Kota Etalase Itu Benar Ada

Di awal 2026 ini, publik dijejali informasi terkait dampak hujan lebat dan penanggulangannya. Operasi rekayasa cuaca salah satunya. Operasi yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, militer, dan polisi itu diliput banyak media. Pesawat terbang mengudara, lalu garam ditaburkan ke awan, hujan pun diharap turun di laut, bukan di daratan.

Rekayasa cuaca rutin dilakukan beberapa tahun terakhir. Maret tahun lalu, misalnya, BNPB menggunakan 9.000 kilogram natrium klorida (NaCl) dan 2.000 kg kalsium oksida (CaO) untuk mengendalikan hujan di Jabodetabek. Tahun ini, pemerintah pusat disebut mengalokasikan anggaran hingga Rp 60 triliun untuk dana siaga bencana yang dapat digunakan BNPB, termasuk untuk merekayasa cuaca.

Melihat rekayasa cuaca, yang terkesan bak atraksi heroik penyelamat warga dari bencana, mengungkit banyak gugatan lain terkait bagaimana kota dikelola. Kepastian klaim keberhasilan kadang tak sesuai dengan yang dihadapi warga. Masih dalam momentum musim hujan, warga merasakan sendiri ketika aliran listrik untuk kereta komuter terganggu, ada rel patah, jalur bus terendam, dan lainnya.

Pada saat yang sama, Jakarta dan sekitarnya tetap berupaya tampil penuh kemegahan dengan hadirnya infrastruktur kelas dunia. Ada MRT dan LRT yang mengilap, stasiun-stasiun megah dan luas dibangun, halte Transjakarta tak ketinggalan dipoles. Kawasan prestisius ditata rapi, ruang publik sudah pasti fotogenik.

Ada apa dengan Jakarta dan juga kawasan lain di Indonesia ini?

Masalahnya sistemik. Data Pemerintah Provinsi Jakarta menunjukkan, sampai saat ini Jakarta hanya memiliki ruang terbuka hijau 5-6 persen dari total luas wilayahnya. Amanat undang-undang mengharuskan RTH seluas 30 persen. Faktanya, hingga kini sekitar 70 persen lahan Jakarta berupa permukiman berdensitas rendah yang tidak efisien. Sebanyak 30-35 persen penduduk Jakarta masih bergantung pada air tanah. Suatu kondisi yang mempercepat penurunan muka tanah hingga 5-20 cm per tahun.

Laporan riset Horas Yosua dan timnya yang dipublikasikan di Frontiers menyebutkan bahwa kapasitas drainase mikro Jakarta, yaitu saluran kecil yang menampung limpasan langsung, gagal menangani 55,4 persen kasus banjir perkotaan. Sungai yang meluap saat hujan deras mengguyur memang membuat air melimpas. Namun, faktor dominan penyebab banjir yang melumpuhkan kota adalah kegagalan sistem drainase mikro ini.

Rekayasa cuaca jelas belum menjawab isu di atas. Namun, bisa dikemas sebagai solusi spektakuler, mudah dipresentasikan, cepat diklaim sebagai capaian, sedangkan upaya menambah lahan serapan, membenahi drainase, dan menegakkan aturan penggunaan air tanah jalan di tempat.

Kondisi tersebut mirip dengan pembangunan angkutan umum. Kawasan Sudirman-Thamrin sering disebut sebagai bukti cepatnya pembangunan integrasi transportasi Jakarta. MRT, LRT, TransJakarta, KRL Jabodetabek bertemu di satu titik. Stasiun megah Dukuh Atas menjadi ikon modernitas. Tersebar di kota-kota tetangga Jakarta, bermunculan pula stasiun luas dengan desain kekinian.

Namun, ketika hujan deras, Transjakarta bisa tiba-tiba lumpuh karena jalur tergenang. Ada rel patah sampai gangguan aliran listrik yang menghambat hingga menghentikan layanan kereta komuter. Tidak ada jalur atau moda angkutan umum alternatif. Gangguan di satu titik memancarkan gelombang dampak yang luas. Cerita warga yang tidak bisa pulang, tertahan, macet, bahkan sampai menginap di stasiun pun bermunculan.

Data ITDP dan C40 Cities memang menunjukkan cakupan transportasi umum di Jakarta naik dari 42 persen menjadi 82 persen antara 2017 dan 2021. Angka itu mengukur aksesibilitas fisik, yaitu seberapa dekat penduduk dengan simpul angkutan umum, khususnya halte bus. Namun, belum meneliti keandalan sistem ketika diuji situasi ekstrem.

