Presiden Prabowo Rombak Kabinet, Ditengarai untuk Respons Kritik Publik

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih saat pemerintahannya baru berjalan tepat empat bulan. Dalam perombakan kabinet pertama ini, Presiden mencopot Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta melantik Brian Yuliarto sebagai penggantinya. Langkah ini dinilai krusial untuk merespons kritik masyarakat sekaligus mengingatkan para menteri agar bekerja sesuai dengan kehendak publik.

Presiden Prabowo Subianto melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (19/2/2025) sore. Pelantikan itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Beberapa menteri dimaksud, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie.

Ditemui seusai pelantikan, Brian yang merupakan guru besar pada Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung (ITB), Jawa Barat, dengan rekam jejak riset terkait teknologi nano dan kuantum itu mengaku mendapatkan kabar akan dilantik sebagai Mendiktisaintek pada Rabu pagi sekitar pukul 09.00, sekitar enam jam sebelum waktu pelantikan di Jakarta. Saat kabar itu diterima, ia masih berada di Bandung.

Kendati demikian, lulusan program magister dan doktoral di University of Tokyo itu mengaku sudah sempat berkomunikasi dengan Presiden Prabowo. Salah satunya diminta untuk segera berkonsolidasi untuk merealisasikan program kerja Presiden.

”Tentu ada pembicaraan, ada banyak hal, ya, tentang pembangunan Indonesia. Tetapi, untuk dikontak itu baru tadi pagi,” kata Brian.

Brian dilantik untuk menggantikan posisi Mendiktisaintek yang sebelumnya dijabat oleh Satryo Soemantri Brodjonegoro. Dalam empat bulan masa kepemimpinan Satryo, kementerian tersebut menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara (ASN) yang belum dicairkan pemerintah. Selain itu, pada akhir Januari, para pegawai Kemendiktisaintek juga sempat menggelar demonstrasi untuk memprotes pemecatan sepihak sejumlah ASN oleh Satryo. Terakhir, kebijakan pemotongan anggaran pendidikan juga menjadi sorotan masyarakat hingga memicu unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah, Senin (17/2/2025).

Brian pun mengaku belum bisa memaparkan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik karena baru saja dilantik. Meski demikian, ia berjanji akan segera mempelajari semua masalah, tidak terkecuali soal tunjangan kinerja dosen.

”Nanti kami pelajari semuanya, kami selesaikan secara cepat bersama-sama, koordinasi dengan stakeholder yang lain, ya. Saya, kan, baru masuk nih soalnya, tentu saya pelajari dengan teman-teman di kementerian,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Wakil Mendiktisaintek Stella Christie tidak menjawab saat ditanyakan alasan pergantian Mendiktisaintek. Namun, ia meyakini bahwa keputusan Presiden selalu dibuat untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, dirinya pun mendukung perombakan kabinet ini.

Sekalipun dilakukan pada masa pemerintahan yang baru berjalan empat bulan, menurut dia, pergantian menteri tidak akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja di internal Kemendiktisaintek. Sebab, siapa pun menteri yang menjabat jajaran Kemendiktisaintek akan mendukung. ”Kalau untuk kinerja, kami selalu membantu menteri yang sudah siap untuk mengatur keputusan,” kata Stella.

Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai, perombakan kabinet untuk pertama kalinya ini dilakukan oleh Presiden untuk merespons sejumlah persoalan di Kemendiktisaintek, termasuk kritik keras dari publik. Permasalahan itu terutama soal pencairan tunjangan kinerja dosen ASN dan pemotongan anggaran yang dikabarkan berimbas hingga ke pemotongan angggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Problem-problem itu tidak hanya dikritik, tetapi juga memicu unjuk rasa di sejumlah daerah.

”Dua hal itu yang saya pikir menjadi alasan mendesak adanya pergantian menteri agar berbagai kritik keras itu tidak menjadi bola panas berkepanjangan di ruang publik,” kata Wasisto.

Menurut dia, tidak ada parameter ideal perombakan kabinet harus mengacu pada periode tertentu. Oleh karena itu, bukan masalah jika Presiden melihat perlu ada pergantian menteri pada bulan keempat masa kepemimpinannya. Sebab, apabila kinerja para pembantu Presiden menuai kritik keras dari publik dalam waktu panjang, itu tentu menjadi bahan evaluasi langsung dari Presiden.

Perombakan kabinet untuk pertama kalinya ini dilakukan oleh Presiden untuk merespons sejumlah persoalan di Kemendiktisaintek, termasuk kritik keras dari publik.

Wasisto melihat, pola perombakan kabinet ini juga bisa menjadi pola baru dalam reshuffle kabinet. Ada kecenderungan bahwa Presiden mengevaluasi para menterinya berdasarkan kesesuaian kebijakan dengan dampak yang terjadi di masyarakat, bukan sekadar pertimbangan politis. Oleh karena itu, para menteri lain juga harus benar-benar memperhatikan kinerjanya agar tidak bertentangan dengan kehendak publik.

”Terlebih lagi publik semakin kritis. Hal ini yang kemudian berkembang jadi pertimbangan serius (dari Presiden dalam merombak kabinet),” ujar Wasisto.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir melalui keterangan tertulis mengatakan, ia meyakini bahwa Brian dapat menjalankan mandat sebagai Mendiktisaintek dari Presiden dengan sebaik-baiknya. Namun, ia mengingatkan bahwa pendidikan tinggi penting untuk menguatkan pendidikan karakter dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki penguasaan sains dan teknologi serta berdaya saing tinggi. Untuk itu, ia pun berharap agar kebijakan Kemendiktisaintek mengedepankan prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keadilan bagi semua institusi pendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik beberapa pejabat lain. Mereka adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letnan Jenderal Nugroho Sulistyo Budi, serta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. Selain itu, dilantik pula Wakil Ketua BPKP Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi.

Selain mereka yang dilantik, ada pula Marsekal Madya Mohammad Syafii yang bakal menjadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas). Pakar keamanan siber Pratama Persadha juga hadir karena menurut kabar, ia akan menjadi Wakil Kepala BSSN. Keduanya datang dengan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi biru, sama dengan para pejabat yang dilantik.

Namun, hingga acara berakhir, mereka tidak dilantik oleh Presiden. Presiden dan Wakil Presiden hanya menyalami mereka setelah melantik Mendiktisaintek serta sejumlah kepala dan kepala badan. Kendati demikian, mereka mengaku sebelumnya juga dihubungi oleh pihak Istana.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa mereka datang sebagai undangan. Sebab, Kepala Basarnas dan Wakil Kepala BSSN tidak dilantik oleh Presiden. ”Tidak ada undangan pelantikan, mereka datang sebagai undangan,” ujarnya.