Ketahanan Pangan 2026: Babak Baru yang Mulai Menjanjikan

Setinggi apa pun capaian pembangunan atau kemajuan suatu negara tidak akan pernah terlepas dari satu hal mendasar, yakni pangan. Begitu pun halnya dengan Indonesia. Seusai merdeka sejak delapan dekade yang lalu, Indonesia masih terus berjuang mengelola pangan dari masa ke masa.

Kendati demikian, setelah melalui berbagai dinamika, tampaknya pada tahun 2025 Indonesia memasuki babak baru ketahanan pangan. Hal ini khususnya terkait beras, komoditas pangan yang hingga kini masih menjadi makanan pokok di negeri ini. Merujuk data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS), angka produksi padi nasional dapat dikatakan meningkat tajam. Setidaknya hingga November 2025, produksinya sudah mencapai 57,60 juta ton. Padahal, sepanjang tahun 2024, total produksi hanya mencapai 53,14 juta ton.

Kementerian Pertanian memproyeksi, hingga akhir tahun 2025 produksi padi mencapai 60,34 juta ton. Jika dikonversi menjadi beras, setara dengan 34,77 juta ton. Meningkat 4,14 juta ton atau sekitar 13,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut merupakan sebuah lompatan yang patut diapresiasi setelah dua tahun sebelumnya mengalami penurunan produksi secara beruntun.

Tentu hal tersebut bukan serta-merta terjadi. Lonjakan itu merupakan buah dari kombinasi berbagai langkah pemerintah saat ini yang mengutamakan urusan pangan. Dalam pidato pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 pada 6 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sektor pangan. ”Tidak ada negara yang merdeka berdaulat tanpa dia bisa produksi makanannya sendiri. Karena itu, produksi pangan bagi saya adalah strategis,” tegas Presiden.

Dalam delapan misi atau Astacita yang menjadi acuan pemerintah saat ini, swasembada pangan ditempatkan pada urutan kedua, setelah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Semua ini mempertegas bahwa pangan menjadi salah satu prioritas pemerintah, setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Keseriusan itu pun mewujud dalam berbagai kebijakan yang pada gilirannya mendorong limpahnya produksi pangan, khususnya beras. Pertama, ada penyederhanaan prosedur penyaluran pupuk subsidi kepada para petani. Sebelumnya terdapat lebih kurang 145 produk hukum di berbagai kementerian lembaga terkait yang mengatur pendistribusian pupuk subsidi.

Kini, produk hukum itu disederhanakan menjadi satu peraturan induk, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 15/2025 sebagai peraturan pelaksanaannya. Jika sebelumnya penyaluran pupuk melalui berbagai pihak perantara, kini jalurnya lebih sederhana.

Setelah penetapan alokasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), Kementan kemudian menugaskan Pupuk Indonesia untuk segera menyalurkan pupuk bersubsidi. Sejak pepres dan permentan terbaru disahkan, Pupuk Indonesia selaku produsen pupuk milik negara dan yang bertugas mendistribusikan pupuk bersubsidi memiliki kewenangan untuk langsung menyalurkan pupuk ke kios ataupun koperasi terkait.

Kemudahan tersebut yang mendorong keberhasilan Indonesia surplus beras pada tahun 2025. Apalagi, pupuk merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan peningkatan produksi pangan. Pupuk Indonesia mencatat, setidaknya unsur hara yang terkandung dalam pupuk jenis NPK berkontribusi berkisar 56-62 persen pada produktivitas padi. Meski demikian, pengaruhnya bervariasi, bergantung pada karakteristik lahan dan interaksi saran produksi pertanian.

Kajian Litbang Kompas tahun 2023 juga menemukan hal serupa. Di antara sejumlah variabel lainnya, pupuk bersubsidi berpengaruh sangat signifikan terhadap peningkatan produksi padi. Setidaknya setiap penambahan pupuk sebanyak 1.000 ton di setiap provinsi, maka akan mendorong peningkatan produksi padi gabah kering giling (GKG) sekitar 239 ton.

