Menkop Ajak Perusahaan Besar Jadi ”Kakak Asuh” Koperasi Merah Putih

TANGERANG, KOMPAS — Pemerintah mengajak para CEO perusahaan besar menjadi ”kakak asuh” bagi Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa. Peningkatan pendapatan masyarakat desa menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha besar.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong kolaborasi yang lebih luas antara pelaku usaha besar dan koperasi. Para CEO perusahaan dapat berperan sebagai kakak asuh dalam pengoperasian Koperasi Merah Putih.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi desa sekaligus membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk yang dihasilkan masyarakat.

Menurut Ferry, setelah pembangunan fisik Koperasi Merah Putih rampung dan koperasi mulai beroperasi dengan jaringan ritel yang direncanakan hadir di 80.000 desa dan kelurahan, Koperasi Merah Putih ditargetkan menjadi simpul distribusi produk desa serta kanal pemasaran bagi barang dan jasa perusahaan besar yang terlibat.

”Kami mengharapkan dukungan para CEO untuk membangun ekosistem bersama-sama. Ketika ritel modernnya berjalan, barang-barang dari Bapak-Ibu pelaku usaha dapat masuk ke outlet-outlet yang tersebar di 80.000 desa dan kelurahan,” ujar Ferry dalam Kompas100 CEO Forum Ke-16 Powered by PLN, di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (26/11/2025).

Sebaliknya, lanjut Ferry, produk dari masyarakat desa akan diproses, dikemas, dan dipasarkan secara lebih profesional. Perusahaan sebagai kakak asuh juga dapat berperan dalam pendampingan, peningkatan kualitas, hingga perluasan pasar.

”Ini tetap bisnis. KPI-nya tetap profit. Keuntungannya juga bisa mengalir ke masyarakat desa sehingga terjadi perputaran uang dan pertumbuhan ekonomi desa sekaligus membantu pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Ferry menekankan bahwa keberhasilan pemasaran produk pelaku usaha sangat bergantung pada daya beli masyarakat. Daya beli itu hanya akan tumbuh apabila terjadi perputaran uang yang sehat, termasuk di wilayah perdesaan.

”Barang itu akan laku kalau masyarakatnya punya kemampuan daya beli. Nah, daya beli masyarakat tumbuh kalau ada perputaran uang. Kalau tidak ada perputaran uang di desa, pendapatan tidak akan meningkat,” katanya.

Peningkatan pendapatan masyarakat desa menjadi kunci untuk memperluas jangkauan pasar bagi pelaku usaha besar. Dengan populasi yang besar, desa menjadi basis konsumen potensial yang belum sepenuhnya tergarap.

Ferry yakin para CEO akan lebih diuntungkan apabila produk barang dan jasa mereka dibeli oleh puluhan juta orang, bukan hanya segelintir kelompok konglomerat yang memiliki daya beli tinggi.

Koperasi Merah Putih, menurut Ferry, juga diarahkan menjadi pusat penciptaan lapangan kerja di desa. Penumpukan persoalan sosial dan ekonomi di kota-kota besar, menurut dia, berakar dari ketimpangan kesempatan ekonomi antara desa dan kota. Permasalahan yang terjadi di kota tidak lepas dari kegagalan pembangunan ekonomi di desa-desa. Oleh karena itu, Koperasi Merah Putih dapat menjadi pintu pembuka penciptaan lapangan kerja di desa.

”Karena itu, di sinilah pentingnya penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan perputaran uang di masyarakat. Koperasi nanti akan berperan dan menjadi instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Ferry.

Ferry menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau langsung percepatan pembangunan fisik koperasi desa. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan bersama Panglima TNI, Menteri Pertahanan, serta kementerian terkait.

Hingga hari ini, sebanyak 33.544 bidang tanah telah terinventarisasi dan siap dibangun. Dari jumlah itu, sekitar 16.000 titik sedang dalam tahap pembangunan oleh PT Agrinas melalui koordinasi dengan komando distrik militer (kodim) di sejumlah daerah.

