Dinanti, Keseriusan DPR Penuhi ”17+8 Tuntutan Rakyat”

JAKARTA, KOMPAS — Sekelompok anak muda yang tergabung dalam Kolektif 17+8, Kamis (4/9/2025), menyerahkan secara formal tuntutan mereka kepada DPR. Isi tuntutan merangkum beragam keresahan publik akan situasi terkini yang membuat masyarakat hidup dalam kondisi serba sulit. Keseriusan DPR mewujudkan tuntutan-tuntutan itu pun dinanti. 

Anak-anak muda yang tergabung dalam Kolektif 17+8 itu antara lain kakak beradik Andovi da Lopez dan Jovial da Lopez, Abigail Limuria, Ferry Irwandi, Fathia Izzati, Jerome Polin, Andhyta Firselly Utami, Dhanu Riza, Firdza Radiany, Zensa Rahman, dan Irfan (Fanbul) Prabowo. Sebagian besar merupakan pemengaruh kondang pada media sosial dengan latar belakang sebagai musisi, kreator konten, hingga penulis. 

Andhyta dan kawan-kawannya itu datang membawa ”Tuntutan Rakyat 17+8” ke depan Gerbang Pancasila DPR, di Jakarta, Kamis. Adapun daftar 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat 5 September 2025. Sementara daftar 8 adalah tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi paling lambat satu tahun, yakni hingga 31 Agustus 2026.

Saat menyampaikan alasan penyerahan tuntutan, mereka didatangi perwakilan anggota DPR, yakni Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Partai Gerindra Andre Rosiade dan anggota Komisi VI DPR dari PDI-P, Rieke Diah Pitaloka. Lantas, tuntutan-tuntutan itu diserahkan kepada kedua sosok tersebut.

Andre mengatakan, waktu yang diberikan untuk pemenuhan tuntutan itu cukup sempit. Ia tak menjawab gamblang mengenai kemampuan wakil rakyat untuk memenuhi tuntutan itu dalam waktu terbatas. Hanya saja, ia menuturkan, semua tuntutan masyarakat akan didengarkan, seperti halnya diterimanya perwakilan mahasiswa.

Urusan pemenuhannya, ia dan para wakil rakyat akan berkoordinasi baik secara internal maupun bersama instansi pemerintahan lainnya. ”Yang pasti kami melakukan transformasi-transformasi untuk kebaikan DPR, bagaimana DPR bisa betul-betul bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja. Nanti akan diumumkan hasil transformasinya lebih lanjut,” ucap Andre.

Gerakan sipil ini berangkat dari kekecewaan dan rasa duka segenap warga.

Pada kesempatan itu Andhyta menceritakan ihwal tuntutan. Menurut dia, gerakan sipil ini berangkat dari kekecewaan dan rasa duka segenap warga. Sederet aksi unjuk rasa menuntut berbagai hak justru menjatuhkan 11 korban jiwa, 500 korban luka, dan 3.400 orang dikriminalisasi aparat. Semua itu bisa terjadi akibat proses demokrasi yang cacat dan tidak sehat. 

Penyerahan tuntutan ini pun bertepatan dengan tragedi tewasnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan yang dilindas kendaraan taktis Brimob dan berlanjut ke 10 korban lain pada sederet aksi unjuk rasa di sejumlah daerah sepekan lalu. Dalam kesempatan itu pakaian merah muda mereka kenakan. Warna merah muda itu menyimbolkan perlawanan warga sipil terhadap negara yang bertindak sewenang-wenang. 

”Tuntutan-tuntutan ini hadir dari kami warga biasa yang merasa resah karena tidak ada respons yang sesuai dari pemerintah dan aparat yang tidak terarah, melewatkan substansi, dan cenderung represif sejak aksi demonstrasi pada 28 Agustus tahun ini sehingga kami melihat perlunya sebuah daftar tuntutan bersama yang mengukur respons pemerintah secara tepat dengan akuntabilitas yang jelas, dan sebisa mungkin merefleksikan keresahan masyarakat seluas-luasnya,” kata Andhyta. 