Petani pun mengapresiasi langkah strategis pemerintah tersebut. ”Sekarang tebus pupuk bersubsidi lebih mudah, tinggal bawa KTP saja. Tidak serumit yang sebelum-sebelumnya.” Demikian ujar Retisa (50), petani di Desa Setanggor, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang sudah sejak kecil menggeluti bidang pertanian membantu orangtuanya.

Selain itu, komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pangan juga tampak nyata dalam anggaran yang ditetapkan. Sepanjang tahun 2025, anggaran untuk ketahanan pangan naik 25,41 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp 115,2 triliun menjadi Rp 144,6 triliun. Bahkan, anggaran untuk Kementan pun meningkat lebih dari dua kali lipat.

Lonjakan anggaran itu mewujud dalam berbagai program di bidang pangan. Salah satunya dengan memerintahkan Bulog untuk menyerap semua hasil panen petani di Tanah Air. Meski demikian, penemuan di lapangan masih ada saja pembelian beras melalui rantai lainnya, seperti tengkulak hingga pemborong dengan sistem ijon.

Kombinasi kebijakan itulah yang membuat Indonesia di sepanjang tahun 2025 mampu menekan angka impor beras. Jika dua tahun sebelumnya secara berturut-turut total impor beras Indonesia mencapai 7,5 juta ton, kini tak ada lagi catatan impor beras untuk keperluan harian itu. Hanya impor beras khusus dan beras industri yang masih dilakukan, jumlahnya mencapai 364,300 ton sepanjang Januari-Oktober 2025. Sebab, Indonesia belum mampu memproduksinya secara massal.

Tak hanya hasil produksi yang dijamin akses pasarnya, pendapatan petani pun berusaha ditingkatkan dengan menaikkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Mulai Januari 2015, harga GKP naik dari Rp 4.500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. Salah satu tujuannya adalah meningkatkan pendapatan petani. Pada gilirannya, meningkatkan antusiasme petani untuk memproduksi padi lebih banyak.

”Kalau harga di tingkat petani tinggi, petani jadi lebih bersemangat. Dulu di sini biasanya petani hanya tanam 1-2 kali dalam satu tahun musim tanam, sekarang 2-3 kali,” ujar Muhammad Riadi, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB yang ditemui di Lombok, Selasa (9/12/2025).

Bukan hanya dari sisi produksi, distribusi pangan pun turut diupayakan. Sepanjang tahun 2025, pemerintah juga menyalurkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Harga dipatok maksimal Rp 12.500-Rp 13.500 per kilogram di seluruh Nusantara. Tujuan utamanya menyediakan beras berkualitas dengan harga terjangkau agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

Diikuti dengan penyaluran bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kilogram untuk keluarga penerima manfaat yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Bantuan tersebut diberikan selama dua bulan berturut-turut.

Langkah tersebut menjadi bagian penting dari mewujudkan ketahanan pangan itu sendiri. Sebab, dalam Undang-Undang No 18/2012 ditegaskan, bukan hanya soal ketersediaan, melainkan ketahanan pangan juga berkaitan dengan mutu, keamanan, kandungan gizi, hingga keterjangkauan dan pemerataan distribusi.

Lantas, akankah prestasi gemilang urusan pangan di Tanah Air itu akan berlanjut hingga setahun ke depan? Jika melihat berbagai persiapan pemerintah untuk tahun 2026, tampaknya optimisme itu ada. Setidaknya jika itu, lagi-lagi, menyangkut komoditas beras. Sebab, beberapa komitmen dan kemudahan yang sudah direalisasikan sepanjang 2025 direncanakan untuk berlanjut hingga 2026.

Salah satunya soal pendanaan. Merujuk catatan Kementerian Keuangan terkait APBN 2026, pemerintah kembali menaikkan anggaran Kementan, menjadi Rp 40,1 triliun. Dana yang disiapkan itu 36,4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun sebelumnya.

Tak hanya untuk kementerian atau lembaga terkait pangan, pemerintah juga kembali menempatkan program ketahanan pangan dalam prioritas belanja negara. Jumlahnya sebesar Rp 164,4 triliun, atau naik 13,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sebanyak Rp 22,7 triliun di antaranya direncanakan untuk menjaga stok beras dan gabah sebanyak 3 juta ton, yang menjadi tugas Bulog. Lanjutan dari program yang sudah berjalan di tahun 2025. Pemerintah juga akan mencetak sawah dan optimalisasi lahan seluas 550.000 hektar yang diperkirakan memakan dana sebanyak Rp 19,7 triliun. Sementara sedikitnya seperempat bagian dari anggaran tersebut akan digunakan untuk subsidi pupuk.

