Ketahanan Pangan Perlu Dibarengi Ketahanan Air

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia tengah bergerak menuju ketahanan bahkan kedaulatan pangan. Di tengah dunia yang sedang krisis air, ketahanan dan kedaulatan pangan itu perlu dibarengi dengan ketahanan air.

Hal itu mengemuka dalam diskusi Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Leaders Forum Series yang digelar di RRI, Jakarta, Kamis (17/7/2025). Diskusi tersebut bertajuk ”Daulat Pangan: Tangguh di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang”.

Pembicara kunci dalam forum itu adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Air Retno Marsudi.

Amran mengatakan, pemerintah tengah berupaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Sejumlah program yang digulirkan adalah mencetak sawah baru dan meningkatkan budidaya di sektor perkebunan dan peternakan beserta hilirisasinya berorientasi ekspor.

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan budidaya 13 komoditas dan rantai pasok dingin beserta hilirisasinya sekitar Rp 371,6 triliun.

Untuk merealisasikan swasembada beras, dibutuhkan tambahan sawah seluas sekitar 3 juta hektar. Salah satu caranya dengan mengembangkan lahan rawa di sejumlah daerah, seperti di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Merauke, dan Sumatera Selatan.

”Di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, misalnya, kami telah mengembangkan lahan rawa menjadi sawah masing-masing seluas 42.000 hektar dan 51.000 hektar. Penggarapannya melibatkan kalangan milenial dan teknologi modern,” ujarnya.

Terkait budidaya sektor perkebunan dan peternakan beserta hilirisasinya, Amran melanjutkan, pemerintah akan mengembangkan 13 komoditas dan usaha rantai pasok dingin. Komoditas-komoditas itu adalah kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada, ubi kayu, bawang putih, kapas, kacang tanah, kacang hijau, dan ayam.

Ia mencontohkan, kelapa akan dikembangkan menjadi produk susu kelapa. Adapun kakao dan mete bakal dikembangkan menjadi cokelat mete.

Menurut Amran, investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan budidaya 13 komoditas dan rantai pasok dingin beserta hilirisasinya sekitar Rp 371,6 triliun. Melalui investasi itu, tenaga kerja yang terserap diperkirakan 8,6 juta orang.

”Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk merealisasikan investasi itu. Kami membuka peluang investasi di sektor tersebut, termasuk bagi Kagama,” katanya.

Sementara itu, Retno mengapresiasi upaya pemerintah mewujudkan ketahanan bahkan kedaulatan pangan nasional. Namun, ada satu faktor penting yang tidak boleh diabaikan pemerintah untuk menggapai tujuan itu, yakni ketahanan air.

Ketahanan pangan tidak terlepas dari ketersediaan dan ketahanan air. Saat ini, 72 persen air di dunia digunakan untuk sektor pertanian.

”Setiap 1 kilogram beras memerlukan 2.500 liter air dalam setahun, sementara untuk 1 kilogram jagung diperlukan 900 liter air dalam satu tahun. Ini menunjukkan, diperlukan air yang sangat banyak untuk memproduksi pangan,” katanya.

Ketahanan pangan tidak terlepas dari ketersediaan dan ketahanan air. Saat ini, 72 persen air di dunia digunakan untuk sektor pertanian.

Namun, Retno melanjutkan, di saat ketergantungan pangan terhadap air begitu besar, dunia justru sedang menghadapi krisis air. Banjir dan kekeringan terjadi di sejumlah negara akibat perubahan iklim. Selain itu, satu dari empat orang di dunia menghadapi kekeringan atau kekurangan air.

Pada 2050 nanti, jumlah penduduk dunia diperkirakan mencapai 9,7 miliar jiwa. Para ahli memperkirakan kekeringan akan berdampak terhadap tiga perempat penduduk dunia tersebut.

”Selain itu, kebutuhan pangan dunia juga akan meningkat 50 persen. Begitu juga dengan kebutuhan air dunia diperkirakan bakal meningkat 30 persen. Bersamaan dengan itu, jika tidak diantisiapsi dengan baik, perubahan iklim bakal memperburuk semua tantangan yang dihadapi oleh air,” katanya.

Retno juga menyatakan, pendanaan bagi ketahanan air masih terlalu sedikit. Merujuk data Bank Dunia, anggaran pemerintah untuk mendanai infrastruktur air hanya 1,2 persen dari total belanja publik.

Selama ini, pembangunan infrasruktur air sangat bergantung pada dana pemerintah, yakni sekitar 90 persen. Sementara swasta, hanya berpertisipasi sekitar 2 persen.

”Oleh karena itu, dibutuhkan kemauan politik yang besar di setiap negara untuk menjaga ketahanan air. Peran swasta dan koordinasi lintas sektor untuk memanajemen air dengan baik dan berkelanjutan sangat diperlukan, termasuk dalam rangka ketahanan pangan,” katanya.

Komisi Global Ekonomi Air (GCEW) memperkirakan, produk domestik bruto (PDB) dunia akan turun 8 persen pada 2050 jika krisis air dunia terus berlanjut. Negara-negara berpenghasilan rendah bakal mengalami penurunan PDB paling besar, yakni 15 persen.

Adapun Bank Dunia memperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk memastikan infrastruktur air tersedia merata di seluruh dunia hingga 2030 sebesar 6,7 triliun dollar AS. Kemudian pada 2050, kebutuhan dana tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 22,6 triliun dollar AS.