”Kami menginventarisasi sekitar seribu titik per hari. Target pada November adalah 20.000 titik yang tengah dibangun dan 40.000 titik tanah yang terdata. Pada Desember, jumlah titik pembangunan bisa naik menjadi 40.000-50.000. Sementara tanah siap bangun sebanyak 60.000-70.000 titik,” kata Ferry.

Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan fisik, seperti gudang, gerai, sarana pendukung, dan alat logistik, rampung pada 2026. ”Tugas saya adalah menyiapkan infrastruktur fisik, pelatihan pengurus dan pengawas, serta bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk pengawasan dan mitigasi risiko,” ujarnya.

Ferry menegaskan bahwa koperasi tidak akan mematikan UMKM, tetapi justru menekan harga pokok melalui pemangkasan rantai distribusi. Ia mencontohkan distribusi LPG 3 kilogram yang selama ini melewati banyak perantara. Koperasi desa akan mendapatkan harga setara agen sehingga dapat menjual ke UMKM dan warung dengan harga lebih murah.

”Pertanyaannya, kenapa selama ini koperasi tidak boleh mendapatkan harga agen? Atau pupuk, kenapa berputar-putar sebelum sampai ke kelompok tani? Yang salah bukan koperasinya, tetapi sistem distribusinya. Itu yang ingin Presiden pangkas,” ujar Ferry.

Dengan langkah ini, harga barang di tingkat produsen ataupun konsumen diharapkan lebih stabil dan terjangkau.

Tak hanya itu, dalam agenda pembangunan koperasi desa, akses energi dan internet menjadi prioritas. Ferry mengungkapkan bahwa masih ada desa yang belum teraliri listrik dan sekitar 11.000 desa belum terhubung internet. Pemerintah menggandeng Telkom dan Telkomsel untuk menghadirkan teknologi yang mampu menjangkau desa-desa blank spot.

”Kami sudah rapat dengan PLN dan Pertamina New & Renewable Energy untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di bawah 1 megawatt yang akan dikelola koperasi,” katanya.

Di wilayah pesisir, tantangan lain muncul, yakni para nelayan kesulitan mengakses solar. Pemerintah melibatkan BUMN energi untuk menambah stasiun pengisian bahan bakar serta menyediakan fasilitas pendingin (cold storage) guna menjaga kualitas ikan.

Pada kesempatan lain, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan bahwa salah satu kekuatan fundamental yang menjaga resiliensi sektor industri Indonesia adalah besarnya kapasitas pasar domestik.

Dengan jumlah penduduk lebih dari 284 juta jiwa dan konsumsi rumah tangga mencapai Rp 3.220,3 triliun, Indonesia memiliki captive market yang besar dan terus berkembang. Potensi ini juga tecermin dari fakta bahwa sekitar 80 persen produk industri pengolahan nonmigas (IPNM) diserap oleh pasar dalam negeri.

”Ini merupakan keunggulan struktural yang menjadi fondasi kuat bagi pertumbuhan industri nasional. Namun, tingkat utilitas IPNM yang masih berada pada 61,4 persen menunjukkan bahwa kemampuan industri dalam negeri untuk menguasai pasar masih dapat ditingkatkan, baik dari sisi kapasitas produksi, kualitas, maupun efisiensi,” kata Agus.

Untuk memaksimalkan peluang tersebut, lanjut Agus, daya saing produk dalam negeri harus diperkuat melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta sertifikasi produk halal guna memberikan kepastian bagi konsumen domestik dan memperluas akses pasar.

Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian terus berkomitmen memastikan bahwa pertumbuhan konsumsi dalam negeri dapat ditransformasikan menjadi peningkatan nilai tambah, perluasan basis manufaktur, serta penguatan daya saing industri menuju kemandirian dan keberlanjutan di tingkat global.