Keseimbangan Baru Ekonomi Dunia, Pasca-Tarif 2.0 Trump

Pada tahun 2002, dalam sebuah naskah yang diterbitkan oleh The National Bureau of Economic Research, Obstfeld dan Taylor menampilkan siklus pergerakan modal jangka panjang dari tahun 1860 hingga 2000. Naskah ini menunjukkan ada tiga tahun di mana ekonomi dunia di abad ke-20 menyentuh ”titik terendah” sebelum naik, yaitu 1918, 1945, dan 1971.

Bila data keterbukaan ekonomi (economic openness) dibentangkan dari tahun 1870 hingga 2019, ditemukan tahun-tahun ”terendah” keterbukaan ekonomi dunia yang kurang lebih sama, yaitu tahun 1919, 1945, dan 1972 (Verico, WP LPEM 57, 2021).

Antara tahun 1918 dan 1945 terdapat dua peristiwa besar yang ”mengimpit” ekonomi dunia, yaitu pandemi global Flu Spanyol 1919 dan depresi ekonomi global (Great Depression) 1929-1939.

Bila sejarah berulang, setelah pandemi global Covid-19, ada kemungkinan resesi ekonomi dunia berulang, disertai perang. Kali ini bukan perang fisik, melainkan perang dagang.

Sejak berakhirnya Perang Dunia tahun 1945, Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu pusat gravitasi ekonomi dengan penguasaan 22 persen perdagangan dunia, terbesar untuk ukuran satu negara.

Data terakhir tahun 2023 menunjukkan peran AS telah menurun menjadi 8,5 persen, atau di bawah China yang sebesar 14,3 persen. Namun, jaringan produksi AS tersebar di seluruh dunia, termasuk di China.

Data 2024 menunjukkan produk domestik bruto (PDB) AS mencapai 27,3 triliun dollar AS atau sekitar 25 persen dari PDB dunia. Skala PDB AS lebih dari 1,5 kali PDB China, sementara jumlah penduduknya hanya 0,24 kali dari total penduduk China.

Bila dibandingkan dengan Indonesia, PDB AS hampir 20 kali lipat, dengan jumlah penduduk hanya 1,2 kali dari total penduduk Indonesia. Pendapatan per kapita AS adalah salah satu yang tertinggi di dunia, hampir 82.000 dollar AS atau 6,5 kali lebih tinggi daripada China dan 16 kali lebih tinggi daripada Indonesia.

Sebagai negara terakhir ”pemegang kunci revolusi industri” dunia, AS memainkan peran sentral dalam proses transformasi pengetahuan dan teknologi di berbagai belahan benua, seperti Amerika Utara, Asia Timur, dan Asia Tenggara.

Peran AS sebagai sumber teknologi manufaktur dunia juga terlihat dari kapasitas investasi fisik per tahun yang mencapai 17 persen dari total investasi fisik dunia. Fakta ini membuat AS hampir selalu berada pada posisi terbawah di dunia untuk kategori defisit perdagangan karena pada dasarnya AS membeli sendiri produknya yang dibuat oleh negara lain, terutama negara berkembang.

Posisi bilateral ekonomi AS dengan negara lain harus dilihat tidak hanya dari sisi perdagangan, tetapi juga jasa, dengan indikator neraca transaksi berjalan (NTB). Data Bank Dunia menunjukkan defisit NTB AS mencapai lebih dari 905 miliar dollar AS, atau yang terbesar di dunia. Kondisi inilah yang menekan makroekonomi AS, selain karena defisit fiskal.

Tekanan defisit perdagangan dan jasa atau neraca transaksi berjalan diduga mendasari Presiden Trump mengumumkan kenaikan tarif pada Rabu, 2 April 2025, waktu Washington, DC.

Kenaikan tarif (reciprocal tariff) didasarkan pada selisih antara tarif negara mitra (tariff charged to the USA) dan tarif AS pada produk yang sama. Di Asia Tenggara, negara yang dikenai kenaikan tarif bilateral termasuk Kamboja 49 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, Thailand 36 persen, Indonesia 32 persen, Malaysia 24 persen, Filipina 17 persen, dan Singapura 10 persen.

Untuk mitra terdekat kawasan ASEAN—seperti China, Korea Selatan, dan Jepang—dikenai kenaikan tarif masing-masing sebesar 34 persen, 25 persen, dan 24 persen. Negara pendiri BRICS juga dikenai kenaikan tarif, masing-masing Afrika Selatan sebesar 30 persen, India 26 persen, dan Brasil 10 persen.

Dalam konteks kerja sama megakawasan, seperti Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP), Australia, dan Selandia Baru juga dikenai kenaikan tarif masing-masing 10 persen.

Berbeda dengan kenaikan Tarif 1.0 AS terhadap impor dari China tahun 2017, kenaikan tarif tahun 2025 berpotensi menciptakan dampak yang ”lebih luas” karena diberlakukan pada banyak negara dan ”lebih berat”. Sebab, diterapkan pada banyak produk.

