Korea Selatan Kacau Balau karena Presiden Bolak-balik Ganti

SEOUL, JUMAT — Kebingungan melanda pegawai pemerintah pusat Korea Selatan. Presiden yang kembali berganti jadi penyebab kebingungan dan kekacauan itu.

Mulai Jumat (2/5/2025), Menteri Pendidikan Lee Ju-ho menjadi Penjabat Presiden dan Penjabat Perdana Menteri Korsel. ”Saya yakin sistem bisa menjalankan urusan kenegaraan. Saya akan fokus memastikan pemilu adil. Saya akan melakukan sekuatnya untuk memastikan kestabilan pemerintahan,” kata Lee.

Ia menggantikan PM Korsel Han Duck-soo yang mundur sebagai PM dan penjabat presiden. Han akan ikut pemilihan presiden Korsel pada 3 Juni 2025.

”Saya memutuskan menemukan sesuatu yang dapat saya lakukan untuk masa depan Republik Korea yang saya dan kita semua cintai. Saya akan melakukan hal terbaik untuk dipilih warga melalui pemilu presiden mendatang,” kata Han.

Ia mengatakan, ada dua jalan di depannya. ”Yang pertama adalah menyelesaikan misi penting yang saat ini saya miliki. Sementara yang kedua adalah melepaskan misi penting itu dan memikul tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.

”Saya akhirnya memutuskan mengundurkan diri dari jabatan saya untuk melakukan apa yang saya bisa, melakukan apa yang harus saya lakukan, agar kita dapat mengatasi krisis yang kita hadapi,” imbuhnya.

Sebagai bakal calon presiden, ia menjanjikan tiga hal. Pertama, memangkas masa jabatan presiden dari lima menjadi tiga tahun. Kedua, menyelesaikan masalah perdagangan akibat kebijakan tarif bea masuk impor Amerika Serikat. Ketiga, persatuan nasional.

Han berpengalaman panjang sebagai perunding Korsel di sejumlah forum. Ia juga birokrat dan politisi dengan karier puluhan tahun. Ia disebut akan ikut pemilu dari Partai Kekuatan Rakyat (PPP) yang kini berkuasa.

Han jadi penjabat presiden pada 14 Desember 2024-1 Mei 2025. Ia menggantikan Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan karena menetapkan darurat militer.

Di sela masa tugas sebagai penjabat presiden, karena menghadapi pemakzulan, Han digantikan Menteri Ekonomi dan Keuangan Choi Sang-mook. Choi jadi penjabat presiden dan penjabat PM pada 24 Desember 2025-24 Maret 2025.

Han kembali jadi PM dan penjabat presiden setelah Mahkamah Konstitusi Korsel membatalkan upaya pemakzulan. Belakangan, Han pun mundur dan Lee jadi penjabat presiden sekaligus penjabat PM.

Media Korsel, Yonhap dan Korea Joongang, menulis bahwa bolak-balik ganti pemimpin mempermalukan korps diplomat dan para pegawai Pemerintah Korsel. Para diplomat kebingungan harus menjelaskan kepada kolega mereka, siapa sebenarnya pemimpin Korsel.

Kementerian Luar Negeri Korsel harus menarik surat yang menginformasikan Choi kembali jadi penjabat presiden dan penjabat PM. Surat itu dikirim beberapa saat selepas Han mengundurkan diri. Ternyata, kedua kursi itu diisi Lee.

”Staf di kedutaan Korsel di negara lain ditanyai pejabat setempat. Mereka dimintai penjelasan karena perkembangan di sini membingungkan,” kata seorang pegawai Kemenlu Korsel kepada Korea Joongang.

Dengan merangkap tiga jabatan, Lee tidak cuma harus mengurus persiapan pemilu. Ia, antara lain, juga harus mengurus perundingan dengan Amerika Serikat. Lee bersama Menteri Perdagangan Ahn Duk-geun kini memimpin perundingan.

Kementerian Pendidikan kewalahan harus menyokong tiga tugas Lee itu. Sebab, kemampuan kementerian itu di bawah Lee tidak sebesar kemampuan Kemenkeu atau kantor PM.

Sebagai penjabat presiden, rapat perdana Lee bersama Dewan Keamanan Nasional. Sementara rapat kabinet, seperti dilaporkan Korea Joongang, kacau dan dipenuhi kebingungan.

Dengan mundurnya Han dan Choi, sekarang kabinet Korsel hanya punya 14 menteri pemilik hak suara. Padahal, konstitusi Korsel mengharuskan rapat kabinet dihadiri sekurangnya 15 menteri pemilik hak suara.

Meski demikian, Lee tetap memimpin rapat dengan alasan ada tafsir dari Kementerian Perundang-undangan soal kuorum rapat kabinet. Menurut kementerian itu, kuorum tercapai dengan kehadiran 11 menteri pemilik hak suara.

Oposisi utama, Partai Demokratik, belum bersuara soal kuorum kabinet. DP akan mencalonkan ketuanya, Lee Jae-myung, di pilpres.

Masalahnya, Lee sedang menghadapi sidang dugaan pelanggaran aturan pemilu. Jika ditetapkan bersalah, ia bisa gagal ikut pilpres.

Shin Yul, profesor ilmu politik di Universitas Myongji, mengatakan, putusan Mahkamah Agung itu merupakan pukulan bagi Lee dan Partai Demokrat yang condong ke arah liberal. ”Pengadilan banding akan memutuskan apakah akan mendiskualifikasi Lee untuk mencalonkan diri atau tidak. Tetapi, Mahkamah Agung pada dasarnya menyatakan dia bersalah. Pemilih moderat, 10 persen dari total, akan terpengaruh oleh berita ini,” kata Shin. (AP/AFP/REUTERS)