Keyakinan Masyarakat Kian Merosot, Terendah sejak Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS — Tingkat keyakinan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia kian merosot hingga mendekati titik nadir. Ironisnya, penurunan tersebut terjadi ketika pemerintah tengah getol menggelontorkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi sekaligus terus merealisasikan program-program prioritasnya.

Hasil Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) pada September 2025, yang dirilis pada Rabu (8/10/2025), mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga. Ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimistis (di atas 100), yakni sebesar 115.

”Terjaganya keyakinan konsumen pada September 2025 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang tetap berada pada level optimistis,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso, dalam siaran pers.

Sementara responden dari survei tersebut terdiri dari masyarakat berbagai kelompok usia, pengeluaran, dan jenjang pendidikan. Mayoritasnya berasal dari jenjang lulusan SMA, berusia 20-50 tahun, serta memiliki pengeluaran rata-rata Rp 1 juta-Rp 4 juta per bulan.

Meski masih berada di atas zona optimistis, IKK pada September 2025 turun dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang sebesar 117,2. Merosotnya IKK tersebut tak lepas dari penurunan IKE dan IEK, masing-masing turun 2,4 poin menjadi 102,7 dan 2 poin menjadi 127,2 pada September 2025.

Bahkan, IKE mendekati ambang batas zona optimistis yang ditetapkan oleh BI, yakni pada level 100. Kondisi ini terutama disebabkan oleh indeks ketersediaan lapangan kerja yang lima bulan beruntun sejak Mei 2025 berada di zona pesimistis.

Lebih jauh lagi, keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian saat ini tengah berada di titik terendah dalam tiga tahun terakhir, saat pandemi Covid-19. Apabila dirinci, titik terendah IKK dan IKE pada April 2022 masing-masing sebesar 113 dan 98,8, sedangkan IEK titik terendahnya pada September 2022 sebesar 126,1.

Penurunan itu adalah refleksi dari memang keresahan yang selama ini ada di masyarakat. Jadi, itu memang benar adanya dan sekali lagi mengonfirmasi bahwa keadaan kondisi ekonomi kita hari ini memang tidak baik-baik saja.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Deni Friawan, berpendapat, penurunan keyakinan masyarakat tersebut bisa jadi berada di titik nadir atau bahkan bisa lebih rendah lagi ke depannya.

”Penurunan itu adalah refleksi dari keresahan yang selama ini ada di masyarakat. Jadi, itu memang benar adanya dan sekali lagi mengonfirmasi bahwa keadaan kondisi ekonomi kita hari ini memang tidak baik-baik saja,” katanya saat dihubungi dari Jakarta.

Selain itu, penurunan IKK turut merefleksikan suara-suara masyarakat pada saat unjuk rasa besar di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025. Artinya, masyarakat benar-benar merasakan kondisi ekonomi yang tidak mudah, terutama sulitnya mencari pekerjaan.

Ironisnya, turunnya tingkat keyakinan masyarakat tersebut terjadi di tengah realisasi program prioritas pembangunan pemerintah yang diklaim mampu membawa pada pertumbuhan 8 persen, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Perumahan Rakyat, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP).

Menurut Deni, dampak dari program-program prioritas pemerintah sejauh ini masih belum dirasakan signifikan oleh masyarakat. Di sisi lain, sebagian anggaran belanja pemerintah sudah dialokasikan untuk berbagai program tersebut.

”Mereka masih belum yakin bahwa kebijakan yang pemerintah lakukan hari-hari ini dan sudah berjalan hampir setahun. Sekalipun mereka yakin itu semua demi kebaikan, bisa berjalan dengan baik, dan akan berdampak, setiap harinya ada berita-berita, seperti keracunan MBG yang membuat masyarakat ragu, sehingga keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat memuncak pada akhir Agustus lalu,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah juga sedang getol menggelontorkan berbagai paket stimulus ekonomi. Dimulai dari Paket Kebijakan Ekonomi pada akhir 2024 yang mencakup beberapa insentif, pemerintah kembali mengucurkan tujuh stimulus ekonomi pada Ramadhan dan Lebaran 2025.

