Ketahanan Indonesia Menopang Multilateralisme yang Goyah

NEW YORK, KOMPAS — Ketahanan nasional menjadi modal bagi Indonesia untuk berkontribusi pada ketahanan kawasan sekaligus dunia. Ketahanan kolektif dapat menopang multilateralisme yang sedang goyah agar menjadi lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global.

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebutkan, isu Palestina adalah contoh ujian bagi multilateralisme. Peristiwa di Jalur Gaza dan Tepi Barat merupakan pelanggaran hukum internasional.

Dunia seperti berada di era sebelum tahun 1945 yang tanpa aturan. ”Sistem multilateral yang efektif membutuhkan kepemimpinan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif juga harus disertai dengan komitmen penuh dari negara-negara anggota untuk mewujudkan multilateralisme,” tuturnya dalam Sidang Majelis Umum Ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) di New York, Amerika Serikat.

Pandangan disampaikan pada Sabtu (26/9/2026) sore waktu New York atau Minggu pagi WIB. ”Membangun multilateralisme yang tangguh dimulai dengan negara-negara yang tangguh. Hal itu dimulai dari dalam negeri. Indonesia telah memahami hal ini selama beberapa dekade,” ujarnya.

Indonesia mengembangkan konsep ketahanan nasional sejak 1960-an. Bagi negara ini, konsep ketahanan nasional mencakup aspek menjaga identitas, melindungi kedaulatan dan persatuan, serta mempertahankan pembangunan bangsa.

Sugiono memaparkan, ketahanan nasional mencakup banyak aspek. Ketahanan termasuk pangan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, energi, dan ekonomi yang tangguh. Upaya meraih ketahanan bergantung pada kemampuan bangsa untuk bersatu di bawah demokrasi.

Ketika negara memiliki ketahanan dalam negeri, ada kapasitas untuk dapat berkontribusi ke luar garis perbatasan. ”Ketahanan pangan Indonesia berkontribusi terhadap ketahanan pangan regional dan global, ketahanan energi terhadap transisi energi global, serta ketahanan ekonomi terhadap peluang kerja sama menuju kemakmuran bersama,” tutur Sugiono.

Upaya meraih ketahanan juga terlihat dalam konteks kawasan Asia Tenggara. Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mencakup 11 negara dengan sejarah, sistem politik, kekuatan ekonomi, dan kepentingan yang berbeda.

”ASEAN tidak selalu sepakat, tetapi kami membuat keputusan sadar untuk tetap bersama. Kami memilih untuk terus berbicara, bahkan ketika kesepakatan sulit dicapai. Selama hampir enam dekade, ASEAN telah mengelola perbedaan, menjaga komunikasi, dan terus mencari titik temu,” ujar Sugiono.

Sejumlah negara turut berbicara soal ketahanan dalam SMU PBB 2026. Presiden Dominika Sylvanie Burton menegaskan ketahanan penting terwujud sebelum bencana terjadi, baik dalam bentuk infrastruktur, keuangan, pangan, energi, maupun rakyat. Menurut Presiden Swiss Guy Parmelin, ketahanan juga membutuhkan negara untuk melakukan diversifikasi hubungan.

Ketahanan nasional dan kawasan serta multilateralisme menopang satu sama lain. Sugiono melanjutkan, multilateralisme turut mampu mendukung dan mempertahankan ketahanan-ketahanan tersebut.

”Di sinilah PBB tetap tak tergantikan. PBB memberi negara-negara ruang untuk menyelesaikan perbedaan tanpa konflik, menyediakan aturan bersama ketika kepentingan saling bertentangan, dan memungkinkan negara-negara menggabungkan kemampuan kita. RI terus memercayai PBB,” ujar Sugiono.

Namun, PBB sebagai simbol multilateralisme tetap harus melakukan reformasi. ”Jawaban atas multilateralisme yang tidak sempurna bukanlah multilateralisme yang lebih sedikit, melainkan multilateralisme yang lebih baik,” ucapnya.

Menurut dia, PBB harus lebih representatif, gesit, dan memberikan hasil. Oleh sebab itu, negara-negara perlu memperkuat kapasitas kolektif dalam menghadapi krisis global dan kemanusiaan; mempertahankan perdamaian, pembangunan, dan kerja sama; serta menanggapi kebutuhan negara berkembang. Pada saat yang sama, prinsip penghormatan hukum internasional, kedaulatan negara, dan penghentian kolonialisme harus berjalan.

Seruan reformasi PBB untuk menjaga relevansi telah bergaung selama bertahun-tahun. Pernyataan yang keluar dalam SMU Ke-81 PBB pun kembali lantang, termasuk dari Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, Presiden Majelis Umum Ke-81 PBB sekaligus Menlu Bangladesh Khalilur Rahman, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. 

”PBB yang reformis, inklusif, dan efektif sangat diperlukan untuk mewujudkan dunia yang damai, adil, serta berkelanjutan yang layak diterima oleh generasi mendatang,” tutur Wakil Presiden Nigeria Kashim Shettima, penyeru lainnya.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dewi Fortuna Anwar, mengatakan, upaya untuk mengaitkan ketahanan nasional dan kawasan ke tingkat global merupakan hal yang baru. Dalam kondisi geopolitik saat ini, merupakan langkah yang tepat untuk mengangkat kembali isu ketahanan.

”Pemerintah RI mengembangkan isu ketahanan nasional sejak Orde Baru. Ketahanan nasional bersifat komprehensif, tidak hanya satu bidang tertentu. Negara harus kuat karena ancaman bukan hanya dari luar, melainkan juga dari dalam bagi fragile state (negara rapuh), seperti fragmentasi sosial dan pemberontakan,” tutur Dewi, Sabtu.

Sementara itu, isu ketahanan kawasan di Asia Tenggara tertera dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara 1976 (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia/TAC). Dalam Pasal 11 dan 12, negara-negara berupaya untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus perlu bekerja sama meningkatkan ketahanan regional.

Dewi menyebutkan, ketahanan nasional dan regional erat kaitannya. Upaya suatu negara membangun ketahanan nasional berpotensi menciptakan gesekan dengan negara tetangga. Untuk itu, kerja sama kawasan dapat membantu untuk mengelola perbedaan kepentingan dan menghadapi ancaman bersama.

Ia melanjutkan, ketahanan global pun membutuhkan kerja sama antarkawasan, bukan hanya kerja sama tingkat global. ASEAN, contohnya, telah memiliki banyak mitra dialog dan bekerja sama dengan berbagai organisasi kawasan, termasuk Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Uni Eropa (UE), dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC). 

Negara-negara di kawasan bisa saling bekerja sama dan membangun institusi yang resilien berdasarkan aturan internasional yang tepercaya. Prinsip-prinsip TAC dapat menjadi inspirasi untuk kerja sama antarkawasan secara damai. ”ASEAN itu memiliki arsitektur kerja sama yang inklusif dan saling menguntungkan (positive-sum) dengan cara pandangnya yang pluralis dan terbuka,” tutur Dewi.

Namun, hal yang perlu diakui adalah kerja sama dalam ASEAN bisa tidak selalu berjalan mulus. Seperti kawasan lainnya, ASEAN memang memiliki dinamika internal. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi krisis Myanmar, pertikaian perbatasan Thailand-Kamboja, dan sengketa Laut China Selatan.

”ASEAN memang tidak mempunyai mekanisme penegakan yang bersifat koersif. Namun, ASEAN menerapkan mekanisme membangun kepercayaan (confidence-building mechanism/CBM). Mekanisme ini cukup bermanfaat dan merupakan keunggulan yang tidak dimiliki kawasan lain,” tutup Dewi.