Untuk Indonesia, bila pada tahun 2017 tarif bilateral AS ke China berdampak ”tidak langsung” pada produk TPT (tekstil dan produk tekstil) hingga berujung pemutusan hubungan kerja (PHK), dampak tarif pada 2025 akan lebih berat karena bersifat langsung dan pada jenis produk yang lebih banyak.

Simulasi sementara Computable General Equilibrium-Global Trade Analysis Project (CGE-GTAP) dengan rata-rata tarif 30 persen menunjukkan surplus perdagangan hanya akan terjadi di Amerika Utara dengan posisi terbesar pada AS. Namun, bila dilihat lebih dalam, tekanan daya saing justru lebih besar pada AS, kecuali untuk faktor produksi tanah.

Berbeda dengan tetangganya di Amerika Utara, daya saing faktor produksi Meksiko dan Kanada untuk pekerja ahli, tidak ahli, dan modal terlihat lebih baik. Secara keseluruhan, Amerika Utara akan mengalami penurunan daya saing di sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya alam (SDA).

Untuk Asia, dilihat dari ”kemampuan menyesuaikan diri”, Vietnam, Singapura, dan Malaysia terhitung cukup baik, bahkan dibandingkan dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Sementara Indonesia terlihat setara dengan India.

Simulasi khusus otomotif menunjukkan dampak tarif yang akan lebih berat justru terjadi di pasar AS, terutama bila kenaikan tarif memicu kenaikan harga bahan baku dan suku cadang (intermediate inputs).

Produksi otomotif Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti China, Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Thailand, diperkirakan mengalami kontraksi dengan dampak ikutan yang luas, mulai dari industri berat, ringan, pakaian, hingga makanan dan minuman.

Bila tekstil dan pakaian adalah industri padat karya; makanan dan minuman adalah industri padat pemberi kerja sehingga tekanan makroekonomi pascapenerapan Tarif 2.0 tidak hanya akan dirasakan oleh pekerja, tetapi juga oleh pemberi kerja.

Kerja sama ekonomi kawasan adalah alternatif terbaik dari kerja sama global dan keduanya saling berhubungan, ibarat bumbu dan makanan (Pascal Lamy, Pidato WTO, 2007).

Salah satu kerja sama kawasan yang paling baik perkembangannya selain Uni Eropa adalah ASEAN, dengan Indonesia adalah salah satu negara pendiri, yang memiliki PDB dan jumlah penduduk paling besar serta satu-satunya negara anggota G20.

Semakin tumbuh dan besar ekonomi Indonesia, semakin kuat kerja sama ekonomi ASEAN (Verico, The Future of the ASEAN Economic Integration, Palgrave Springer, 2017). Dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti seperti saat ini, yang dibutuhkan adalah penguatan kerja sama kawasan untuk memperkuat ekonomi negara-negara anggota.

Terkait hal ini, Indonesia memerlukan transformasi ekonomi, yaitu bergeser dari ekonomi berbasis SDA, menjadi salah satu pusat manufaktur kawasan, seperti halnya Vietnam, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Tanpa masuk ke dalam jaringan produksi dunia atau kawasan, sulit membayangkan ekonomi Indonesia akan mengalami transformasi, sumber daya manusia (SDM) semakin ahli, lingkungan hidup semakin berkualitas, dan ekonomi semakin tumbuh.

BRICS dan Uni Eropa juga berpotensi menjadi mitra ekonomi menguntungkan bagi Indonesia (Kuncoro, Kompas, 18/3/2025). Selain itu, Indonesia dengan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) juga akan menjadi cara baru bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas regulasi dan transparansi reformasi struktural institusi.

Regulasi yang berkualitas dan proses reformasi yang transparan adalah ”syarat penting” bagi masuknya investasi fisik dan jaringan produksi manufaktur dunia ke Indonesia. Syarat penting ini dibutuhkan oleh ”syarat cukup”, yaitu diplomasi aktif bilateral dengan negara lain.

Indonesia mencatatkan surplus perdagangan dengan AS pada produk elektronik, alas kaki, pakaian, minyak makan, karet, furnitur, hasil laut, hasil kebun, dan alat-alat musik. Diplomasi bilateral Indonesia-AS akan lebih banyak terkait produk-produk tersebut.

Secara bilateral, Indonesia dapat memetakan mitra ekonomi utama, baik dari sisi ekspor, impor, maupun investasi fisik, ke dalam dan keluar Indonesia (Verico, JAPS, 2020 dan IJTGM, 2024).

Lebih jauh, Indonesia juga dapat memetakan produk-produk apa saja yang berpotensi secara bilateral dari sisi ekspor, impor, dan investasi fisik ke dalam dan keluar Indonesia (Verico, Indonesia’s International Economic Strategies, Palgrave Springer, 2023).

Pemahaman tentang pola ekonomi perdagangan dan investasi fisik serta informasi rinci produk-produk potensial adalah modal strategis diplomasi Indonesia pada tingkat bilateral dan kawasan. Penguasaan strategi ekonomi internasional menjadi sangat penting, terutama di tengah ketidakpastian global seperti yang kita hadapi saat ini.

Kiki Verico, Dosen Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; Peneliti Senior LPEM UI