Korupsi dan Intervensi Asing di Balik Protes Serbia

Sejak November 2024, Serbia diguncang rangkaian unjuk rasa. Kemarahan pada korupsi jadi pemicunya. Sebagian menteri mundur karena dianggap bertanggung jawab pada korupsi yang memicu unjuk rasa.

Di sisi lain, pemerintah menuding ada intervensi asing untuk menggerakkan unjuk rasa. Di banyak negara, unjuk rasa yang dipicu oleh kemarahan pada korupsi kadang berujung pada perombakan pemerintahan dan struktur sosial politik.

Unjuk rasa terbaru digelar pada 15 Maret 2025. Selain di Belgrade, ibu kota Serbia, unjuk rasa juga digelar sampai ke kota-kota kecil. Selama ini, kota kecil dan pedesaan menjadi basis dukungan Presiden Serbia Aleksandar Vučić dan partai penguasa, Partai Progresif Serbia (SNS).

Rangkaian unjuk rasa sejak November 2024 dipicu atap Stasiun Novi Sad yang runtuh dan menewaskan 15 orang. Padahal, stasiun baru selesai direnovasi pada 2022.

Warga menuding, ada korupsi masif yang berujung pada kecelakaan tersebut. Proyeknya berkualitas, pengawasannya dituding lebih buruk lagi. Semua bisa aman karena para pengawas dituding menerima suap sehingga menyetujui laporan kontraktor.

Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni.

Kala proyek berlangsung, Miloš Vučević masih menjadi Wali Kota Novi Sad. Sementara Tomislav Momirović menjadi Menteri Perhubungan dan Infrastruktur. Mereka orang-orang yang terkait dengan proyek renovasi.

Belakangan, Vučević jadi perdana menteri dan Momirović jadi menteri perdagangan. Kursi yang ditinggalkan Vučević di Novi Sad diisi oleh Milan Duric.

Rangkaian unjuk rasa membuat tiga orang itu mengundurkan diri dalam periode terpisah. Kini, Vučević berstatus penjabat PM. Tak cuma mereka, Goran Vesić yang menggantikan Momirović sebagai Menteri Perhubungan dan Infrastruktur juga mengundurkan diri.

Kepolisian sudah menyelidiki kasus Novi Sad. Duric paling sering dipanggil polisi. ”Kami tak peduli siapa yang mundur, semua itu cuma pengalih perhatian,” kata Stasa Cvetkovic, mahasiswa di University of Belgrade.

Ia salah satu peserta rutin unjuk rasa. Ia dan banyak mahasiswa Serbia muak pada wabah korupsi di negara yang pernah menjadi inti Yugoslavia itu. Mengacu pada data Transparansi Internasional, Serbia menduduki peringkat 105 dari 180 negara soal indeks persepsi korupsi.

Mereka mau kita jadi boneka yang ikut saja apa kata mereka.

”Ijazah saya tidak akan berguna selama korupsi dan kolusi mewabah. Lapangan kerja terbuka bukan karena saya terampil. Saya bisa dapat kerja kalau mau menyuap atau jadi kroni,” kata Ivana, mahasiswa di University of Novi Sad.

Seperti Cvetkovic, Ivana juga rutin ikut unjuk rasa beberapa bulan ini. ”Kami makan, tidur, dan masak di sini. Kami ingin melakukan sesuatu agar semua kembali sesuai hukum,” katanya seraya menyebut banyak warga hidup pas-pasan.

Kasus Novi Sad, menurut Ivana dan Cvetkovic, cuma salah satu dari wujud korupsi di Serbia. Kemarahan pada wabah korupsi itu membuat mahasiswa bersama warga betah unjuk rasa berbulan-bulan.

Sementara Freedom House mencatat Serbia sebagai negara dengan kebebasan terbatas. Nilainya 56 dari skala 0 sampai 100.