Tak hanya didorong oleh anggaran subsidi pupuk yang cukup besar, pemerintah juga membuat harga pupuk bersubsidi menjadi semakin terjangkau. Sebab, sejak 22 Oktober 2025 pemerintah sudah menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20 persen. Seperti pupuk urea yang harganya turun dari Rp 2.250 per kilogram menjadi Rp 1.800 per kilogram. Kementan menyebutkan, langkah tersebut dilakukan bukan dari penambahan anggaran bersubsidi dalam APBN. Namun, melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.

Selain meningkatkan produksi pertanian, dalam hal ini padi, penurunan harga pupuk bersubsidi pada gilirannya juga akan meningkatkan kesejahteraan petani itu sendiri. Sebab, selama ini ongkos produksi pertanian untuk pupuk tinggi sehingga membuat nilai tambah yang diterima petani relatif minim.

”Nilai tukar petani tanaman pangan itu hampir selalu lebih rendah daripada subsektor pertanian lainnya. Karena apa? Biaya yang dikeluarkan petani lebih besar daripada yang diterimanya,” ujar Ilham Tauda, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, yang ditemui di Ambon, Rabu (26/11/2025).

Jika beragam langkah yang sudah ditetapkan itu berjalan sesuai rencana, tampaknya swasembada pangan menjadi mungkin untuk kembali direalisasikan. Namun, ada hal lain di luar kendali manusia yang tak bisa dilupakan, yakni faktor alam. Sebab, setidaknya dari analisis yang dilakukan Litbang Kompas dalam mengamati seperempat abad perjalanan produksi padi di Tanah Air, faktor iklim cukup menentukan. Terutama dalam satu dekade terakhir, ketika anomali iklim semakin tak terkendali.

Salah satu buktinya telah nyata baru-baru ini, ketika siklon Senyar melanda Sumatera bagian utara, akhir November 2025. Tak hanya meluluhlantakkan hunian dan memakan ratusan nyawa, banjir bandang akibat hujan badai yang diperparah kondisi lingkungan itu juga melenyapkan ribuah hektar lahan sawah. Seperti di Sumatera Barat, misalnya, sedikitnya 1.341 hektar sawah mengalami puso atau gagal panen.

Peristiwa itu juga perlu menjadi perhatian kementerian lembaga terkait di bidang pangan. Sebab, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masuk dalam jajaran 11 besar lumbung padi nasional. Jika tak segera teratasi, bukan tidak mungkin akan mengganggu kinerja produksi di tahun mendatang. Tentu tak melupakan potensi dampak perubahan iklim yang juga mungkin terjadi di lumbung padi lainnya.

Pemerintah juga perlu memberi perhatian pada komoditas pangan lainnya. Sebab, swasembada pangan selama ini baru hanya berfokus dan berhasil direalisasikan pada komoditas padi. Kedelai, salah satu komoditas yang juga penting sebagai pendamping pangan pokok masih jauh dari kata swasembada. Setidaknya hingga Juli 2025 Indonesia masih mendatangkan 1,47 juta ton kedelai dari luar negeri.

Pemenuhan protein lainnya, seperti daging sapi, juga mayoritas masih dipenuhi dari impor. Sedikitnya Indonesia mengimpor 150.000 ton daging sapi per tahun. Tak terkecuali kebutuhan susu sapi yang sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional masih dicukupi dengan impor dari sejumlah negara. Padahal, sejak 2025, pemerintah cukup masif mendistribusikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang biasanya, dan idelanya, dilengkapi produk susu dan olahannya.

Selain itu, perlu diingat bahwa ketahanan pangan tak akan sepenuhnya tercipta jika hanya berfokus pada produksi. Sebab, sebagaimana disebutkan sebelumnya, ketahanan pangan tak hanya soal ketersediaannya, tetapi juga keterjangkauannya.