Adapun Tuntutan Rakyat 17+8 terbagi dalam dua bagian. Sebanyak 17 tuntutan diminta agar dipenuhi dalam jangka pendek, yakni paling lambat 5 September 2025, sedangkan delapan tuntutan lainnya mesti dipenuhi setidaknya dalam kurun waktu satu tahun, atau paling lambat 31 Agustus 2026. 

Isi tuntutan-tuntutan terentang dari pengusutan kasus kekerasan sepanjang demonstrasi pada 28-30 agustus, pembebasan demonstran yang dikriminalisasi, hentikan kekerasan aparat, cabut wacana tunjangan DPR, reformasi lembaga negara, sahkan RUU Perampasan Aset, dan lain-lain.

Respons yang hanya berwujud kata-kata tidak cukup. Sejatinya, rakyat menanti kinerja-kinerja nyata dari para wakil rakyat. 

Abigail Limuria, pemengaruh dan penulis yang tergabung dalam kelompok ini, menyatakan, tuntutan-tuntutan itu sudah disampaikan melalui berbagai kanal. Sejak Senin (1/9/2025), ia dan teman-temannya memulai membuat tuntutan terbuka via media sosial, yang diyakininya juga tersalurkan kepada para wakil rakyat. 

Pada Selasa (2/9/2025), lanjut Abigail, tuntutan-tuntutan itu ditanyakan kembali melalui jalur informal dengan menghubungi perwakilan pimpinan DPR menggunakan Whatsapp. Tuntutan juga dikirimkan melalui surat elektronik (e-mail) tiap-tiap anggota DPR, yang berjumlah 580 orang, Rabu (3/9/2025). 

Memang, lanjut Abigail, perwakilan pimpinan DPR menemui dan merespons tuntutan yang disampaikan perwakilan mahasiswa, Rabu malam. Tetapi, ia menilai, respons yang hanya berwujud kata-kata tidak cukup. Sejatinya, rakyat menanti kinerja-kinerja nyata dari para wakil rakyat. 

”Kami belum puas dengan janji, rencana, dan kata-kata. Kami ingin bukti konkret dan progres nyata. Jadi, tolong itu dikerjakan tuntutan-tuntutan rakyat. Dan, waktu dikerjakan, tolong itu di-update dengan terbuka dan jelas karena kami butuh transparansi,” kata Abigail. 

Andovi menilai, tenggat yang diberikan kepada para wakil rakyat sangat mencukupi. Memang tuntutan itu diajukan hanya sehari sebelum batas akhir tuntutan itu harus dipenuhi. Tetapi, sempitnya waktu bukan menjadi alasan. Pasalnya, menurut dia, para wakil rakyat bisa menyusun regulasi hanya dalam waktu semalam ketika membuat revisi UU Pilkada pada 2024. 

”Jadi kalau soal speed pekerjaan, mereka bisa luar biasa jikalau ada niatnya,” kata Andovi, yang juga kreator konten kondang itu.

Langkah pejabat negara, jelas Andovi, sejauh ini juga tak menyentuh ke pokok permasalahan. Rentetan aksi unjuk rasa yang muncul belakangan ini, misalnya, dipicu soal minimnya transparansi anggaran. Namun, solusi yang dikeluarkan justru meminta anggota-anggota DPR untuk tidak flexing atau memamerkan kemewahan dan sekadar bersimpati kepada warga yang sedang hidup serba susah. 

”Kalau hanya disuruh berhenti flexing, itu menyembunyikan sesuatu. Tidak menyembuhkan akar dari masalah,” kata Andovi tegas.

Fathia Izzati, musisi yang tergabung dalam gerakan kolektif itu, mengemukakan, tuntutan-tuntutan rakyat adalah peringatan dini bagi para pejabat negara. Disadarinya, belum semua aspirasi terserap. Untuk itu, ia memosisikan serangkaian tuntutan sebagai dokumen hidup. Boleh jadi jumlah tuntutan akan berkembang sewaktu-waktu bergantung keprihatinan rakyat. 

”Sebenarnya kami taruh tenggat itu sebagai alat ukur untuk menilai keseriusan dan prioritas pemerintah terhadap tuntutan kami. Kalau sudah lewat waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat,” katanya.