Catatan 2024: Konflik Tak Mereda di Papua, Penyelesaian Masih Kontraproduktif

Pusaran konflik bersenjata di Papua seakan tak kunjung menemui titik akhir penyelesaian. Konflik yang meningkat menunjukkan pendekatan penyelesaian dari pemerintah justru kontraproduktif.

Selama tahun 2024 ini, eskalasi konflik dan teror tercatat meningkat dari kelompok bersenjata yang dilabeli Organisasi Papua Merdeka (OPM) serta sebagai Kelompok Kekerasan Bersenjata (KKB). Adapun kelompok ini menamai diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Sepanjang konflik ini pula, korban dari kedua belah pihak terus berjatuhan. Bahkan, dalam pusaran konflik ini, banyak warga sipil yang menjadi korban, baik itu pendatang maupun orang asli Papua. Selain itu, pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, ikut terdampak.

Adapula sejumlah warga negara asing ikut terdampak dalam pusaran konflik berkepanjangan ini. Salah satu yang paling menyita perhatian, yakni pembebasan pilot Phillip Mark Mehrtens. Pilot berkebangsaan Selandia Baru ini disandera sejak Februari 2023 oleh kelompok Egianus Kogoya di pedalaman Nduga, Papua Pegunungan.

Berdasarkan laporan tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang diterbitkan pada 10 Desember 2024, sepanjang 1 Januari-9 Desember 2024 terjadi 85 kasus kekerasan di Papua. Kasus ini menyebabkan 114 orang menjadi korban, dengan rincian sebanyak 71 orang tewas, 40 orang di antaranya merupakan warga sipil.

Selain itu, sebanyak 15 aparat keamanan meninggal, 15 orang sipil bersenjata meninggal, serta 1 warga negara asing meninggal. Adapun dari kasus yang ada saat ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023, yakni sebanyak 40 orang tewas dari 65 kasus kekerasan yang dilaporkan.

Sepanjang tahun 2024, kasus penembakan berulang dilaporkan. Dalam beberapa kasus, Komando Nasional (Komnas) TPNPB yang disampaikan juru bicaranya, Sebby Sambom, kerap mengklaim bertanggung jawab atas teror yang terjadi. Namun, tidak sedikit dari sejumlah rangkaian teror, mereka justru menuding, aparat Indonesia sebagai pelakunya.

Adapun dari rentetan teror penembakan kepada masyarakat sipil, dalam berbagai keterangan yang dirilis TPNPB-OPM, mereka mengklaim sebagai aksi agen intelijen atau mata-mata dari militer Indonesia. Sasaran teror biasanya menyasar kaum pendatang yang berprofesi sebagai, sopir mobil angkutan, tukang ojek, hingga pedagang.

Bahkan, selain penembakan dan pembunuhan kepada warga pendatang, TPNPB-OPM tercatat juga melancarkan terornya kepada orang asli Papua. Pada 8 April 2024, kelompok pimpinan Ananias Ati Mimin di Pegunungan Bintang membunuh Timo Kasipmabin (45), Kepala Kampung Modusit, Distrik Serambakon, karena dianggap sebagai mata-mata militer Indonesia.

Di sisi lain, sepanjang tahun ini terungkap sejumlah teror di fasilitas umum yang dilaporkan dilakukan oleh TPNPB-OPM. Pada periode Februari 2024 terjadi tiga kali teror penembakan pesawat, yakni di Bandara Nop Goliat, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo; Bandara Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah; serta Lapangan Terbang Distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Dalam tiga teror tersebut, tiga orang terluka. Adapun TPNPB-OPM yang mengaku bertanggung jawab atas kejadian tersebut beralasan, pesawat itu mengangkut militer Indonesia untuk menduduki sejumlah daerah di Papua.

Selain itu, teror di kawasan bandara juga beberapa kali dilakukan di kawasan pembangunan gudang pangan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pada periode Juli 2024, OPM memalang landasan pacu bandara di Distrik Agandugume serta menembaki pesawat yang hendak mendarat di Bandara Distrik Sinak.

Adapun gudang pangan yang pembangunannya dikerjakan prajurit TNI ini merupakan solusi pemerintah untuk menyiapkan mitigasi cepat ketika terjadi musibah kekurangan pangan di wilayah Papua.

Selain itu, selama 2024 ini juga tercatat TPNPB-OPM melancarkan teror ke sejumlah fasilitas pendidikan. Kompas mencatat, sepanjang 2024 terjadi lima kali teror di fasilitas pendidikan di Papua.

Insiden paling awal, yakni pembakaran SD di Pogapa, Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Mei 2024. Selanjutnya, pembakaran sekolah juga terjadi Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai; Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan; serta pembakaran beruntun SMP dan SMA di Kampung Gigobak, Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Oktober dan November 2024.

