Tekstil Domestik di Tengah Angin Senja Kala

Industri tekstil Indonesia menghadapi tantangan berat, salah satunya akibat gempuran produk impor resmi dan ilegal. Sejumlah industri tutup. Ketika label senja kala disematkan, bukan berarti semuanya sudah berakhir. Sejumlah ikhtiar dan harapan mengggeliat.

Kompas berkesempatan mengunjungi pabrik tekstil, PT Trisula Internasional TBK (TRIS) di Cimahi, Jawa Barat, Kamis (28/2/2025). Pada kesempatan itu, jajaran direksi manajemen Trisula Group mengajak awak media mengelilingi pabrik untuk menyaksikan langsung proses pembuatan kain dari bahan baku benang hingga menjadi pakaian.

Di pabrik tempat pembuatan benang dan kain, Direktur PT Trisula Internasional TBK (BELL) Wagiono menjelaskan tentang bahan baku benang yang dipasok dari pihak ketiga dengan sertifikasi Oeko-Tex Standar 100. Ia juga menceritakan tentang bagaimana kain yang telah diproduksi harus melalui tahapan uji coba di laboratorium mereka.

Uji coba dari sampel kain itu, misalnya, adalah pengujian kekuatan tarik bahan kain, kekuatan gosokan, dan kekuatan sobekan. Ada pula pengujian kain agar tidak luntur serta pengujian kesamaan warna. Dalam sebulan kapasitas produksi kain mencapai sekitar 1 juta yard.

Kain-kain yang telah jadi itu lalu dikirim ke pabrik garmen untuk diproduksi menjadi berbagai jenis pakaian sesuai dengan kebutuhan dan permintaan pasar dalam dan luar negeri.

Adapun pabrik yang menjadi ekosistem bisnis Trisula Group, yaitu PT Trimas Sarana Garment Industry, PT Trisco Tailored Apparel Manufacturing, dan PT Trimas Bellindo Aparel Manufaktur.

Direktur PT Trisula Internasional TBK (TRIS) Kartono Budiman mengatakan, selain untuk produksi di pabrik sendiri, kain-kain itu juga dikirim ke distributor di pasar Indonesia dan luar negeri.

”Dari produksi kain itu, kami membuat pakaian dengan merek JOBB dan Jack Nicklaus. Kami juga membuat seragam untuk TNI/Polri dan petugas damkar. Lalu, seragam perusahaan dalam dan luar negeri, seragam sekolah seperti di Australia. Juga, produksi seragam airlines dari luar. Tidak hanya seragam, tetapi juga pakaian kasual, olahraga, jaket, dan lainnya. Sekitar 60 persen produk TRIS di ekspor,” tutur Kartono.

Kinerja keuangan TRIS menunjukan pertumbuhan, terutama sejak badai pandemi Covid-19. Pada 2021, perusahaan mencatatkan Rp 18 miliar laba bersih. Pada 2022, nilainya meningkat menjadi Rp 64,5 miliar.

Pada 2023, laba bersih perusahaan terus meningkat menjadi Rp 68,2 miliar hasil penjualan ke pasar ekspor sebesar 64 persen dan ke pasar domestik sebesar 36 persen. Selanjutnya pada 2024, perusahaan meraih Rp 62,2 miliar laba bersih hasil 59 persen penjualan ke pasar ekspor dan 41 persen ke pasar lokal.

Berdasarkan segmentasi pasar, penjualan pada 2024 didominasi segmen manufaktur sebesar 65 persen. Sisanya adalah 17 persen segmen distributor, 10 persen segmen ritel, dan 8 persen segmen seragam.

Guna meningkatkan target penjualan 10 persen pada 2025, Kartono melanjutkan, perusahaan melakukan sejumlah strategi. Di antaranya adalah layanan made to measure, yakni perusahaan bisa menerima pesanan secara langsung sesuai ukuran pelanggan.

Strategi lainnya adalah memperluas pasar ekspor. Saat ini pasar ekspornya adalah Amerika, Australia, Selandia Baru, Inggris, dan beberapa negara Asia.

Selain memenuhi kebutuhan pasar ekspor, perusahaan juga tetap memikirkan perluasan pasar lokal. Tujuannya agar produk dalam negeri bisa bersaing dengan produk luar atau barang impor.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana berpendapat, banyak industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia mengalami kesulitan. Persoalan ini akibat banjir impor produk jadi siap jual. Situasi semakin pelik dengan adanya impor ilegal dan impor borongan.

Indonesia juga menghadapi tantangan dari lemahnya regulasi perlindungan terhadap industri padat karya. Akumulasi dari persoalan tersebut menyebabkan puluhan pabrik terpaksa tutup dan dua ratusan ribu pekerja telah dirumahkan.

Baru-baru ini, empat pabrik tekstil yang merupakan bagian dari Sritex Group di Jawa Tengah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 10.965 pekerja pada Januari–Februari 2025. Keputusan going concern atau keberlangsungan usaha dinilai tidak memungkinkan dilakukan dalam penyelesaian proses kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex Group.

Keputusan untuk tidak melakukan going concern dibacakan dalam rapat kreditor yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Hakim Pengawas yang memimpin rapat, Haruno Patriadi, menyatakan dan menetapkan bahwa Sritex Group dalam status insolvensi. Artinya, Sritex dianggap tidak bisa membayar utang-utangnya. (Kompas.id, 28/2/2028).

