Korupsi Minyak Menggerus Kesejahteraan Bangsa

Pertamina dan industri minyak nasional berulang kali diguncang megakorupsi. Dugaan terbaru ditaksir merugikan negara Rp 193,7 triliun. Sementara di negara lain, hasil penambangan dan pengolahan minyak menjadi sumber kesejahteraan.

Taksiran kerugian kasus impor minyak oleh Pertamina masih terus didalami Kejaksaan Agung RI. Penyidik menemukan indikasi persekongkolan jahat untuk menaikkan harga impor minyak. Negara dan rakyat rugi, koruptor pesta pora.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, berkaca dari kasus korupsi Pertamina, pintu celah masuk korupsi di perusahaan sebesar itu sangat banyak. Apalagi, Pertamina mempunyai banyak anak perusahaan sehingga kontrol dari atas ke bawah sangat jauh.

”Pintu masuk korupsinya bisa banyak sekali, antara lain lewat pengadaan bahan mentah, pengangkutan seperti sewa tanker dan perkapalan, bongkar muat, serta kilang dan pengadaan. Selain itu, bisa lewat finansial, seperti arus kas dan kredit bank, produksi, serta hilir,” kata Rhenald saat dihubungi di Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Bicara soal Pertamina Patra Niaga, Rhenald melanjutkan, cakupannya terlalu luas. Anak pinak usaha ini ia nilai terlalu rumit sehingga orang dapat berlindung dalam celah-celah sempitnya.

”Perusahaan tersebut melakukan perdagangan, distribusi dan pemasaran produk hilir migas. Mulai dari bahan bakar minyak, LPG, sampai produk petrokimia, dan mendapat misi untuk memastikan ketersediaan energi di seluruh Indonesia untuk menjaga stabilitas nasional juga,” ujarnya.

Pertamina pun pasti tidak bisa kita harapkan menjadi amat bersih kalau ekosistemnya masih tetap korup.

Menurut Rhenald, Pertamina adalah sebuah pusat penggerak. Artinya, lokomotif perusahaan raksasa yang memacu ekonomi suatu wilayah.

Setiap negara mempunyai perusahaan pusat penggerak, sebutlah Petronas di Malaysia, Toyota di Jepang, dan Huawei di China. Jadi, Pertamina seharusnya bisa menciptakan kesempatan ekonomi yang besar, efisien, inovatif, dan berintegritas.

Rhenald menyampaikan, korupsi di perusahaan migas berkaitan dengan sistem politik dan budaya integritas di negara masing-masing. Di Arab Saudi, contohnya, raja memiliki peran sentral dalam perdagangan minyak dalam negeri dan global.

Melalui pemerintah dan perusahaan minyak nasional Saudi Aramco, Raja Arab Saudi punya kendali penuh atas kebijakan minyak negara, penentuan kuota produksi dan cadangan, serta penetapan ekspor minyak. Raja juga punya pengaruh atas harga minyak dunia.

Seingat Rhenald, sekitar tahun 2007, Direktur Pertamina dan Wakil Presiden RI pernah bertemu Raja Arab Saudi untuk mendapat akses langsung tanpa perantara. ”Tetapi, kabarnya, sudah ada ’orang lain’ yang mengklaim punya akses untuk impor Indonesia,” ujarnya.

Untuk mencegah korupsi pada perusahaan migas, Rhenald berpendapat, negara harus melakukan lelang terbuka jangka panjang dan membangun keahlian pengelolaan perdagangan minyak.

”Itu harus transparan. Dan, Pertamina harus menjadi perusahaan yang spesial, yaitu semacam non-listed public company supaya menjamin transparansi dan jauh dari tangan-tangan kotor,” ucapnya.

Anggota DPR Komisi VI serta Ketua Bidang Energi dan Mineral Partai Nasdem, Asep Wahyuwijaya, mengatakan, sebagai BUMN yang dimodali uang rakyat dan mengelola industri migas yang strategis itu, Pertamina mestinya bisa menjalankan bisnisnya dengan standar kepatutan tinggi.