Berbagai teror juga berdampak pada sektor kesehatan. Salah satu yang cukup menarik perhatian saat TPNPB dilaporkan menyandera helikopter komersial yang tengah mengangkut tenaga kesehatan di Distrik Alama, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Agustus 2024. Glen Malcolm Conning (50), pilot berkebangsaan Selandia Baru, ditembak mati.

Selain itu, dalam rangkaian teror selama setahun ini, bebasnya Phillip Mark Mehrtens menjadi oase kabar baik di tengah pusaran konflik di Papua. Pada 21 September 2024, pilot Mehrtens resmi bebas dari penyanderaan Kelompok Egianus Kogoya sejak Februari 2023.

Penyanderaan ini bermula saat Mehrtens mengendalikan pesawat Susi Air PK-BVY yang mendarat di lapangan terbang Distrik Paro, Selasa (7/2/2023). Pesawat itu disergap oleh TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya. Pesawat itu dibakar dan Mehrtens ditawan. Kelompok ini membebaskan lima penumpang karena merupakan warga setempat.

Kelompok Egianus menuntut Indonesia mengakui kemerdekaan Papua sebagai imbalan atas pembebasan Mehrtens. Kelompok itu mengancam akan menembak Mehrtens jika pembicaraan mengenai kemerdekaan Papua ditolak.

Namun, setelah melalui proses yang cukup panjang, termasuk negosiasi, pada akhirnya kelompok Egianus Kogoya melunak dan melepaskan Mehrtens dari penyanderaan selama 19 bulan tersebut. Egianus mengklaim, pembebasan merupakan alasan kemanusiaan.

Setelah pembebasan itu, Komnas TPNPB-OPM justru menuding tindakan Egianus sebagai pengkhianatan. Komnas TPNPB-OPM merasa proses pembebasan tidak sesuai dengan proposal yang telah mereka ajukan. Dalam berbagai keterangannya, Sebby menuding Egianus telah menerima suap dari Pemerintah Indonesia.

Di sisi lain, setelah peristiwa ini nyatanya konflik tak kunjung mereda. Dilaporkan sejumlah kasus teror masih terjadi di sejumlah daerah di Papua, termasuk dari kelompok Egianus Kogoya di Nduga.

Penyelesaian konflik di Papua juga dianggap semakin runyam dengan pertumbuhan simpatisan dan anggota kelompok-kelompok bersenjata ini. Belum lagi ada sejumlah tindakan desersi dari aparat TNI-Polri yang membelot ke TPNPB-OPM.

Desersi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer didefinisikan sebagai tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin.

Tahun ini tercatat ada dua orang desertir yang berasal prajurit TNI dan anggota Polri. Pada 17 Juni 2024, aparat menembak mati seorang desertir TNI, Danis Murib, yang menjadi otak dalam berbagai teror di Paniai, Papua Tengah. Danis Murib berpangkat prajurit dua saat meninggalkan kedinasan pada April 2024.

Sebelumnya, pada 9 Juni 2024, Brigadir Dua Aske Mabel (23) dilaporkan lari dari tempat tugasnya di Kepolisian Resor Yalimo, Papua Pegunungan. Ia turut membawa kabur empat senjata api laras panjang.

Catatan ini kian memperpanjang catatan desersi yang terjadi di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, tercatat ada sejumlah anggota TNI yang menjadi desertir. Bahkan beberapa di antara menjadi pimpinan TPNPB di sebuah wilayah.

Prajurit Dua Yotam Bugiangge, misalnya, ia kabur dari satuannya, Kompi C Batalyon Infanteri 756/Wimane Sili, di Senggi, Kabupaten Keerom, Papua, pada 17 Desember 2021. Pria asal Kabupaten Nduga ini kabur dengan membawa satu senjata laras panjang. Saat ini ia telah menjadi pimpinan OPM di wilayah Yahukimo.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2024 Brigadir Jenderal (Pol) Faizal Ramadhani mengakui, selama 2024 teror dari kelompok bersenjata relatif meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, ia meyakini dampak teror yang terjadi relatif lebih kecil.

Faizal juga mengungkapkan, rentetan teror yang terjadi diberikan oleh kelompok TNPNB yang terbagi dalam sejumlah faksi-faksi. Ia memperkirakan, saat ini kurang lebih dari 20 kelompok yang tersebar di tanah Papua, termasuk di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.

Adapun jika berdasarkan keterangan Komnas TPNPB-OPM, hingga saat ini ada 36 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh tanah Papua.

”Setiap kelompok relatif kecil berjumlah bervariasi, yakni puluhan hingga ratusan orang. Kami mendata dari puluhan kelompok ini, mereka total ada 1.000-an pasukan serta ada 300-an senjata yang mereka miliki,” ujar Faizal di Jayapura, Jumat (20/12/2024)

Faizal juga meyakini, dengan banyaknya kelompok-kelompok yang saling berbeda pandangan membuat pertumbuhan anggota kelompok ini relatif terbatas. ”Misalnya saja dalam perekrutan, hanya akan menerima dari klan yang sama. Jadi, orang dari satu klan tidak mungkin diterima di klan yang berbeda di daerah lain,” katanya.