Kemudian, paket stimulus ekonomi kembali digelontorkan pada Juni 2025 sebagai upaya untuk menjaga daya beli masyarakat selama musim libur sekolah. Terbaru, pemerintah kembali menggelontorkan stimulus bertajuk Program 8+4+5 yang bertujuan untuk mendongkrak ekonomi serta menciptakan lapangan kerja.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memaparkan, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pelemahan tingkat keyakinan masyarakat ketika pemerintah banyak menggelontorkan stimulus ekonomi.

Pertama, stimulus ekonomi (Program 8+4+5) baru mulai digulirkan di tengah momentum konsumsi yang  melambat. Ini tecermin, antara lain, dari lemahnya indeks penjualan ritel, transaksi nontunai yang turun secara triwulanan, dan penjualan mobil yang masih turun.

”Artinya, waktu survei September belum sepenuhnya menangkap dampak riil dari stimulus yang implementasinya baru menguat memasuki triwulan IV-2025,” kata Josua.

Kedua, masih rapuhnya sentimen pasar tenaga kerja yang tampak dari indeks ketersediaan lapangan kerja. Kondisi indeks tersebut yang berada dalam zona pesimistis menjelaskan konsumsi rumah tangga yang menahan pembelian barang tahan lama di tengah prospek kerja belum meyakinkan.

Ketiga, kenaikan proporsi konsumsi ke 75,1 persen dengan tabungan yang stabil menandakan porsi belanja rutin masyarakat terhadap kebutuhan pokok membengkak. Dengan kata lain, ruang bagi masyarakat untuk membeli barang tahan lama kian mengecil, terutama pada kelompok pengeluaran di atas Rp 4,1 juta per bulan.

Di sisi lain, menurut Josua, konsumsi rumah tangga berpeluang menguat moderat secara triwulanan. Kondisi tersebut, antara lain, didorong musim liburan Natal dan Tahun Baru, percepatan eksekusi stimulus, serta kondisi likuiditas yang lebih longgar.

”Namun, secara tahunan laju konsumsi kemungkinan masih berada di bawah pola prapandemi karena sentimen kerja belum pulih penuh dan belanja durable (barang tahan lama) masih selektif,” ujarnya.

Ke depan, ia memperkirakan, konsumsi rumah tangga pada paruh pertama 2026 akan ditentukan oleh ketersediaan lapangan kerja, kecepatan realisasi stimulus dan keberlanjutan transfer atau penyerapan kerja, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok.

Dengan tiga prasyarat tersebut, konsumsi masyarakat diyakini berpeluang kembali ke kisaran 5 persen secara tahunan. Sebaliknya, tanpa perbaikan pasar kerja dan harga pangan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga berisiko tertahan di bawah 5 persen, dengan komposisi belanja didominasi kebutuhan rutin.

Sekali lagi, jangan sifatnya populis saja yang artinya punya target-target dalam stimulus itu menciptakan lapangan pekerjaan sekian ratus ribu, sekian juta, tapi itu tidak realistis atau tidak kalkulatif dalam hal doability-nya, dalam hal mampu tidak mencapai target.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal berpendapat, penyediaan lapangan pekerjaan menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah. Masalah ini pun telah mengemuka sejak aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 yang akar masalahnya berasal dari ketimpangan.

”Kondisi ini dirasakan sampai dengan September. Itu belum membaik. Artinya, pemerintah harus segera merespons ini dengan sangat serius dan dengan langkah yang cepat, terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaannya,” katanya.

Di sisi lain, terdapat perbedaan signifikan dari gelontoran paket stimulus yang sebelumnya ala kadarnya, kini lebih terencana dengan anggaran yang lebih besar dan menyasar penciptaan lapangan kerja. Artinya, stimulus yang mulai berlaku sejak Oktober ini diharapkan dapat berdampak bagi perekonomian pada Oktober-Desember 2025.

Faisal menambahkan, persepsi konsumen sebagian besar dipengaruhi oleh masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya juga perlu memperluas cakupan stimulus, tidak hanya di perdesaan, tetapi juga di perkotaan.

”Sekali lagi, jangan sifatnya populis saja yang artinya punya target-target dalam stimulus itu menciptakan lapangan pekerjaan sekian ratus ribu, sekian juta, tapi itu tidak realistis atau tidak kalkulatif dalam hal doability-nya, dalam hal mampu tidak mencapai target. Itu yang menjadi PR besar juga dalam hal eksekusi ini sekarang,” ujarnya.