Oleh karena itu, pengurusnya pun harus bersih, hati-hati, dan profesional.

Industri strategis Pertamina ini mengelola perputaran uang yang amat besar. ”Oleh karena itu, pengurusnya pun harus bersih, hati-hati, dan profesional,” katanya.

Mereka harus sangat hati-hati dalam membangun relasi yang tak perlu. Pemerintah juga seharusnya memproteksi Pertamina dari intervensi apa pun yang merugikan Pertamina dan pada akhirnya merugikan pemerintah dan rakyat.

”Sepanjang hal itu bisa dilakukan, potensi korupsi di Pertamina dapat diantisipasi,” ujarnya.

Menurut Asep, korupsi di Pertamina ini bisa jadi terkait dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. ”Pertamina pun pasti tidak bisa kita harapkan menjadi amat bersih kalau ekosistemnya masih tetap korup, kan?” ujarnya.

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang mengukur skor korupsi di 180 negara di dunia, Indonesia berada di peringkat ke-99 dengan skor 37 poin. Denmark berada di peringkat pertama dengan skor 99, Singapura di peringkat kedua dengan skor 84, Norwegia di peringkat kelima dengan skor 81, dan Arab Saudi di peringkat ke-38 dengan skor 59.

Dengan peringkat kelima di Indeks Persepsi Korupsi, Norwegia merupakan negara yang mampu mengelola pendapatan dari minyak dan gas untuk program kesejahteraan warga.

Negara Skandinavia ini menempatkan uang dari minyak itu ke dalam dana pensiun negara (GPFG) yang dikelola oleh bank sentral Norwegia, Norges Bank. GPFG adalah sovereign wealth fund (SWF) seperti Danantara.

Saat ini GPFG adalah SWF terbesar di dunia. Tercatat, per Maret 2025, GPFG mengelola dana sebesar 1,7 triliun dollar AS.

Duta Besar Norwegia untuk Indonesia Rut Krüger Giverin menerangkan, Norwegia mulai mengeksploitasi cadangan minyak mereka sejak 1969. Adapun GPFG dibentuk pada tahun 1990 dan merupakan lembaga independen yang mengelola dana tersebut, termasuk investasi dan peruntukannya.

GPFG tidak mengambil langsung hasil pendapatan minyak, tetapi menabungnya. Bunga tabungan itu ditabung kembali dan bunga kedua tersebut yang dipakai untuk keperluan investasi.

”Prinsipnya, maksimal 3 persen dari dana tersebut yang boleh diambil. Alasannya, demi menghindari pemakaian yang terlalu banyak,” kata Giverin.

Norwegia menyadari bahwa cadangan minyak dan gas mereka suatu saat akan habis. Akan tetapi, generasi mendatang tetap berhak menikmati keuntungan dari pendapatan tersebut sehingga pengelolaan yang saksama menjadi kunci.

Dana 3 persen itu oleh GPFG digunakan untuk berinvestasi di 69 negara. Sektor yang dicurahi modal itu antara lain properti, infrastruktur, energi, dan kesehatan.

Di Indonesia, GPFG berinvestasi di 86 perusahaan. Beberapa di antaranya adalah Aneka Tambang, Astra, Bukalapak, dan GoTo. Pendapatan dari investasi itu dipakai untuk menambah anggaran negara mengelola dana pensiun masyarakat Norwegia. Walhasil, dengan cara ini, dana pensiun tidak bergantung pada pendapatan dari pajak.

Menurut dia, kunci dari investasi itu ialah keterbukaan informasi publik. Semua data mengenai jumlah dana, bunga, pendapatan, dan daftar perusahaan yang diberi investasi dibuka kepada masyarakat.

Hal ini yang menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan GPFG tetap tinggi. ”Pada saat yang sama, juga ada pertanggungjawaban investasi tersebut terkait dampak sosial dan lingkungannya. Kode etik investasi ini juga jelas,” tutur Giverin.