Apalagi di tengah keberhasilan swasembada pangan beras yang tentu patut diapresiasi, masyarakat masih harus dihadapkan pada harga pangan yang perlahan meninggi. Merujuk Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional bentukan Bank Indonesia, kenaikan harga setidaknya dalam setahun terakhir itu nyata.

Pada komoditas beras, misalnya. Pada awal tahun rata-rata harga beras semua kualitas sebesar Rp 15.050 per kilogram. Turun dibandingkan pada tengah tahun sebelumnya yang mencapai Rp 15.350 per kg. Namun, pada minggu kedua Desember 2025 harganya sudah melonjak menjadi Rp 15.700 per kilogram. Sebuah ironi manakala pasokan mencukupi, bahkan surplus, tetapi harga di pasaran tetap tinggi.

Benar bahwa pemerintah menaikkan harga gabah di tingkat petani, yang pada gilirannya sangat mungkin memengaruhi harga di tingkat pasaran. Namun, di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk tetap meningkatkan kualitas hidup petani tanpa memberatkan kantong masyarakat secara umum. Apalagi, sepanjang 2025, berbagai terpaan mengguncang kehidupan ekonomi masyarakat. Mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), minimnya lapangan kerja, dan beragam tantangan ekonomi lainnya.

Bukan hanya pada beras, kenaikan harga pun terjadi pada semua komoditas yang dipantau dalam PIHPS Nasional. Terkecuali pada bawang putih yang harganya berfluktuasi dan cenderung turun.

Di tengah prestasi swasembada beras, problem harga pada pangan nasional ini memang belum terbendung. Malahan, hingga saat ini harga makanan bahan pangan masih selalu menjadi penyumbang terbesar inflasi nasional. Ditambah lagi andilnya yang semakin besar.

Sebagai contoh inflasi kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Pada Januari 2025 andilnya 1,07 persen ketika inflasi umum hanya sebesar 0,76 persen. Sementara tingkat inflasi kelompok makanan kala itu 3,69 persen. Namun, menjelang akhir tahun 2025 justru meningkat. Andil inflasi kelompok makanan 1,22 persen dengan tingkat inflasi 4,25 persen ketika inflasi umum tercatat 2,72 persen. Sebuah tantangan laten yang harus mampu diatasi di tengah upaya mewujudkan ketahanan pangan.

Tak hanya deretan angka, persoalan harga pangan ini secara riil menjadi keluhan masyarakat, bahkan sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Sebagaimana tecermin dari hasil survei Litbang Kompas pada 24 Juli-1 Agustus 2025. Tingginya harga sembako menjadi keluhan utama 37 persen responden saat ditanya apa persoalan utama terkait pangan dan pertanian yang harus segera diselesaikan. Yang juga disusul oleh persoalan berkurangnya lahan pertanian (17,1 persen) dan kualitas sembako (15,5 persen).

Pemerintah juga perlu bersiap dan mengantisipasi berbagai potensi persoalan lainnya yang berkaitan dengan kondisi global. Sebab, ketidakpastian ekonomi dan ketegangan geopolitik sejumlah negara belum benar-benar menemukan titik terang. Pandemi Covid-19 dan perang dagang ataupun perang fisik yang menyusul beberapa waktu lalu telah membuktikan bahwa urusan pangan cukup rentan ketika stabilitas global pun terganggu.

Selama ini pun, ketahanan pangan di Tanah Air dapat dikatakan belum benar-benar kokoh. Salah satunya tampak dari angka Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 yang justru turun dibandingkan pada tahun sebelumnya, dari 77,54 menjadi 73,00.

Meskipun demikian, penurunan tersebut terjadi lantaran penghitungan IKP 2025 menggunakan metode yang baru dengan penambahan sejumlah indikator. Mengindikasikan bahwa belum semua variabel dalam urusan pangan mencapai titik optimalnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuka peluang yang sama lebarnya pada potensi pangan lokal yang juga menjadi salah satu kekayaan Tanah Air. Tak dapat dimungkiri bahwa tidak semua menggunakan beras sebagai bahan pangan pokok. Karena itu, keseriusan pemerintah dalam urusan pangan perlu lebih komprehensif. Tidak hanya sebatas pada penyediaan dan komoditas tertentu. (LITBANG KOMPAS)