KPK OTT Bupati Pekalongan, Gubernur Jateng: Kepala Daerah Perlu Ciptakan Birokrasi yang Bersih

SEMARANG, KOMPAS — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah angkat bicara terkait kabar terjaringnya Bupati Pekalongan Fadia Arafiq dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Peristiwa itu diharapkan bisa menjadi pembelajaran bersama bagi para kepala daerah di Jateng untuk selalu menjalankan pemerintahan yang bersih.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengaku prihatin atas OTT kepala daerah yang kembali terjadi di wilayahnya. Sebelumnya, pada Senin 19 Januari 2026, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo.

Kemudian, pada Selasa (3/3/2026), KPK mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan OTT terhadap Fadia. Luthfi berharap, peristiwa OTT terhadap Fadia itu menjadi pembelajaran bagi para kepala daerah di wilayahnya.

”Jadi, secara tidak langsung (peristiwa ini menjadi) pembelajaran bagi kita semua sebagai pejabat publik harus (menerapkan) clear and good governance. (Kepada) bupati, wali kota sudah saya sampaikan. Kita harus menciptakan birokrasi yang bersih dengan jalan tidak melanggar hukum,” kata Luthfi, Selasa.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin juga angkat bicara terkait OTT KPK terhadap Fadia. Yasin menyebut, dirinya mengetahui kabar OTT terhadap Fadia melalui pemberitaan media pada Selasa siang.

Hingga Selasa petang, Yasin mengaku belum tahu, Fadia terjaring OTT untuk kasus korupsi apa. Ia mengaku masih menunggu keterangan lebih lanjut dari KPK terkait proses hukum yang dilakukan terhadap Fadia.

”Ini kita tunggu saja hasilnya bagaimana, rilisnya dari KPK sendiri apa, kasus-kasusnya bagaimana. Nanti akan kita tindak lanjuti sebagai pemerintah provinsi ke kabupaten,” ucap Yasin.

Tak hanya Fadia, KPK juga dikabarkan turut menjaring pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam OTT tersebut. Sejumlah kepala dinas juga disebut masih menjalani pemeriksaan hingga Selasa petang. 

Kegiatan KPK tersebut, dinilai Yasin, tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Pemprov Jateng, disebut Yasin, masih akan memantau perkembangan selanjutnya sembari memetakan langkah-langkah selanjutnya.

Sebelumnya, Partai Golkar yang menaungi Fadia juga buka suara soal OTT terhadap perempuan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Pekalongan tersebut. Ketua DPD Partai Golkar Jateng Mohammad Saleh mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Saleh menyebut, pihaknya belum tahu apakah partai akan memberikan pendampingan hukum terhadap Fadia. Pendampingan, kata Saleh, bakal diberikan apabila ada permintaan dari Fadia.  

”Kami akan menunggu permintaan dari Bu Fadia jika memang membutuhkan pendampingan hukum. Tentu semuanya nanti akan kami laporkan ke Dewan Pimpinan Pusat Golkar jika sudah ada update terkini dari KPK,” ucap Saleh.

Saleh menambahkan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah berulang kali mengimbau kadernya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, termasuk korupsi. Imbauan itu salah satunya disampaikan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Jakarta pada Desember 2025.

”Ketua Umum sudah mengimbau kader Golkar di eksekutif dan legislatif atau di mana pun agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum atau dalam pengambilan keputusan tidak melanggar hukum. Tentu imbauan ini harus kami sampaikan ke bawah,” ujarnya.

Dihubungi secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan OTT terhadap Fadia. Menurut dia, Fadia ditangkap bersama dengan sejumlah orang.

”Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Pekalongan, salah satunya Bupati. Tim kemudian membawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” kata Budi.

Budi belum memberikan jawaban lebih lanjut soal dugaan korupsi yang melibatkan Fadia. Perkembangan terkait hasil pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT itu disebut akan segera diinformasikan oleh KPK.

Fadia yang terjaring dalam OTT itu sedang menjalani periode kedua kepemimpinannya di Kabupaten Pekalongan. Ia bersama wakilnya, Sukirman, dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada 2024 setelah memperoleh 306.443 suara. Perolehan suara pasangan nomor urut 1 itu mengalahkan perolehan suara lawannya, yakni pasangan Riswadi dan Mukhammad Amin, sebanyak 238.486 suara.

Pada periode pertama, yakni 2021-2025, politisi yang juga penyanyi dangdut itu menjabat sebagai bupati bersama wakilnya, Riswadi. Sebelumnya, Fadia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011-2016 mendampingi bupati kala itu, Amat Antono.