Coba bandingkan dengan Tokyo di Jepang. Metropolitan Tokyo memiliki banyak jalur kereta paralel, sistem sinyal mumpuni dengan jarak kedatangan moda 2-3 menit sejak 1960-an. Yang terpenting ada sistem redundansi, yaitu ketika satu jalur terganggu, jalur lain siap sedia beroperasi melayani warga.

Di Jabodetabek, keberadaan jalur rel ganda (double track) saja bahkan tergolong infrastruktur baru. Walaupun terus ada peningkatan setiap tahun, kapasitas dan kualitas angkut di jam sibuk masih terbatas. Sesak napas karena berjejalan di dalam kereta atau bus semakin dianggap normal. Peron tetap sempit dan tanpa pembatas pagar pengaman.

Kita selalu asik membangun terobosan untuk merebut predikat sebagai kota atau negara yang bisa melompat menjadi lebih maju. Akan tetapi, sering ketinggalan membangun dan mengelola sistem dasar atau tulang punggungnya. Bisa jadi, mungkin saja itu karena semua tidak mudah tertangkap mata, tidak mudah viral, dan sulit diklaim sebagai warisan pemimpin karena butuh waktu melebihi masa jabatan untuk mewujudkannya.

Kajian World Bank tentang ”Jakarta Urgent Flood Mitigation Project” pada 2020 membuktikan asumsi itu. Proyek pengerukan kanal berhasil menurunkan area terdampak banjir dari 200 kelurahan di 2007 menjadi 130 kelurahan pada 2015. Namun, proyek terhambat penundaan kontrak 18-36 bulan. Intinya, proyek molor dari target. Desain teknis di awal bagus, tetapi komitmen politik lemah yang terbukti menggerus efektivitas.

Hal yang sama terjadi dengan target RTH 30 persen yang minim peta jalan serta program riil bertahap. Dikhawatirkan, bakal sama pula nasib Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 yang mengatur tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi 2018-2029. Target 60 persen pergerakan manusia menggunakan transportasi umum pun terancam bakal menjadi dokumen arsip semata karena tak integrasi dengan kebijakan tata ruang.

Suka pada hal-hal yang terlihat spektakuler, tetapi kosong itu, meminjam istilah Guy Debord, mungkin sejalan dengan politics of spectacle. Suatu gambaran kondisi masyarakat ketika ekonomi, politik, kehidupan sosial, dan budaya semakin didominasi bentuk-bentuk tontonan atau pencitraan.

Membangun fondasi, infrastruktur dasar yang tepat dan kuat, tetapi membutuhkan waktu lama dan dana tak kecil serta kurang terlihat langsung oleh publik kerap dinomorduakan. Padahal, tanpa itu semua, ketahanan kota tidak akan pernah terwujud.

Tri Handoko Seto, Deputi Modifikasi Cuaca BMKG, dalam beberapa laporan media massa, menegaskan bahwa tujuan operasi modifikasi cuaca murni untuk mitigasi bencana, bukan mengatasi, bahkan bukan jawaban, akar pemicu bencana. Yang paling krusial bagi kota seperti Jakarta adalah mencari solusi mengatasi hilangnya ratusan situ di wilayah Jakarta Raya sejak 1930-an. Kondisi yang menjadi faktor utama berkurangnya daerah tangkapan air.

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dalam kajian 2024 merekomendasikan kombinasi nature-based solutions yang mencakup bioswale, perkerasan permeabel, dan ruang terbuka hijau multifungsi. Sudah ada Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang ini, tetapi eksekusinya lagi-lagi merambat seperti keong.

Untuk transportasi, pembelajaran dari Bogotá (Kolombia) masih selalu relevan. Tentang bagaimana mewujudkan terminal multimoda dengan platform ganda yang mampu meningkatkan kapasitas sistem bus rapid transit (BRT) secara signifikan.

Yang lebih mendesak adalah mewujudkan kota berorientasi transit yang tidak terbatas pada kawasan premium, tetapi di seluruh kota hingga wilayah pinggiran. Ingat, dengan 70 persen lahan Jakarta yang masih berupa permukiman berdensitas rendah, sebenarnya ada ruang besar untuk mengonsolidasikan hunian di sekitar hub angkutan umum guna menambah RTH, meningkatkan viabilitas investasi, sekaligus mengurangi emisi dan bencana.

Jakarta dan daerah lain tidak kekurangan data, riset, rencana, serta target pembangunan berwawasan lingkungan. Yang selalu kurang adalah political will untuk mengutamakan fondasi ketimbang fasad. Mau sampai kapan bertahan menjadi kota etalase mentereng di permukaan, tetapi remuk redam di baliknya? Bukan tak mungkin mengubahnya.