Koalisi Permanen Sudah Dipertimbangkan Parpol Pendukung Prabowo sejak Lama

JAKARTA, KOMPAS — Partai pendukung Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah mempertimbangkan wacana koalisi permanen sejak lama. Sebab, koalisi berperan menjadi benteng kekuatan politik menjalankan negara. Meskipun demikian, hal tersebut juga dinilai menjadi sarana monopoli kekuasaan.

”Ini memang sudah jadi bagian dari pemikiran kami semua. Koalisi itu jangan hanya memenangkan kontestasi politik, tetapi harus bisa menjadi benteng kekuatan politik dalam menjalankan negara,” ujar Ketua Lembaga Komunikasi dan Informasi Partai Golkar Dave Laksono saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (16/2/2025).

Dave pun menyangkal adanya potensi monopoli kekuasaan dengan adanya koalisi permanen. Proses politik dan demokrasi tetap berjalan seperti biasa. Lagi pula, kebebasan berpendapat semua pihak tidak ada yang dibatasi.

Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo, menjelaskan, wacana koalisi permanen bukan hal baru bagi partainya. Sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 atau tiga periode berturut-turut PAN sudah bersama Partai Gerindra mendukung Prabowo.

Masih terlalu dini. Politik ini, kan, jangankan yang belum kita bicarakan, 2029, yang kadang-kadang dalam mulut saja bisa loncat dia keluar. Kan, pesan Pak Surya Paloh kepada kami, dari cangkir ke bibir itu dinamikanya tinggi sekali.

Selain itu, dia mengklaim hanya PAN yang konsisten bersama Prabowo di antara partai politik parlemen. Sementara partai lain cenderung labil. Dengan begitu, secara de facto, PAN sudah permanen bersama Prabowo.

”Bagi PAN koalisi permanen bukan sesuatu yang baru. PAN sudah tiga kali pilpres berturut-turut berkoalisi dengan Gerindra mendukung Presiden Prabowo,” kata Drajad.

Di sisi lain, Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Guntur Romli, menyebutkan, koalisi permanen hadir sekadar untuk melanggengkan monopoli kekuasaan. Wacana itu juga berfungsi untuk memuluskan proses bagi-bagi jabatan.

Lebih jauh, demokrasi kekuasaan yang absolut sangat berbahaya bagi negara. Hal ini sama seperti periode Orde Baru yang kekuasaannya sampai membajak konsep trias politica, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

”Koalisi permanen itu hanya buat benteng dan pasukan kekuasaan saja. Dampaknya masyarakat yang kritis akan berhadapan dengan benteng dan pasukan kekuasaan itu,” kata Guntur.

Apabila wacana koalisi permanen benar-benar terjadi, Guntur menilai sejarah buruk Orde Baru bakal terulang kembali. Negara tak perlu sibuk mencari komparasi ke luar karena contohnya sudah ada di negeri sendiri.

Adapun anggota pendukung pemerintahan saat ini disebut dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Mereka terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan Partai Demokrat, plus tiga partai nonpendukung Prabowo di Pilpres 2024. Tiga partai dimaksud yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Saat acara silaturahmi di kediaman Prabowo, di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/2/2025), elite politik pendukungnya mengungkapkan adanya wacana untuk membentuk koalisi permanen. ”Intinya memperkuat koalisi. Pak Prabowo menawarkan koalisi permanen. Pak Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan,” ujar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Namun, pembentukan koalisi permanen itu tak sepenuhnya langsung disepakati oleh partai-partai pendukung pemerintah. Partai Nasdem, misalnya, memandang terlalu dini untuk membahas kontestasi politik Pilpres 2029. Sebab, pemerintahan baru berjalan sekitar empat bulan.

”Masih terlalu dini. Politik ini, kan, jangankan yang belum kita bicarakan, 2029, yang kadang-kadang dalam mulut saja bisa loncat dia keluar. Kan, pesan (Ketua Umum Nasdem) Pak Surya Paloh kepada kami, dari cangkir ke bibir itu dinamikanya tinggi sekali,” kata Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya.