Penyaluran Kredit Melambat Tanda Perekonomian Belum Pulih

JAKARTA, KOMPAS – Penyaluran kredit yang tumbuh melambat hingga Juni 2025 menandakan belum adanya perbaikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut diperkirakan masih akan berlanjut seiring dengan masih minimnya permintaan kredit, baik dari sisi korporasi maupun perorangan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis uang beredar oleh Bank Indonesia (BI), pertumbuhan kredit oleh perbankan hingga Juni 2025 sebesar 7,6 persen secara tahunan. Kredit ini tidak termasuk instrumen keuangan yang disamakan dengan pinjaman serta kredit dari bank umum berkedudukan di luar negeri dan kredit kepada pemerintah pusat.

Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit modal kerja dan kredit konsumsi turut melambat, masing-masing menjadi 4,3 persen dan 8,6 persen. Kredit modal kerja tercatat terus melambat sejak Juni 2024 yang tumbuh 10,7 persen, demikian pula kredit konsumsi yang pada Juni 2024 tumbuh 11,4 persen.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menjelaskan, perlambatan kredit konsumsi dan kredit modal kerja berkaitan erat dengan berbagai aspek yang menopang perekonomian. Artinya, perlambatan kredit tersebut mencerminkan pelemahan dari sisi konsumsi, produksi, serta investasi.

”Kredit modal kerja, kan, berkaitan dengan aktivitas produksi. Kalau kredit modal kerja itu melambat, berarti aktivitas produksi juga mengalami pelambatan yang juga merefleksikan potensi investasi, terutama investasi dalam negeri,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Lebih lanjut, kredit konsumsi yang melambat juga merefleksikan kondisi permintaan konsumsi masyarakat. Ini sejalan dengan pelemahan konsumsi yang tampak dari sejumlah indikator, antara lain indeks penjualan riil yang lebih rendah dibandingkan triwulan I-2025.

Survei Penjualan Eceran BI menunjukkan, indeks penjualan riil pada Juni 2025 diperkirakan sebesar 233,7 atau lebih rendah dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 248,3. Kondisi tersebut juga sejalan dengan hasil Survei Konsumen BI pada Juni 2025.

Kami prediksikan pada triwulan II-2025 pertumbuhan ekonomi tidak lebih baik dibandingkan dengan triwulan I-2025.

Adapun Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat masih berada di zona optimistis (di atas 100) sebesar 117,8 atau lebih rendah ketimbang Juni 2024 yang sebesar 133,8. Sementara itu, Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja justru terjebak di zona pesimistis selama dua bulan beruntun, yakni 95,7 pada Mei 2025 dan 94,1 pada Juni 2025.

”Jadi, permintaan trennya itu terus melemah atau belum pulih sehingga memengaruhi juga dari sisi kredit konsumsi yang lebih lambat tumbuhnya. Kami prediksikan pada triwulan II-2025 pertumbuhan ekonomi tidak lebih baik dibandingkan dengan triwulan I-2025,” ujar Faisal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 4,87 persen secara tahunan. Angka ini lebih rendah ketimbang triwulan sebelumnya yang mencapai 5,03 persen dan triwulan I-2024 yang mencapai 5,11 persen.

Senada, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman berpendapat, kredit yang melambat mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dan rumah tangga terhadap prospek ekonomi ke depan.

Apalagi, perlambatan kredit ini terjadi secara merata, baik pada kredit modal kerja, kredit konsumsi, maupun kredit properti serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini menunjukkan permintaan agregat belum pulih secara solid dan daya dorong ekonomi domestik masih lemah.

”Dalam konteks tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2025 cenderung melambat atau, paling tidak, tidak akan jauh berbeda dari triwulan sebelumnya karena transmisi dari sisi pembiayaan ke sektor riil tertahan,” kata Rizal.

Maka dari itu, pelemahan ekonomi patut diwaspadai lantaran mencerminkan preferensi bank yang kian konservatif dalam menyalurkan kredit akibat persepsi risiko yang meningkat. Di sisi lain, pelemahan juga terjadi dari sisi debitor akibat tekanan pendapatan dan ketidakpastian usaha.

Menurut Rizal, pemerintah dan otoritas moneter perlu lebih progresif dalam mendorong akselerasi kredit. Beberapa cara yang dapat dilakukan, misalnya, dengan insentif fiskal untuk sektor produktif, penguatan program penjaminan kredit UMKM, serta bauran kebijakan suku bunga dan likuiditas yang tetap akomodatif.

”Selain itu, percepatan realisasi belanja pemerintah juga menjadi krusial untuk menopang permintaan domestik dan mendorong confidence dunia usaha yang mulai melemah,” ujarnya.

Hasil Analisis Uang Beredar BI turut menemukan penyaluran kredit kepada korporasi cenderung tumbuh melambat, dari 11,6 persen pada Mei 2025 menjadi 10,6 persen pada Juni 2025. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) terkait tren penerbitan surat utang oleh korporasi.

Data Pefindo menunjukkan, total penerbitan surat utang korporasi pada semester I-2025 mencapai Rp 90,9 triliun atau tumbuh 48,31 persen secara tahunan. Pada periode yang sama, penerbitan obligasi korporasi dan sukuk tercatat sebesar Rp 90,3 triliun atau meningkat 50,25 persen.

Kepala Divisi Pemeringkatan Jasa Keuangan Pefindo Danan Dito menjelaskan, penerbitan surat utang korporasi yang meningkat menandakan korporasi cenderung memanfaatkan tren penurunan suku bunga. Apalagi, industri perbankan cenderung konservatif dan kondisi makroekonomi masih diselimuti ketidakpastian.

”Kami sudah merevisi naik untuk outlook prospek penerbitan surat utang korporasi,” katanya.

Sebelumnya, Pefindo memperkirakan penerbitan surat utang korporasi hingga akhir 2025 mencapai Rp 139 triliun-Rp 155 triliun. Namun, berdasarkan perkembangan terkini dan realisasi penerbitan sepanjang semester I-2025, penerbitan surat utang korporasi direvisi menjadi Rp 153 triliun-Rp 179 triliun, dengan titik tengah Rp 165 triliun.

Kami melihat peluang perbaikan kondisi likuiditas sejalan dengan akselerasi belanja fiskal pada semester II-2025.

Artinya, penerbitan surat korporasi tersebut diperkirakan meningkat sekitar 10,22 persen dibandingkan dengan akhir 2024 yang mencapai Rp 149,7 triliun. Salah satunya, mempertimbangkan masih tingginya kebutuhan untuk pembiayaan ulang (refinancing), dengan jatuh tempo surat utang pada 2025 sebesar Rp 161,22 triliun.

Di sisi lain, likuiditas lembaga keuangan relatif semakin ketat di tengah prospek kebijakan moneter yang semakin longgar. Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mencari alternatif dana dengan tenor lebih panjang daripada pinjaman perbankan, seperti obligasi korporasi, untuk mendukung asset-liability keuangan.

Pefindo juga melihat, suku bunga telah lebih rendah dan peluang pelonggaran kebijakan moneter diperkirakan masih berlanjut, sejalan dengan ruang penurunan suku bunga yang terbuka. Kemudian, aktivitas sektor riil masih solid, dengan pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan berada di kisaran rata-rata secara historis.

Dihubungi secara terpisah, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk M Ashidiq Iswara menyampaikan, Bank Mandiri terus mencermati dinamika industri, termasuk kondisi likuiditas, ketatnya persaingan antarbank, serta prospek kebijakan moneter.

”Kami melihat peluang perbaikan kondisi likuiditas sejalan dengan akselerasi belanja fiskal pada semester II-2025. Oleh karena itu, Bank Mandiri tetap optimistis menjaga pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan, termasuk menjaga NIM (majin bunga bersih) secara optimal serta mempertahankan pertumbuhan kredit dan DPK (dana pihak ketiga) di atas rata-rata industri,” katanya secara tertulis.

Ke depan, Bank Mandiri akan terus mengelola struktur pendanaan secara prudent, dengan fokus memperkuat fondasi pendanaan melalui pertumbuhan dana murah (CASA) berbasis transaksional untuk mendukung ekspansi bisnis. Di sisi penyaluran kredit, strategi akan diarahkan pada segmen ataupun sektor prospektif dan resilien untuk menjaga profitabilitas secara berkelanjutan.