Tutupnya Sritex dan sejumlah pabrik tekstil lainnya, Danang menegaskan, perlu menjadi peringatan bagi pemerintah. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga dan melindungi industri tekstil agar jangan sampai melemah dan akhirnya tutup.

Penguatan ekspor dan produksi dalam negeri harus semakin ditingkatkan. Sebab, Indonesia memiliki potensi besar di industri busana global. Banyak perusahaan di luar negeri percaya pada produk Indonesia karena telah membuktikan kualitasnya.

Kepercayaan itu perlu dijaga dengan mempertahankan kesehatan industri tekstil. ”Indonesia memiliki potensi dan networking besar untuk menjadi episentrum tekstil dan fashion dunia. Kita hanya perlu mengarahkan atensi dan strategi menuju image dan produktivitas yang lebih baik,” ujar Danang.

Berdasarkan data API, 25 perusahaan pada 2023-2024 di Jawa Barat tutup atau mengurangi jumlah tenaga kerjanya. Dari 25 perusahaan itu, hanya ada 8 perusahaan yang bertahan.

Kondisi muram juga terjadi di Jawa Tengah. Pada 2023-2024, 18 perusahaan tutup dan hanya 9 perusahaan lainnya yang masih beroperasi. Di Banten, dua dari 13 perusahaan yang masih bertahan. Lainnya tutup.

Dari tahun ke tahun, Danang melanjutkan, fenomena impor produk tekstil telah membelenggu industri dalam negeri. Kebijakan impor ini pula yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah, terutama kebijakan antarkementerian yang tidak saling sinergi.

Salah satu contohnya adalah relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Kebijakan ini menghapus persyaratan pertimbangan teknis (pertek) dari Kementerian Perindustrian untuk impor produk tekstil guna mengendalikan volume impor.

”Relaksasi (impor) menjadi cermin tak bersinerginya antarkementerian sehingga produk impor pun membeludak. Percuma jika ada penguatan dari (kementerian) perindustrian untuk melindungi industri kita, tetapi di Kemendag ada aturannya sendiri. Kita butuh penguatan regulasi yang terintegrasi untuk menjadikan industri tekstil bisa menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Jadi tantangan 2025 ini masih berat, jika tidak ada regulasi kuat dari pemerintah,” tutur Danang.

Terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan, aktivitas industri manufaktur di Tanah Air pada awal 2025 menunjukkan tren positif. Ini terlihat dari Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global.

PMI manufaktur Indonesia untuk Januari berada pada level 51,9 atau naik 0,7 poin dari bulan sebelumnya di angka 51,2. Fase ekspansif ini merupakan titik tertinggi sejak Mei 2024.

Meski begitu, Febri melanjutkan, Kemenperin menilai PMI manufaktur Indonesia bisa lebih tinggi jika kebijakan relaksasi impor produk jadi dicabut. Selain itu, perlu kebijakan strategis dan probisnis agar para pelaku industri manufaktur di Indonesia semakin berkinerja gemilang.

Apalagi, selama ini sektor industri manufaktur menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. ”Jadi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, perlu adanya kebijakan dan stimulus yang dapat merangsang para pelaku industri kita untuk lebih bergeliat dalam menjalankan usahanya,” kata Febri.

Sementara itu, pada saat industri tekstil dalam negeri sedang menghadapi tantangan berat, 15 perusahaan tekstil asing dikabarkan berminat memindahkan pabrik mereka dari China ke Indonesia. Kehadiran investasi baru itu diharapkan bisa merevitalisasi industri tekstil dan menjaga ketersediaan lapangan kerja di tengah kelesuan industri akhir-akhir ini.

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) di Jakarta, Kamis (31/10/2024) malam. Pertemuan lanjutan dengan 15 investor tersebut akan digelar pada Jumat (1/11/2024) di kantor Kemenko Perekonomian.

Airlangga Hartarto menjelaskan, seluruh calon investor itu bergerak di sektor tekstil dan merupakan perusahaan asing. Sebelumnya, mereka mendirikan pabrik di China. Namun, dengan ketatnya persaingan ekonomi-politik antara China dan Amerika Serikat, investor mesti mencari negara tujuan investasi baru.

Negara-negara Asia Tenggara pun menjadi sasaran mereka. ”Berhubung Bangladesh kemarin itu politiknya sedang ’batuk’, investor kini hanya melihat dua negara di ASEAN, yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, kita harus bisa memanfaatkan ini secara baik,” katanya.

Kehadiran investor baru, Airlangga melanjutkan, diperlukan untuk merevitalisasi industri tekstil yang saat ini sedang tertekan. Dalam kondisi persaingan pasar global yang semakin ketat, industri tekstil dalam negeri mesti meningkatkan produktivitas dan daya saingnya agar tidak tergerus.

”Siapa yang lebih efisien, siapa yang teknologinya lebih mutakhir, siapa yang output-nya lebih besar, itu akan menentukan kemampuan bersaing. Jadi, kita sedang melihat bagaimana kita revitalisasi sektor tekstil ini agar industri padat karya tetap bisa tumbuh berkembang di Indonesia,” katanya.