Antrean Panjang Pencari Kerja di Toko Kecil Jakarta

Angka pengangguran yang meningkat di DKI Jakarta memaksa sebagian warga berjuang lebih keras demi memperoleh pekerjaan. Tak sedikit pencari kerja yang harus menghadapi kenyataan pahit dengan mengantre berjam-jam di depan toko-toko kecil untuk mendapatkan pekerjaan meski dengan gaji yang tak seberapa.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penganggur di Jakarta mencapai 338.000 orang pada Februari 2025. Angka ini meningkat dibandingkan dengan 327.000 orang pada Februari 2024. Persaingan memperebutkan lowongan pekerjaan menjadi lebih ketat.

Thea (24), warga Jakarta Selatan, merasa putus asa setelah berbulan-bulan menghabiskan waktu untuk mencari pekerjaan. Dengan pengalaman kerja di sektor retail dan hanya berbekal ijazah SMA, Thea sadar bahwa peluang di pasar kerja semakin sempit.

Suatu pagi pada Juni 2025, Thea mendengar informasi lowongan kerja di sebuah toko pakaian di Jakarta Selatan. Meskipun pekerjaan tersebut tidak ideal, Thea memutuskan untuk mencoba peruntungan.

Namun, sesampai di lokasi, Thea mendapati antrean panjang di depan toko. Puluhan orang lain sudah lebih dulu datang dan mengantre untuk kesempatan yang sama. Padahal, toko tersebut relatif kecil.

”Banyak orang yang datang untuk melamar, peluang untuk diterima pun semakin kecil,” kata Thea, Senin (7/7/2025).

Setelah menunggu hampir tiga jam, Thea akhirnya dipanggil untuk wawancara. Gaji yang ditawarkan pun masih di bawah upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2025 yang sebesar Rp 5,39 juta per bulan.

Akan tetapi, melamar pekerjaan di toko kecil dengan gaji yang minim tidak membuat Thea mudah diterima. Ia harus menelan kekecewaan karena hanya satu orang yang diterima, dan hingga pekan kedua Juli 2025, ia masih terus mencari pekerjaan lain.

Menurut dia, masalah pengangguran yang meningkat membuat jumlah pencari kerja yang datang dari daerah sekitar Jakarta bertambah. Mereka datang dengan harapan besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Ibu Kota. Namun, banyak di antaranya yang kesulitan memperoleh pekerjaan.

Antrean panjang pencari kerja yang menunggu giliran untuk wawancara juga terjadi di salah satu toko elektronik di Jalan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (4/7/2025). Ratusan warga dari berbagai penjuru Jakarta rela antre sejak pukul 06.00 WIB untuk kesempatan tersebut.

Sektor informal telah menjadi pilihan terakhir bagi banyak warga Jakarta yang kesulitan memasuki pasar kerja formal. Meskipun pekerjaan di sektor ini sering kali tidak memberikan gaji yang memadai, banyak yang terpaksa bertahan demi memenuhi kebutuhan hidup.

Deni (27), warga Jakarta yang bekerja sebagai penjaga toko jam tangan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengungkapkan hal serupa.

”Gaji saya tidak banyak, tak sampai UMP, tetapi saya tetap bertahan karena tidak ada pilihan lain. Ini satu-satunya pekerjaan yang saya dapatkan. Waktu itu juga harus bersaing dengan puluhan kandidat lain,” katanya.

Selain itu, Deni terpaksa mencari pekerjaan sampingan seperti menjadi pengemudi ojek daring dan pekerjaan serabutan lainnya. Padahal, ia lulusan S-1 jurusan manajemen.

Deni mengatakan, tantangan terbesar bagi banyak pencari kerja di Jakarta adalah kurangnya peluang yang sesuai dengan kualifikasi mereka. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang sudah membantu banyak warga dalam meningkatkan keterampilan mereka. Namun, tidak semua pelatihan dapat menjamin pekerjaan yang layak.

”Program pelatihan memang membantu. Namun, setelah lulus, saya masih kesulitan mencari pekerjaan yang sesuai. Banyak lowongan yang mengutamakan pengalaman kerja, bukan keterampilan yang saya pelajari,” tutur Deni.

Kemiskinan dan tingginya angka pengangguran masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pada tahun 2025, Pemprov DKI Jakarta menargetkan dapat membantu 1.530 warga mendapatkan pekerjaan melalui bursa kerja rutin yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.

Untuk mencapai target ini, Pemprov DKI Jakarta mulai mengevaluasi efektivitas program bursa kerja (job fair) dan pelatihan keterampilan melalui Mobile Training Unit (MTU). Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menurunkan tingkat pengangguran di Jakarta.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Jakarta Suharini Eliawati menjelaskan, bursa kerja tetap menjadi salah satu metode utama yang digunakan Pemprov DKI Jakarta untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan. Namun, ia mengakui efektivitas pelaksanaan bursa kerja masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta.

”Begitu ada job fair, kita harus melihat berapa banyak yang mendaftar, kemudian berapa yang akhirnya mendapatkan pekerjaan. Itu menjadi pekerjaan rumah kita,” kata Eliawati.

