Kota Tanggap Bencana Jadi Solusi Jangka Panjang Pembangunan Perkotaan

Meningkatnya intensitas hujan pada awal tahun 2025 menjadi tantangan kota-kota di Indonesia untuk dapat resisten terhadap ancaman bencana perkotaan.

Secara geografis, Indonesia memiliki keuntungan karena terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki iklim tropis yang cenderung stabil serta suhu yang tidak terlalu ekstrem. Hal ini membuat risiko bencana, seperti badai besar yang kerap kali melanda kawasan-kawasan subtropis, tidak berdampak di kawasan Indonesia.

Meskipun demikian, tidak serta-merta membebaskan Indonesia dari risiko bencana lainnya. Melalui laporan pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bencana hidrometeorologi di Indonesia menjadi bencana yang paling banyak melanda Nusantara. Walapun terjadi penurunan jumlah kejadian bencana pada tahun 2024, kategori bencana hidrometeorologi masih mendominasi.

Ketika memasuki fase La Nina lemah pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025 ini sudah terjadi sejumlah kejadian bencana di beberapa kota di Indonesia. Seperti yang terjadi akhir Januari 2025, di mana beberapa titik wilayah Jakarta dilanda banjir. Menurut pantauan BNPB, banjir ini disebabkan turunnya hujan deras pada 28-29 Januari 2025 sehingga merendam sekitar 52 RT di Jakarta.

Tidak hanya itu, kejadian banjir rob di kawasan pesisir pantai utara (pantura) Jawa juga terjadi selama Januari-Februari 2025 ini. Wilayah seperti PIK di Jakarta Utara hingga Semarang dan Demak di Jawa Tengah juga menjadi kawasan langganan terdampak banjir rob. Beberapa solusi mitigasi sudah dilakukan BMKG ataupun BNPB dalam menghadapi risiko bencana, mulai dari rekayasa cuaca hingga penanganan pembuatan tanggul.

Fenomena perubahan iklim pun juga turut meningkatkan kompleksitas ancaman bencana saat ini. Semua daerah ditantang untuk menciptakan ruang aman dan nyaman bagi warganya. Tidak hanya solusi jangka pendek yang dibutuhkan untuk mitigasi bencana ini,  tetapi juga solusi jangka panjang guna membentuk ruang kota yang lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi beragam potensi bencana.

Pembangunan kota yang bertujuan menciptakan ruang huni layak dan nyaman tentu tidak terlepas dari perhatian pada sejumlah faktor yang menekan risiko bahaya bencana. Bukan hanya perhatian pada faktor daya dukung infrastruktur fisik saja, melainkan juga pada hal lain yang lebih luas.

Konsep kota tahan bencana atau resilient city mencakup beragam hal yang saling terhubung. Mulai dari infrastruktur, tata kelola daerah yang baik, komunitas kota yang sadar risiko, serta kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan mitigasi bencana.

Kota yang tangguh tidak hanya bergantung pada infrastruktur saja, tetapi kota yang mampu membentuk suatu ekosistem kota yang saling mendukung satu sama lain untuk keberlanjutan serta mitigasi bencana. Kota tahan bencana atau resilient city bisa diartikan sebagai kota yang mampu mengantisipasi, beradaptasi, dan pulih dari bencana dengan meminimalkan risiko dampak sosial ekonomi dan lingkungan.

Beberapa lembaga internasional juga turut mengambil isu ini dan memberikan  perhatian pada sejumlah program guna membantu kota-kota tangguh menghadapi bencana. Resilient city ini pertama kali diperkenalkan oleh Rockefeller Foundation (100 Resilient Cities) dengan memberikan panduan dan wadah jejaring bagi kota-kota dunia dalam upaya meningkatkan ketangguhan terhadap bencana di tahun 2013.

Selain itu, lembaga besar dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), juga turut mengangkat isu ini menjadi suatu program tersendiri. Misalnya saja, seperti Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, yang bertujuan mengurangi risiko bencana melalui tata kelola yang baik dengan perencanaan berbasis data. Mereka juga turut menyediakan suatu alat yang bisa membantu kota mengidentifikasi risiko dan mengembangkan strategi berbasis data.

