Kita Berharap pada Dua Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah berusaha keras agar pertumbuhan ekonomi bisa terakselerasi pada tahun depan. Dua mesin pertumbuhan, yaitu anggaran dan Danantara, menjadi andalan. Ada syarat agar mesin ini bisa melaju.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di DPR mengenai Nota Keuangan RAPBN 2026. Prabowo juga menyatakan, postur RAPBN 2026 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 3.147,7 triliun, sementara belanja negara dipatok pada Rp 3.786,5 triliun dengan orientasi yang fokus, efisien, dan produktif.

Di sektor investasi, Prabowo menyoroti peran Danantara—lembaga sovereign wealth fund baru yang dibentuk untuk mengelola dan mengoptimalkan aset BUMN. Dengan total aset konsolidasi BUMN mencapai Rp 14.000 triliun, Danantara diproyeksikan menjadi pilar utama percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan APBN dan Danantara mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun dalam beberapa tahun ke depan (Kompas, 16/8/2025).

Kita mengapresiasi upaya pemerintah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,4 persen pada 2026 di tengah pesimisme beberapa kalangan, seperti soal pengangguran, pemutusan hubungan kerja, dan penjualan berbagai produk yang menurun. Bila pertumbuhan itu bisa dicapai, semua pesimisme itu akan hilang begitu saja.

Meski demikian, ada sejumlah persyaratan agar pertumbuhan tersebut bisa dicapai. Kepastian dan validitas data. Data yang valid menjadi acuan untuk melangkah dan merencanakan pembangunan ke depan. Kita tentu masih ingat polemik data pertumbuhan dan angka kemiskinan beberapa waktu lalu. Sejauh ada keraguan dan tidak terjawab, data masih menjadi persoalan serius. Kita tidak bisa membuat perencanaan yang tepat ketika data yang tersedia dipertanyakan.

Penegakan hukum menjadi syarat berikutnya. Pembangunan membutuhkan stabilitas politik dan kepastian hukum. Semua pihak tentu mendukung upaya pemberantasan korupsi. Korupsi telah menjadi kanker yang merugikan pembangunan. Akan tetapi, penegakan hukum jangan sampai menjadi arena tebang pilih. Pelaku usaha yang benar-benar menggerakkan ekonomi perlu didukung. Kasus produsen beras yang resah dengan penegakan hukum mengisyaratkan ada yang tidak pas dalam penegakan hukum sehingga malah merusak ekosistem perberasan.

Khusus untuk Danantara kita mengangkat soal strategi investasi dan tata kelola. Pengalihan dividen dari APBN ke Danantara tidak hanya soal pengalihan dana besar semata, tetapi juga memastikan narasi penggunaan dana itu untuk kepentingan yang tetap sama, yaitu menyejahterakan rakyat. Langkah Danantara menyelamatkan Garuda, Kereta Cepat, dan beberapa investasi lainnya sepertinya jauh dari narasi di atas.

Tentang tata kelola Danantara agar ikut menjadi mesin ekonomi, keraguan berbagai pihak ketika lembaga ini mulai bekerja perlu dijawab dengan kepastian tata kelola sehingga Danantara jauh dari perilaku menyimpang dan hanya digunakan untuk kepentingan rezim.