Krisis Thailand-Kamboja dan Ujian Kepemimpinan ASEAN

Ketegangan yang muncul di perbatasan Thailand dan Kamboja pada akhir Mei 2025 mungkin tampak seperti insiden terbatas.

Namun, dalam kenyataannya, peristiwa itu segera berubah menjadi krisis politik yang tak hanya memperlihatkan rapuhnya hubungan bilateral antarnegara ASEAN, tetapi juga lemahnya kapasitas organisasi regional ini dalam mengelola konflik internal.

Dalam konteks inilah, Indonesia sebagai kekuatan utama Asia Tenggara perlu mengevaluasi ulang posisinya: akan tetap diam, atau mengambil peran lebih tegas demi menjaga kredibilitas regional.

Insiden baku tembak yang terjadi di perbukitan Chong Bok, wilayah yang berdekatan dengan zona sengketa kuil Preah Vihear, bukanlah kejadian pertama di kawasan ini.

Sejarah panjang batas warisan kolonial antara Thailand dan Kamboja telah meninggalkan garis-garis perbatasan yang secara hukum mungkin jelas, tapi secara simbolik dan praktis tetap diperebutkan.

Pemerintah Thailand menyebut insiden ini sebagai tindakan bela diri terhadap provokasi Kamboja, sedangkan Phnom Penh menilainya sebagai pelanggaran kedaulatan yang tidak bisa ditoleransi.

Tetapi, persoalan sebenarnya jauh lebih dalam. Ketegangan perbatasan ini menjadi titik balik dari dinamika politik domestik yang kompleks.

Di Thailand, Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berada di bawah tekanan besar dari kelompok konservatif dan militer. Bocornya percakapan informal dengan mantan PM Kamboja Hun Sen, saat ia menyebut seorang jenderal Thailand sebagai ”oposisi” dan menggunakan sapaan ”paman” kepada Hun Sen, langsung disambut gelombang kritik nasionalis.

Partai Bhumjaithai menarik dukungan dari koalisi, massa turun ke jalan, dan mahkamah konstitusi yang didominasi kalangan konservatif segera mengambil tindakan hukum. Hanya dalam hitungan hari, sang PM diskors dari jabatannya.

Di sisi lain, Kamboja merespons secara strategis. Hun Manet, putra Hun Sen yang menggantikan ayahnya sebagai PM, menggunakan momen ini untuk menegaskan legitimasi kekuasaan. Mobilisasi militer, retorika kedaulatan, dan ancaman membawa kasus ke Mahkamah Internasional menjadi bagian dari strategi menunjukkan ketegasan nasional.

Bagi Hun Manet, konflik ini bukan hanya soal batas negara, tetapi juga kesempatan memperkuat posisinya di dalam negeri dan di mata dunia.

Yang mengkhawatirkan adalah reaksi ASEAN. Sampai tulisan ini dibuat, belum ada upaya nyata dari organisasi regional itu untuk mencegah eskalasi atau menawarkan mediasi. ASEAN tetap terperangkap dalam dogma non-intervensi dan konsensus mutlak, yang dalam praktiknya justru melumpuhkan kemampuannya merespons krisis.

Padahal, baik Thailand maupun Kamboja, negara anggota penuh, dan menjaga stabilitas kawasan adalah mandat inti organisasi ini. Dalam situasi seperti ini, Indonesia dihadapkan pada dilema strategis.

Sebagai negara terbesar di ASEAN dan dengan rekam jejak diplomasi yang cukup kuat, Indonesia sesungguhnya berada dalam posisi unik untuk memainkan peran fasilitator.

Sayangnya, hingga kini belum tampak inisiatif konkret dari Jakarta. Sikap diam ini tentu bisa dimaklumi sebagai kehati-hatian diplomatik, tetapi jika berkelanjutan, bisa mengikis persepsi kepemimpinan Indonesia di tingkat kawasan.

Sejarah menunjukkan, ketika Indonesia aktif, ASEAN bergerak. Peran Indonesia dalam mediasi damai di Kamboja pada 1990-an, atau inisiatif krisis Myanmar pascakudeta militer, menunjukkan bahwa kepemimpinan moral dan diplomatik dapat membuat perbedaan. Ketegangan Thailand–Kamboja saat ini butuh jenis kepemimpinan semacam itu.

Lebih jauh, krisis ini memperlihatkan bahwa konflik batas negara di Asia Tenggara tak pernah murni soal geografi.

Ia selalu terkait dengan politik domestik, legitimasi kekuasaan, dan dinamika regional yang lebih luas. Ketika Thailand mulai menarik dukungan dari Amerika Serikat, dan Kamboja semakin dekat dengan China, pertikaian lokal ini bisa saja menjadi bagian dari kompetisi geopolitik yang lebih besar.

Indonesia perlu menyadari, jika ASEAN terus diam, organisasi ini akan kehilangan relevansi. Ketergantungan negara-negara anggota pada kekuatan eksternal akan meningkat, sedangkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab kolektif melemah. Dalam jangka panjang, ini bisa merusak tatanan kawasan yang selama ini dibangun dengan susah payah.

Apa yang terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja bukanlah anomali, melainkan cerminan dari tantangan mendalam yang dihadapi Asia Tenggara. Ini pengingat bahwa stabilitas kawasan tak bisa dianggap remeh, dan bahwa regionalisme memerlukan keberanian politik, bukan sekadar diplomasi simbolik.

Indonesia memiliki peluang dan kewajiban untuk bertindak. Tak hanya demi ASEAN, tapi juga menjaga posisi strategis sebagai jangkar stabilitas di Asia Tenggara. Saatnya Jakarta bersuara, sebelum krisis kecil berubah jadi ketegangan besar yang mengancam semua.

Aniello Iannone, Dosen  Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Diponegoro