Di Indonesia sendiri sudah menerapkan standar kota tahan bencana yang mengacu pada SNI ISO 37123:2019. Dalam standardisasi tersebut telah mengatur mengenai Indikator Kota yang Tangguh (Resilient City Indicator) dengan lima elemen utama didalamnya.

Elemen utama tersebut terdiri dari sistem peringatan dini, infrastruktur perkotaan, manajemen risiko bencana, ketahanan sosial dan ekonomi, dan kapasitas pemulihan kota. Standar ini menjadi pedoman dalam penyusunan strategi ketahanan kota.

Konsep kota tahan bencana atau resilient city mencakup beragam hal yang saling terhubung.

Hanya saja, implementasi dari elemen tersebut masih menjadi tantangan ketika diintegrasikan dengan rancangan tata ruang wilayah (RTRW) tingkat daerah.

Tata ruang perkotaan yang kian padat dan sulit dibenahi membuat ancaman terhadap risiko bencana kian tinggi dan kompleks. Tingginya angka pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi membuat penataan ruang kota menjadi terkendala. Pemerintah daerah dituntut untuk menyiapkan langkah mitigasi dan penanganan bencana yang praktis dan mudah diterapkan.

Misalnya saja seperti Jakarta, pemerintah daerah dan juga masyarakat harus menyiapkan langkah mitigasi terhadap bencana banjir yang sering melanda. Salah satu mitigasi jangka pendek yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama dengan BMKG dan BNPB adalah dengan rekayasa cuaca guna mengontrol curah hujan.

Selain itu, hingga tahun 2023, Pemerintah Provinsi Jakarta sudah menyediakan 549 unit pompa stasioner di 195 lokasi dan 799 unit pintu air di 547 lokasi untuk pengendalian banjir di beberapa titik rawan bencana. Dilansir dari situs resmi DPRD DKI Jakarta (1/2/2024) dalam upaya kawal penanganan banjir, Pemerintah DKI Jakarta fokus pada pembangunan waduk dan penambahan rumah pompa, terutama pada wilayah dengan elevasi rendah sebagai upaya meningkatkan kapasitas penampungan air.

Selain Jakarta, Semarang merupakan salah satu kota yang intensif dalam upaya mitigasi pengendalian banjir. Pascabanjir akhir Januari lalu, Wakil Wali Kota Semarang Hervearita Gunaryati saat meninjau banjir, Jumat (31/1/2025), menyampaikan perlu adanya perbaikan drainase di wilayah perkotaan dan menerapkan teknologi drainase vertikal serta biopori. Ia juga menyampaikan pentingnya rencana penerapan moratorium alih fungsi lahan resapan sebagai upaya menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan.

Selain langkah mitigasi parsial di setiap wilayah tersebut, diperlukan pula langkah pencegahan banjir berskala makro yang manfaatnya dapat meredam banjir dalam dimensi ruang lebih luas. Pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang menjadi bagian proyek strategis nasional (PSN) menjadi solusi jangka panjang yang digadang-gadang bisa efektif meminimalisasi banjir rob sepanjang pantura Jawa, setidaknya mulai dari kawasan PIK hingga Demak.

Proyek giant sea wall (GWS) itu sebelumnya merupakan bagian dari National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang ditargetkan selesai tahun 2027. Namun, karena terkendala, proyek ini kemudian diambil alih PSN guna mempercepat realisasi. Meski digadang menjadi solusi jangka panjang yang efektif, GSW tersebut menuai banyak pro-kontra terutama dari masyarakat pesisir dan juga pengamat lingkungan.

Terlepas dari polemik itu, solusi penanganan terhadap risiko bencana harus terus dilakukan, baik untuk antisipasi jangka pendek maupun mitigasi dalam jangka panjang. Dengan langkah yang dilakukan secara bersamaan ini, harapannya akan tercipta ekosistem perkotaan yang resisten terhadap ancaman bencana.

Selain menyiapakan infrastruktur fisik pendukung, pemangku kebijakan juga harus membangun resilient city. Artinya, pemerintah daerah setempat dituntut memiliki tata kelola yang baik untuk mitigasi dan penanganan bencana; membangun komunikasi dengan masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap risiko bencana; serta menyiapkan regulasi dan kebijakan guna mendukung upaya mitigasi secara holistik. (LITBANG KOMPAS)