Sementara itu, peneliti dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Deka Febriwan Anwar, yang mendalami persoalan keamanan di Papua, meyakini, eskalasi konflik yang terjadi di Papua masih pada tren yang tinggi. Sejak tahun 2018-2024 ini esklasi konflik di Papua terus menunjukkan peningkatan.

Penambahan wilayah operasi dari dari aparat justru membuat kelompok-kelompok dari TPNPB-OPM juga bertumbuh.

Deka mengkritisi pendekatan keamanan yang selama ini dilakukan oleh militer Indonesia masih terus dipertahankan. Padahal, pendekatan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun nyatanya hanya memperluas konflik serta dampaknya.

Di sisi lain, penyelesaian konflik yang berlarut-larut semakin memperluas dampak buruk kepada masyarakat. Penambahan wilayah operasi dari dari aparat justru membuat kelompok-kelompok dari TPNPB-OPM juga bertumbuh.

Hal ini turut berdampak kepada masyarakat setempat saat konflik keduanya pecah. Selain fasilitas pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan yang terdampak, masyarakat sipil juga terpaksa harus angkat kaki dari kampungnya.

Belum lagi, dampak lain pendekatan keamanan yang dilakukan kerap salah sasaran. Hal ini membuat masyarakat semakin kehilangan kepercayaan dan justru malah bersimpati pada kelompok bersenjata. Dengan demikian, pertumbuhan kelompok-kelompok ini terus membesar.

”Selama ini aparat yang dikirim belum cukup persiapan dan langsung di-drop di daerah konflik. Dalam pengambilan penindakan sering salah karena belum cukup pengetahuan soal kondisi di Papua,” ujar Deka.

Salah satu kejadian yang cukup menonjol, pada 21 Maret 2024 saat beredar sebuah video yang merekam tindakan sejumlah prajurit TNI menganiaya seorang warga Papua. Para prajurit dalam video tersebut berasal dari Yonif Raider 300/Braja Wijaya, bagian dari Kodam III/Siliwangi yang sedang bertugas di Papua.

Setelah melalui proses investigasi terkait dengan kasus ini, pada 25 Maret 2024 TNI akhirnya mengakui tindakan tersebut dilakukan oleh prajuritnya. Secara terbuka, permintaan maaf ini juga disampaikan TNI melalui konferensi pers di Detasemen Markas Besar TNI, Jakarta.

”Dari ketidakpuasan (berkaitan dengan kebijakan negara) sehingga yang justru masyarakat bisa bersimpati (kepada TPNPB-OPM),” ucap Deka.

Ia melihat, bertumbuhnya kodap-kodap baru dari TPNPB-OPM merupakan akumulasi dari kesalahan pendekatan militer yang selama ini berlangsung. Kendati kodap-kodap ini tidak terstruktur secara hierarki, Deka meyakini kelompok-kelompok ini justru semakin berkembang.

”Sejumlah kodap terus berkembang, seperti di Intan Jaya telah mampu memperluas hingga ke wilayah Paniai,” katanya.

Menurut Deka, pendekatan penyelesaian konflik yang kontraproduktif ini perlu segera diubah oleh pemerintah. Ia melihat, masih ada potensi konflik yang meluas karena kebijakan pemerintah yang justru kontraproduktif. Misalnya, program negara yang melibatkan militer, tetapi terus mendapat penolakan dari masyarakat.

”Misalnya, di wilayah selatan, selama ini relatif minim konflik bersenjata. Kebjiakan program pemerintah yang mendapat penolakan ini kembali dikhawatirkan akan memunculkan lagi konflik bersenjata,” ucapnya.

Deka menyebut, dengan kodap-kodap TPNPB yang hanya berdiri di lokal di daerah perlu dilihat sebagai kesempatan untuk penyelesaian secara lokal pula. Pemerintah daerah setempat beserta tokoh-tokoh lokal perlu didorong untuk memediasi

Di sisi lain, para tokoh lokal tidak boleh dikriminalisasi seakan dianggap bagian dalam kelompok bersenjata. Hal ini bisa membuat para tokoh ini juga distigma sehingga ditindak oleh aparat.

”Selain itu, pendekatan keamanan yang menurunkan prajurit dengan persiapan minim yang berakibat salah mengambil tindakan. Hal ini justru semakin memunculkan kebencian dari masyarakat,” ucap Deka.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey juga meminta pendekatan keamanan yang telah berdampak kasus HAM ini harus diubah oleh pemerintah. Ia berharap Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki keinginan untuk menuntaskan persoalan HAM di Papua.

Harapan Frits, seperti presiden sebelumnya, Prabowo juga harus rutin datang ke Papua. Namun, kunjungan tersebut bukan sekadar lawatan, melainkan Presiden bertemu dan berdiskusi dengan pihak-pihak yang paham persoalan di Papua.