Tanpa Rasa Malu, Demokrasi Jadi Sekadar Permainan

Jika ada ungkapan tuntutlah ilmu sampai negeri China, tak ada salahnya untuk mampir dan belajar demokrasi di Jepang dan Korea Selatan. Gejolak politik domestik tengah menerpa dua negara tersebut. Tokyo ramai dengan isu penyuapan perdana menteri, sedangkan Seoul bergelut dengan pemakzulan presiden.

Dari dua peristiwa itu, sebagai pejabat publik, bersiaplah untuk selalu berada dalam pengawasan mata oposisi dan publik. Pelajaran berharga ini Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba petik baru-baru ini.

Pada 3 Maret 2025, Ishiba membagikan kupon masing-masing senilai 100.000 yen (sekitar Rp 11 juta) kepada 15 anggota parlemen pendukungnya. Alhasil, oposisi mempertanyakan legalitas aksi itu.

”Itu semacam suap. Itu sama sekali tidak pantas, dan dia harus benar-benar merenungkan perilakunya,” kata Seiji Maehara, salah satu ketua Partai Inovasi Jepang (JIP), kepada Kyodo News.

Publik pun kesal. Ketika ekonomi sedang buruk, para pejabat justru bagi-bagi hadiah mahal. Jajak pendapat harian Mainichi Shimbun pada 14-15 Maret 2025 menemukan, dukungan pada Ishiba anjlok dari 30 persen menjadi 23 persen. Seiring dengan itu, ketidaksukaan pada kabinet Ishiba naik dari 54 persen ke 64 persen.

Ishiba minta maaf, Jumat (14/3/2025). Perdana menteri baru ini mengakui tidak sensitif pada sentimen publik. Akan tetapi, dia mengaku kupon itu sebagai tanda terima kasih dari kantong sendiri, bukan sumbangan. Kabarnya, semua anggota parlemen akhirnya mengembalikan kupon itu.

Jepang memang ketat. Segala hal yang berkaitan suap politik, baik berupa uang maupun barang, bisa menjadi isu besar. Pada 2019, misalnya, Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Isshu Sugawara mundur setelah membagikan buah melon dan kepiting ke pemilihnya. Beberapa tahun silam, Makiko Yamada, jubir PM Yoshihide Suga, juga mundur setelah mendapat teguran lantaran menghadiri makan malam mahal yang digelar putra Suga.

Pemerintah Jepang, menurut The New York Times, memberlakukan aturan ketat tentang pemberian hadiah politik sejak berbagai skandal suap tahun 1970-an dan 1980-an. Aturan itu mencakup batasan pasti tentang kompensasi bagi anggota staf kampanye. Orang kaya jadi tidak bisa semena-mena.

Pada kasus Korsel, praktik berdemokrasi selangkah lebih maju. Negara yang usianya sebaya dengan Indonesia ini sudah beberapa kali menumbangkan rezim yang semena-mena. Setelah Presiden Park Geun-hye pada 2016, giliran Presiden Yoon Suk Yeol mesti menghadapi pemakzulan pada 2024.

Yoon membuat publik murka sebab memberlakukan darurat militer tanpa alasan kuat pada 3 Desember 2024 malam. Menurut dia, Partai Demokrat sebagai oposisi berpihak pada Korea Utara. Ini merupakan darurat militer pertama setelah 45 tahun.

Dalam sekejap, oposisi di parlemen langsung mencabut darurat militer. Rakyat pun turun ke jalan selama berhari-hari. Unjuk rasa berlangsung damai, bahkan terasa seperti konser berkat alunan lagu-lagu K-pop. Walau akhirnya Yoon bebas dari tahanan, ia masih menanti putusan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulan.

Gejolak politik di Korsel sempat mengkhawatirkan. Namun, dunia internasional memuji negara itu berdemokrasi dengan sehat.

Jepang dan Korsel menunjukkan, masih ada harapan untuk demokrasi. Kontrol kekuasaan ada. Oposisi punya taji untuk menjalankan checks and balances. Rakyat bergerak dengan berpegang pada hukum. Semua orang, bahkan pemimpin negara, sama di mata hukum.

Di belahan dunia lain, ketangguhan demokrasi sedang diuji. The Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat, indeks demokrasi global turun ke angka 5,17 pada 2024 dari 5,23 pada 2023.

Kaushik Basu, ekonom Cornell University, memperingatkan, ancaman terbesar bagi masyarakat bebas bukan lagi tentang pengambilalihan kekuasaan secara otoriter. Namun, bahaya yang sesungguhnya adalah transformasi sistem demokrasi yang sedang terjadi. Demokrasi menjadi sebuah permainan.

Di permukaan, demokrasi seolah berjalan sebagaimana mestinya. Pemilu berlangsung dan pemilih mencoblos. ”Namun, terlalu sering, mereka akhirnya memilih politisi yang hanya melayani kepentingan sendiri daripada kepentingan konstituen mereka,” tulis Basu di The Japan Times.

Sejatinya, Basu melanjutkan, pemilih yang mengira tengah menjadi bagian dari sistem hanya sedang dipermainkan. Bagaimana dengan praktik demokrasi di Indonesia?