Pada Desember lalu, Amnesty International mengungkap aparat Serbia menyadap para jurnalis dan aktivis. Aparat menggunakan perangkat buatan Israel, Pegasus, untuk menyusup ke ponsel dan komputer para aktivis dan jurnalis.

Selain Pegasus, Belgrade juga memakai NoviSpy dan Cellebrite yang diterima dari Uni Eropa pada 2019. Cellebrite sebenarnya perangkat forensik untuk membaca data dalam ponsel. Sekalipun sudah dihapus lama dari ponsel, Cellebrite bisa memulihkan data tersebut.

Serbia memang punya sejarah panjang gerakan mahasiswa melawan pemerintah. Sejak Serbia masih jadi bagian Yugoslavia, mahasiswa di sana berulang kali berunjuk rasa menentang pemerintah.

Dulu, mereka protes pada pembatasan yang diberlakukan rezim komunis. Setelah itu, mereka protes pada wabah korupsi dan demokrasi semu. Kemarahan pada korupsi menjadi penyebab unjuk rasa terbaru.

Presiden Vučić sudah beberapa kali menanggapi unjuk rasa itu. Selain menyetujui pengunduran diri PM dan sejumlah menteri, ada juga kenaikan subsidi bagi perguruan tinggi.

Presiden tak cuma melakukan itu. Ia juga berulang kali menuding rangkaian unjuk rasa dimanfaatkan oposisi dan kelompok asing.

Kenapa takut kalau memang dananya dan penggunaannya bersih.

Pada Februari 2025, dalam wawancara dengan salah satu televisi Serbia, ia menuding ada kucuran 3,1 miliar dollar AS untuk berbagai kelompok penentang dan penolak Pemerintah Serbia.

”Saya kagum dengan besarnya uang yang diinvestasikan untuk menggulingkan saya. Negara-negara asing ini, mereka benar-benar mengeluarkan banyak uang dalam 10 tahun terakhir. Yang bisa saya hitung, 3 miliar euro dan jumlahnya terus bertambah,” kata Vučić.

Ia, antara lain, menunjuk Trag Foundation yang ditudingnya menerima 28 juta euro untuk mendorong perubahan sosial di Serbia. ”Saya selalu katakan, hati-hati pada upaya mendorong Revolusi Warna,” katanya.

Ia merujuk pada serangkaian unjuk rasa di sejumlah negara Eropa Tengah dan Eropa Timur. Unjuk rasa itu berujung pada pergantian pemerintahan di sejumlah negara lokasi demonstrasi. Sebagian unjuk rasa dipicu pada kemarahan terhadap korupsi.

”Mereka mau melemahkan posisi Serbia di Balkan. Mereka mau menghancurkan dasar-dasar kebebasan di Serbia. Tidak kalah penting, mereka mau kita jadi boneka yang ikut saja apa kata mereka,” tutur Vučić.

Pemerintah Serbia juga mencoba mengontrol aliran dana asing kepada LSM, media, hingga oposisi. Pada akhir 2024, parlemen Serbia mulai membahas UU yang mewajibkan LSM melaporkan dana asing yang mereka terima. Kewajiban diberlakukan kepada LSM sektor politik yang hingga 50 persen anggarannya berasal dari asing.

RUU itu dituding membungkam demokrasi. ”Kenapa takut kalau memang dananya dan penggunaannya bersih?” kata Wakil PM Serbia Aleksandar Vulin.

Ia menuding jutawan Amerika Serikat, George Soros, mendanai berbagai kelompok anti-Pemerintah Serbia. Memang, baik dalam bukunya maupun sejumlah wawancara, Soros kerap mengakui mengucurkan banyak uang untuk mendorong demokratisasi dan perubahan struktur sosial politik di Eropa Tengah dan Eropa Timur.

Menurut dia, struktur di kawasan itu tertutup. Soros mau menjadikannya masyarakat terbuka.

Sementara Vučić menyatakan, secara pribadi dirinya tidak mendukung RUU itu. Meski demikian, ia tidak akan melarang parlemen membahas hingga menyetujuinya. (AP/AFP).