Amerika Serang Iran, DPR Minta Prioritaskan Keselamatan WNI

JAKARTA, KOMPAS — DPR mendesak pemerintah segera mengupayakan keselamatan warga negara Indonesia menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah akibat serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran. Perlindungan, termasuk evakuasi WNI, harus menjadi prioritas dalam menghadapi ketegangan yang berpotensi meluas menjadi konflik kawasan.

Desakan itu, salah satunya, disampaikan anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin. Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah cepat tanggap dan tidak menunggu situasi memburuk.

Ia menilai langkah perlindungan terhadap WNI perlu segera diambil. ”Pertama, kita harus mengupayakan keselamatan WNI yang berada di Iran. Evakuasi perlu dilakukan menghadapi eskalasi yang terus memanas,” ujar Nurul saat dihubungi Kompas pada Sabtu (22/6/2025).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memutuskan menyerang Iran. Serangan diarahkan pada tiga situs nuklir Iran, salah satunya Fordo. Situs nuklir tersebut merupakan salah satu lokasi pengayaan uranium Iran.

”Kami telah dengan sangat sukses menyerang tiga lokasi fasilitas nuklir Iran, termasuk Fordo, Natanz, dan Isfahan,” ujar Trump melalui unggahan di akun media sosialnya. ”Semua pesawat (penyerang) kini sudah berada di luar wilayah udara Iran. Bom dalam jumlah besar telah dijatuhkan di lokasi nuklir utama Fordo.”

Kantor berita Iran, IRNA, mengutip Akbar Salehi, Deputi Gubernur Isfahan yang menangani urusan keamanan, membenarkan adanya serangan di sekitar lokasi fasilitas nuklir Iran, tetapi tidak memberikan keterangan lebih detail. Pejabat lain mengonfirmasi, serangan ditargetkan ke fasilitas nuklir bawah tanah Fordo.

Trump menyebutkan, serangan ke Iran itu merupakan momen historik bagi Amerika Serikat, Israel, dan dunia.

”Iran sekarang pasti setuju untuk mengakhiri perang ini. Terima kasih!” tulisnya dalam pernyataan terpisah yang diunggah berikutnya (Kompas.id, Minggu, 22 Juni 2025).

Menanggapi situasi terkini di Timur Tengah itu, Nurul mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dan tidak terburu-buru mengambil posisi. ”Indonesia menganut sistem politik nonblok. Sebaiknya tidak terburu-buru menentukan sikap. Kita tunggu dari pemerintah arahannya seperti apa,” ucapnya.

Senada dengan Nurul, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini mendesak pemerintah segera menyiapkan skenario evakuasi darurat bagi ratusan WNI di Iran. Ia menekankan pentingnya langkah cepat dan antisipatif demi mencegah jatuhnya korban di tengah konflik yang semakin memburuk.

”Kita harus punya skenario evakuasi darurat yang realistis jika situasi memburuk. Sekecil apa pun sinyal peningkatan eskalasi harus direspons cepat demi keselamatan WNI,” kata Jazuli.

PKS juga meminta pemerintah mengaktifkan semua jalur diplomatik dan kemanusiaan untuk memastikan keselamatan WNI, termasuk memperkuat komunikasi dengan Kedutaan Besar RI di Teheran serta perwakilan RI terdekat, seperti di Kairo. Ia mengusulkan peningkatan status kewaspadaan dan penyesuaian travel warning ke wilayah terdampak.

”Mengaktifkan mekanisme crisis center di KBRI setempat atau negara berbatasan, termasuk penyusunan peta lokasi dan identitas WNI yang tersebar,” katanya.

Ia menambahkan, komunikasi intensif antara KBRI dan seluruh WNI harus dipastikan berjalan untuk memberikan informasi keamanan secara berkala. Pemerintah juga disarankan menjalin koordinasi lintas negara dengan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), guna membuka akses bantuan kemanusiaan.

”Di dalam negeri tentu perlu dilakukan koordinasi lintas lembaga, terutama dengan TNI dan BNPB, dalam hal skenario darurat untuk evakuasi cepat dan moda transportasi yang diperlukan dan disiapkan,” lanjut Jazuli.

Selain itu, PKS mengimbau seluruh WNI segera melapor dan menjalin komunikasi aktif dengan KBRI/KJRI setempat, menjauhi lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi target militer, menyiapkan dokumen penting, serta mengikuti arahan resmi perwakilan RI.

”Perang Israel dan Iran semakin eskalatif dan menyasar kota-kota dua negara. Termasuk meluas ke sejumlah negara tetangga. Korban sudah banyak berjatuhan dan bisa menyasar siapa saja, termasuk WNI kita. Negara harus hadir penuh dan memastikan tak satu pun nyawa WNI melayang karena kelalaian kita dalam bertindak cepat,” tuturnya.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, mengingatkan pula perihal dampak global dari agresi Israel yang meluas di Timur Tengah. Ia menilai eskalasi ini bukan hanya tragedi kemanusiaan, melainkan juga ancaman terhadap ekonomi dunia, dengan Selat Hormuz sebagai titik rawan yang paling mengkhawatirkan.

”Dunia harus membuka mata dan melihat bahwa akar dari ketidakpastian di Timur Tengah saat ini adalah kebiadaban Israel di Gaza,” ujar Habib Idrus.

Ia menjelaskan, Selat Hormuz sebagai jalur strategis energi dunia menyumbang sepertiga pasokan minyak mentah dan lebih dari seperlima LNG global. Jika jalur ini terganggu, dampaknya akan sangat luas.

”Harga minyak dan gas akan melonjak tak terkendali, memicu inflasi masif, dan berpotensi menyeret ekonomi global ke dalam resesi parah. Ini bukan sekadar masalah regional, ini adalah bom waktu yang disulut oleh arogansi Israel,” ujarnya.

Habib Idrus menolak narasi yang menyudutkan satu pihak dan mengingatkan bahwa provokasi Israel, termasuk penyerangan terhadap negara lain dan genosida di Gaza, telah mendorong kawasan pada risiko konflik besar. ”Tindakan provokatif Israel telah menciptakan kondisi di mana opsi ekstrem menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang merasa terancam atau terzalimi,” ucapnya.

Ia menyeru kepada komunitas internasional, khususnya negara-negara besar, untuk menghentikan dukungan membabi buta terhadap Israel dan mendesak penghentian kejahatan kemanusiaan di Gaza. ”Hanya dengan menghentikan kezaliman Israel, stabilitas kawasan dapat dipulihkan, dan ancaman penutupan Selat Hormuz, serta bencana ekonomi global yang menyertainya, dapat dihindari,” katanya.

Menurut dia, nasib Palestina adalah kunci bagi stabilitas Timur Tengah. ”Nasib Palestina adalah barometer keadilan dunia. Selama Palestina dijajah dan rakyatnya dizalimi, selama itu pula bara konflik di Timur Tengah akan terus menyala dan mengancam kepentingan seluruh umat manusia,” tuturnya.