Pemprov DKI tengah mengevaluasi lebih mendalam program-program ini untuk memastikan dampak signifikan terhadap pengurangan angka pengangguran. Evaluasi ini tidak hanya mencakup jumlah peserta yang mengikuti bursa kerja, tetapi juga sejauh mana program ini berhasil menghubungkan pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang layak.

Evaluasi menyeluruh yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Jakarta meliputi pengukuran dampak lanjutan dari pelatihan keterampilan. Pemprov DKI Jakarta juga berupaya mengidentifikasi apakah peserta pelatihan dapat segera terserap oleh pasar kerja atau mereka justru memilih untuk membuka usaha sendiri sebagai alternatif.

Selain itu, Eliawati menekankan pentingnya evaluasi terhadap program pelatihan keterampilan yang diselenggarakan melalui MTU.

”Dengan adanya MTU, kita juga perlu evaluasi. Setelah 14 hari pelatihan, bagaimana hasilnya? Apakah peserta benar-benar mendapatkan pekerjaan setelah pelatihan? Atau apakah mereka malah membuka peluang pekerjaan sendiri? Evaluasi ini sedang dilakukan untuk memastikan bahwa pelatihan ini efektif dan memberikan manfaat nyata,” jelasnya.

Pemprov DKI tidak ingin hanya fokus pada peningkatan jumlah lowongan kerja, tetapi juga berupaya memastikan setiap pencari kerja mendapatkan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Dalam jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta berharap agar kebijakan dan program-program yang ada dapat lebih terarah dan efektif dalam mengurangi angka pengangguran.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Komisi E, Justin Adrian Untayana, menilai jumlah lapangan pekerjaan di Jakarta belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dari waktu ke waktu.

”Kenaikan angka pengangguran ini, selain menunjukkan lesunya perekonomian, menandakan lapangan kerja di Jakarta belum cukup untuk menyerap jumlah angkatan kerja baru,” ujarnya.

Justin juga mencatat bahwa mayoritas pengangguran di Jakarta adalah lulusan sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), yakni sekitar 70 persen dari total pengangguran.

Menurut Justin, Jakarta tengah menghadapi tantangan besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.

”Tantangan terbesar Jakarta saat ini adalah menciptakan lebih banyak lapangan kerja secara langsung, sementara dunia usaha juga tertekan oleh berbagai faktor, termasuk lesunya perekonomian,” katanya.

Ia pun mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyerap tenaga kerja dari segmen lulusan SMA dan SMK agar tetap bertahan dan berkembang.

”Kami mendorong Pemprov DKI untuk memberikan insentif kepada pelaku usaha yang menyerap tenaga kerja SMA dan SMK dalam jumlah tertentu. Insentif tersebut bisa berupa relaksasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang merupakan strategi jangka pendek untuk meringankan beban dunia usaha, sekaligus merangsang pembukaan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Justin meminta Pemprov DKI Jakarta merencanakan langkah jangka panjang dengan menata ulang kurikulum pendidikan untuk menghadapi disrupsi teknologi dan perubahan yang terjadi di sektor ekonomi.

Pendidikan kejuruan dan menengah harus benar-benar diarahkan untuk melahirkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri yang ada dan yang akan tumbuh di DKI Jakarta.

Justin menegaskan, pengangguran tidak hanya bisa diatasi dengan kebijakan fiskal atau administratif semata, tetapi juga harus melalui harmonisasi antara kebijakan pendidikan dan kondisi industri yang sedang berkembang.

”Mengatasi pengangguran di Jakarta tidak bisa hanya diselesaikan dengan kebijakan fiskal atau administratif. Keberanian untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi, industri, dan pendidikan secara menyeluruh diperlukan agar generasi muda Jakarta tidak hanya memiliki ijazah, tetapi juga memiliki ruang untuk mengambil peran dalam putaran roda perekonomian,” paparnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, menyoroti pentingnya seleksi yang lebih ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam bursa kerja. Tujuannya untuk memastikan warga Jakarta yang mendapatkan pekerjaan melalui program ini menerima upah yang layak dan stabil, bukan hanya bergantung pada pencapaian target.

”Perusahaannya harus jelas dan upah yang didapat setiap bulan juga harus pasti. Bukan menerima upah sesuai pencapaian target saja,” tegas Wa Ode.

Wa Ode juga meminta Pemprov DKI memastikan semua perusahaan yang berpartisipasi memberikan upah sesuai UMP DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Nomor 829 Tahun 2024. Hal ini untuk melindungi hak-hak pekerja dan memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan perekonomian keluarga.

Ia menyoroti pentingnya sosialisasi yang lebih gencar. Pemprov DKI perlu meningkatkan sosialisasi terkait jadwal dan mekanisme bursa kerja.

Menurut Wa Ode, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lain perlu membantu menyebarkan informasi bursa kerja melalui berbagai platform media sosial. Hal ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak warga Jakarta yang membutuhkan pekerjaan.

Cerita warga yang rela antre hanya untuk bekerja di toko-toko kecil ini menggambarkan betapa besar kesenjangan antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Meskipun Jakarta merupakan pusat ekonomi Indonesia, banyak warganya yang harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang jauh dari memadai.