Ketimpangan Aksesibilitas Transportasi, Warga Enggan Beralih dari Kendaraan Pribadi

JAKARTA, KOMPAS — Aksesibilitas transportasi antara Jakarta dan daerah penunjang yang belum berimbang menjadi salah satu penyebab warga enggan beralih dari kendaraan pribadi. Transportasi publik belum menjadi pilihan utama masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan komitmen, koordinasi, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan transportasi publik. 

Hal ini mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Forum Diskusi Transportasi Jakarta dengan mengangkat tema ”Angkot #4: Mengulik Masa Depan Transportasi Jakarta”, di Jakarta, Sabtu (16/11/2024). Acara itu dihadiri para pegiat transportasi.

Ketua Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta Yusa Cahya Permana mengatakan, saat ini jumlah warga Jakarta yang menggunakan transportasi publik baru mencapai 18 persen dari jumlah 3 juta pergerakan.

Angka ini tentu masih jauh dari target pemerintah di mana pengguna transportasi publik mencapai 60 persen pada 2030. Menurut Yusa, ada beberapa faktor yang membuat warga enggan berpindah dari kendaraan pribadi, yakni sulitnya aksesibilitas warga memperoleh transportasi umum. 

”Untuk bisa mendapatkan transportasi umum, warga harus berjalan kaki dulu dari rumahnya. Adapun dengan menggunakan kendaraan pribadi, mereka sudah bisa mendapatkannya dari depan rumah,” katanya.

Belum lagi, mereka masih dihantui risiko waktu tunggu yang lama atau waktu operasi yang tidak tepat. Apalagi mereka harus berpindah moda. 

”Situasi ini tentu akan membuat pengguna moda semakin stres. Hal inilah yang membuat masih banyak warga yang enggan beralih,” kata Yusa. 

Kondisi ini diperparah dengan belum selarasnya komitmen antarpemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas transportasi yang memadai. Yusa mencontohkan Jakarta yang mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penguatan transportasi. Berbeda dengan beberapa daerah penyokong yang hanya menyediakan dana kurang dari itu. ”Bahkan, ada yang mengalokasikan dana 2 persen dari APBD. Ini tentu akan menciptakan ketimpangan,” ucap Yusa. 

Karena itu, ujar Yusa, perlu ada komitmen, koordinasi, dan sinkronisasi antarpemangku kepentingan untuk menyelesaikan masalah ini. ”Jangan lagi berpikir hanya warga Jakarta, tetapi harus dikembangkan untuk kawasan aglomerasi,” ucapnya.

Direktur Operasi dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta Daud Joseph berpendapat, warga akan sulit untuk berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum selama angkutan umum belum menyentuh kawasan tempat tinggalnya. Untuk itu, saat ini Trans Jakarta terus mengembangkan cakupannya di wilayah sekitar Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Untuk di Jakarta, cakupan angkutan umum sudah cukup besar, yakni mencapai 90,5 persen. Hanya saja ini tidak setara dengan daerah-daerah lain. Karena itu, peta greater Jakarta harus diaplikasikan dalam pengembangan transportasi utamanya Trans Jakarta.

”Ini bukan saja terkait memperluas bisnis Trans Jakarta, melainkan bagaimana caranya semua warga mendapatkan akses transportasi yang setara,” kata Daud.

Hal ini juga sangat berkaitan dengan komitmen pemerintah daerah. Untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, tetap berkomitmen untuk mengalokasikan kewajiban pelayanan publik sebesar 2,5 persen dari APBD ke Trans Jakarta.

Kebijakan ini berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penumpang yang cukup signifikan. Sampai Oktober 2024, jumlah penumpang yang mengakses Trans Jakarta mencapai 322 juta orang. 

Dengan pengembangan Trans Jakarta ke wilayah penyanggah, diharapkan jumlah penumpang yang bisa mengakses Trans Jakarta mencapai 432 juta pelanggan per tahun yang artinya dalam satu hari jumlah pelanggan yang terlayani mencapai 1,5 juta orang.

Regulasi yang tepat termasuk sokongan dana dari investor sangat diperlukan.

Untuk itu, komitmen pemerintah daerah penyanggah juga diperlukan. ”Jika pemda mau mengalokasikan 2,5 persen  saja dari APBD untuk kewajiban pelayanan publik, saya yakin akses transportasi untuk warga bisa terpenuhi,” kata Daud.

Direktur Utama PT Integrasi Transit Jakarta Yulham Ferdiansyah Roestam mengatakan, orang Asia, termasuk Indonesia, rata-rata menghabiskan waktu di jalan sekitar 6 jam per hari. Padahal, waktu sepanjang itu bisa digunakan untuk mengembangkan diri.

Untuk mengikis waktu yang terbuang itu, pengembangan kota berbasis transit sangat dibutuhkan. ”Pola pembangunan ini sudah diterapkan di sejumlah negara modern di dunia. Indonesia baru menerapkan konsep ini 10 tahun belakangan,” katanya. 

Pola ini memungkinkan warga untuk beraktivitas dalam radius 800 meter atau hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit di jalan. 

Namun, untuk menerapkan konsep ini, butuh investasi yang tidak sedikit. ”Regulasi yang tepat termasuk sokongan dana dari investor sangat diperlukan,” ucapnya.