Ketika Bakti Negara kepada Rakyat Diuji Bencana Ekologis

”Jangan tanya apa yang negara bisa berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu.” Kutipan terkenal pidato inagurasi John F Kennedy tersebut kerap diulang sebagai seruan pengabdian warga negara, simbol patriotisme. Banyak pemimpin memakainya untuk menekankan pentingnya bakti rakyat kepada negara, misalnya: ”Mengabdi kepada negara adalah kewajiban dan kehormatan bagi setiap warga negara”.

Namun, kutipan dari pidato Kennedy tersebut justru kini terasa timpang, tidak pas. Bukan karena ajakan itu salah, tetapi lantaran negara kerap kali hanya menggotong separuh dari pesan tersebut. Yang ditekankan adalah bagian yang menuntut rakyat untuk berkorban.

Padahal ada sisi sebaliknya, yakni memastikan negara hadir, melindungi, dan memenuhi tanggungjawabnya melalui tindakan nyata. Ketimpangan ini tampak sangat jelas ketika Indonesia hari-hari ini kembali diterjang bencana ekologis.

Dalam beberapa tahun terakhir, frekuensi bencana ekologis di Indonesia cenderung meningkat dan berulang dan karenanya tidak lagi tepat dikategorikan sebagai ”kejadian luar biasa”. Banjir yang merendam banyak wilayah, tanah longsor yang menggusur pemukiman, kekeringan yang menggagalkan panen, sampai pada polusi yang memperburuk kualitas kesehatan masyarakat.

Catatan dari BNPB, tahun 2025 ini, sampai 13 Desember, telah terjadi lebih dari 3.500 kejadian bencana, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, kekeringan maupun tanah longsor. Tercatat, 1.431 orang meninggal akibat bencana-bencana ini, dan lebih dari 10,5 juta jiwa menderita dan mengungsi.

Dan di hari-hari ini, banjir besar di Sumatra sudah menelan lebih dari 1.000 korban jiwa, dengan ratusan orang berstatus hilang. Lebih dari 100 880 ribu warga masih mengungsi dan membutuhkan bantuan. Bahkan, ada yang kampungnya pun lenyap tanpa bekas. Besarnya skala kerusakan menunjukkan betapa buruknya perlindungan negara kepada warganya yang tinggal di wilayah rawan bencana.

Akar masalah utamanya bukan sekadar cuaca ekstrem, tetapi terutama sebagai dampak pembangunan yang tidak memperhitungkan ekologi kian merusak daya dukung alam. Kerusakan hutan, pembukaan kawasan lindung, serta tata ruang yang permisif meningkatkan risiko bencana dan mempersempit kemampuan alam untuk memulihkan diri.

Ketika risiko meningkat dan terjadilah bencana yang merusak, rakyatlah yang pertama dan terutama diminta untuk ”siaga”, ”tangguh”, ”gotong royong”, sedangkan negara sering hadir terlambat dengan retorika seremonial. Warga diminta untuk tidak membuang sampah sembarangan, tetapi hutan menyusut dengan begitu mudahnya. Penduduk dilarang menebang pohon bahkan di halamannya sendiri, tetapi taman nasional dibiarkan dijarah. Masyarakat diminta menerima krisis iklim sebagai keniscayaan, tetapi negara tak kunjung memperkuat sistem peringatan dini, tata ruang dibiarkan tak teratur, dan penggundulan hutan pun terjadi secara legal.

Status Deforestasi Indonesia (Stadi) 2024 menyebutkan 97 persen deforestasi yang terjadi pada 2024 berupa deforestasi legal. Data Kompas selama 1990-2024, hilangnya hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sekitar 99,46 hektare per hari. Akibatnya, warga menanggung risiko yang harusnya bisa dihindari. Maka bencana ekologis adalah hasil dari akumulasi keputusan politik yang buruk.

Semua ini berulang, menegaskan ketimpangan peran: kewajiban rakyat terus ditagih, sementara kewajiban negara dibiarkan ditunda-tunda. Boleh saja menuntut bakti rakyat, tetapi negara harus pula menunjukkan baktinya kepada rakyat. Jauh sebelum bencana terjadi, negara seharusnya hadir dalam bentuk kebijakan yang melindungi, bukan mengorbankan rakyat.

Maka, banjir, longsor, dan beragam bencana lainnya menjadi indikator apakah negara telah menjalankan tugas utamanya: menjaga keselamatan warganya dari ancaman yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Namun, yang justru muncul pasca-banjir Sumatera adalah ketidakpekaan para pejabat publik.

Negara kuat dan besar bukanlah ditandai oleh besarnya tuntutan negara kepada rakyat, sebaliknya adalah seberapa serius negara memikul tanggung jawabnya. Kini makin urgen hadirnya visi baru perihal hubungan antara negara dan rakyat.

Pengakuan sederhana dapat menjadi langkah awal. Yakni mengakui bahwa rakyat telah memberikan baktinya kepada negara setiap hari, seperti membayar pajak kendati tak cukup mendapatkan pelayanan publik, bekerja keras tanpa mendapatkan upah yang layak, bersolidaritas walaupun justru dilecehkan pejabat negara.

Platform Kitabisa misalnya, telah mengumpulkan donasi lebih dari Rp 31 miliar dan kampanye Malaka Project oleh Ferry Irwandi berhasil mendapatkan sumbangan lebih dari Rp 10 miliar hanya dalam satu hari, untuk banjir Sumatera. Lonjakan donasi publik ini turut menandakan lunturnya kepercayaan masyarakat pada kemampuan negara dalam mengelola bencana. Sementara itu Kementerrian Sosial melaporkan, sampai Kamis (11/12/2025) telah menyalurkan bantuan Rp 86,1 miliar.

Tak urung, ini juga menunjukkan bahwa solidaritas rakyat secara relatif lebih unggul dan cepat ketimbang tindakan konkret negara. Padahal, dampak dari banjir ini makin meluas, bukan cuma terhadap mereka yang terdampak langsung, tetapi juga yang terkena rentetan dampak tidak langsungnya di puluhan kabupaten/kota. Terganggunya aliran barang dan jasa pascabencana adalah jenis dari dampak tidak langsung bencana. Kenaikan harga pangan yang juga harus ditanggung oleh penduduk yang tidak terkena banjir adalah buktinya.

Maka yang dituntut bukanlah tambahan bakti atau pengorbanan rakyat, melainkan komitmen negara untuk benar-benar hadir berbakti kepada rakyat. Apalagi, untuk banjir Sumatera, negara pun telah menolak bantuan internasional, dengan risiko proses pemulihan akan menjadi sangat lama, diperkirakan lebih dari 10 tahun.

Pertanyaannya: kapan negara akan sungguh-sungguh berbakti kepada rakyatnya, sebelum bencana ekologis kembali merenggut hidup dan harapan? Semoga ini bukan sebatas ilusi yang tidak bertepi.

Aloysius Gunadi Brata, Dosen Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Kepala Lab Ekonomi Bisnis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta