Komplikasi Perang Trump Makin Menekan Industri Manufaktur di Triwulan II-2026

JAKARTA, KOMPAS – Perang antara Amerika Serikat/Israel dan Iran yang tak kunjung berakhir membuat krisis energi global bisa semakin parah di triwulan II-2026. Lonjakan harga minyak mentah dan produk turunan sebagai konsekuensinya akan semakin menekan industri manufaktur.

Menguatnya krisis pasokan minyak mentah globak pada triwulan II-2026 disebutkan oleh International Energy Agency (IEA) dalam laporan per 14 April 2026. Laporan menyebutkan risiko penurunan permintaan minyak bumi sampai 80 kilobarrel per hari (kv/d) sepanjang 2026.

Angka ini 730 kilobarrel per hari lebih rendah dibandingkan laporan bulan sebelumnya. Penurunan pada triwulan II-2026 bahkan diperkirakan mencapai 1,5 juta barrel per hari. Ini adalah penurunan paling dalam sejak pandemi Covid-19.

Penurunan permintaan minyak paling banyak terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik terutama pada nafta, LPG, dan bahan bakar jet. Namun, penurunan permintaan diperkirakan meluas seiring kelangkaan pasokan dan tingginya harga yang terus berlanjut.

Kelangkaan pasokan minyak mentah global terjadi akibat gejolak di Selat Hormuz yang menghambat distribusi minyak mentah melalui kapal. Faktor lain adalah kerusakan infrastruktur minyak akibat jadi sasaran rudal.

Pengajar Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, menilai laporan tersebut lebih memperkirakan pertumbuhan yang akan lebih lambat ketimbang periode sebelumnya.

“Masih tumbuh permintaan (energI) tapi lebih rendah daripada proyeksi sebelumnya dan ini akan sangat bergantung pada eskalasi atau deeskalasi (Timur Tengah),” katanya di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Bila eskalasi berlanjut, harga akan semakin tinggi. Permintaan akan terkoreksi lagi bahkan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Bila deeskalasi terjadi dan perang berangsur berakhir, bisa saja harga minyak dunia akan kembali di bawah 100 dollar AS  per barrel.

Bagi Indonesia, hal terpenting adalah mengamankan pasokan di dalam negeri melalui diversifikasi sumber pasokan.

Bagi Indonesia, menurut Pri, hal terpenting adalah mengamankan pasokan di dalam negeri melalui diversifikasi sumber pasokan. Sebab, hal ini relatif bisa dikendalikan dan dilakukan sendiri.

Ia mengapresiasi diplomasi energi seperti yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Indonesia memiliki kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat untuk memberi minyak AS. Namun di sisi lain, Indonesia sebagai anggota BRICS perlu bisa memanfaatkan posisi ini untuk mengamankan pasokan energi dalam negeri.  

“Pemerintah termasuk berhasil mengamankan pasokan. Nyatanya kita tidak harus mengalami krisis energi seperti negara-negara tetangga, baru wfh terbatas,” tutur Pri Agung yang juga Founder dan Penasihat di Reforminer.

Namun, Pri menenakan, Pemerintah Indonesia harus piawai memastikan supaya pembelian minyak dari Rusia maupun AS bisa direalisasikan tanpa mengganggu kesepakatan tarif Indonesia-AS.

Hal kedua, pemerintah harus memastikan stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Ini tidak sepenuhnya bisa dikendalikan karena sangat bergantung pada eskalasi perang di Timur Tengah. Namun yang pasti, dampak gejolak akibat persoalan minyak global akan meluas ke mana-mana baik sektor manufaktur sampai ke fiskal pemerintah.

Industri manufaktur terutama yang menggunakan bahan baku impor seperti nafta, LPG, dan minyak bumi diperkirakan mengalami tekanan lebih kuat. Dengan tekanan ini, pelaku usaha pun akan menimbang, akankah mampu menahannya atau menyesuaikan harga jual produknya yang akan merembet menjadi inflasi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, mengatakan, laporan IEA memberi pesan bahwa triwulan II-2026 akan menjadi fase yang lebih menantang. “Bukan hanya karena supply disruption, tetapi karena kita sedang menghadapi situasi yang dalam ekonomi disebut sebagai “dual shock”, yaitu tekanan simultan dari sisi pasokan dan permintaan,” tuturnya secara tertulis, Sabtu (25/4/2026).

Di satu sisi, pasokan energi global terganggu akibat eskalasi geopolitik. Di sisi lain, permintaan justru melemah karena terjadi “demand destruction”, harga energi yang tinggi, dan keterbatasan bahan baku yang memaksa pelaku industri menahan produksi.

Kombinasi faktor-faktoi ini menciptakan tekanan biaya yang sangat berat, khususnya bagi industri manufaktur. Tekanan ini sudah mulai terlihat pada triwulan I-2026 lalu.

Dalam periode tersebut, penggerak musiman seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri, mestinya menopang penjualan industri manufaktur. Namun kenyataannya, industri justru tertekan.

Salah satu indikator bahwa industri manufaktur tertekan adalah Indeks Manajer Pembelian atau purchasing manager index (PMI) manufaktur turun, dari 53,8 di Februari menjadi 50,1 di Maret, mendekati zona kontraksi. Indeks Kepercayaan Industri juga turun, begitu pula Indeks Keyakinan Konsumen yang mulai melemah sejak Februari.

“Artinya, tekanan global bertransmisi ke domestik lebih cepat dari yang kita perkirakan,” katanya.

Bertolak dari dinamika tersebut, Shinta memperkirakan, triwulan II-2026 yang tak memiliki penggerak musiman akan mengalami tekanan lebih berat. Risikonya adalah kenaikan struktur biaya akibat kenaikan harga energi, tekanan harga bahan baku (seperti nafta, sulfur, dan lainnya), serta tekanan pada logistik dan pembiayaan.

Dalam situasi seperti ini, Shinta melanjutkan, isu ekonomi berbiaya tinggi alias high-cost economy menjadi semakin strategis. Sebab, setiap inefisiensi domestik akan memperbesar dampak dari krisis geopolitik global.

Sektor-sektor dengan intensitas energi tinggi dan ketergantungan impor bahan baku akan menjadi yang paling rentan.

Dampak terhadap sektor manufaktur juga tidak berhenti pada level produksi, tetapi berpotensi menjalar ke aspek yang lebih luas, termasuk tenaga kerja. Dalam kondisi tekanan biaya yang tinggi dan ketidakpastian pasokan, pelaku industri cenderung melakukan penyesuaian produksi dan menahan ekspansi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelaku usaha melakukan penyesuaian kapasitas.

Semua ini, menurut Shinta, akan berimplikasi pada melambatnya penyerapan tenaga kerja baru serta meningkatnya kehati-hatian dalam menjaga keberlanjutan tenaga kerja yang ada. Sektor-sektor dengan intensitas energi tinggi dan ketergantungan impor bahan baku akan menjadi yang paling rentan.

Oleh karena itu, Shinta mengingatkan, penting untuk memastikan agar tekanan ini tidak berkembang menjadi second-round effects terhadap pasar tenaga kerja dan daya beli. Pada akhirnya, ini dapat memperdalam siklus perlambatan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam tekanan tersebut, respons dunia usaha perlu bersifat adaptif dan terukur. Pelaku usaha akan melakukan penyesuaian, mulai dari efisiensi operasional, diversifikasi sumber pasokan, hingga penguatan manajemen risiko. Namun pada saat yang sama, Apindo melihat bahwa ini adalah momentum untuk mempercepat reformasi struktural.

“Kami mendorong agar upaya penurunan high-cost economy benar-benar dipercepat melalui deregulasi dan debottlenecking. Isu-isu fundamental seperti biaya logistik, energi, dan pembiayaan harus ditangani secara lebih sistematis, karena ini yang akan menentukan daya tahan industri ke depan,” tutur Shinta.

Selain itu, Apindo juga menginisiasi Task Force Debottlenecking dalam sistem internal Apindo setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Satuan tugas ini bukan hanya menginventarisasi persoalan di lapangan dan mengomunikasikannya kepada Pemerintah atau institusi terkait, tetapi juga memastikan setiap isu ditindaklanjuti secara konkret dan dimonitor hingga selesai.

Harapannya, kebijakan benar-benar diimplementasikan dan menjawab kebutuhan dunia usaha.

“Situasi ini memang menantang, tetapi juga menjadi wake-up call. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa memperkuat resiliensi (ketangguhan) industri nasional, bukan hanya untuk bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan Indonesia tetap kompetitif di tengah perubahan struktur ekonomi global yang sedang berlangsung,” tambahnya.