KTT BRICS Dorong Reformasi Multilateralisme PBB

RIO DE JANEIRO, KOMPAS — Banyaknya pelanggaran terhadap hukum internasional dan melemahnya sistem multilateralisme menjadi salah satu sorotan utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-17 BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, 6-7 Junli 2025. Berangkat dari hal itu, para pemimpin negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, sepakat untuk mendorong reformasi tata kelola global dan penguatan multilateralisme. Hal ini pun menjadi satu dari empat kesepakatan BRICS yang dituangkan dalam ”Leaders Declaration”.

BRICS merupakan organisasi kerja sama multilateral yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan China. Dalam perkembangannya, sejumlah negara bergabung dalam organisasi ini, termasuk Indonesia.

Dalam forum KTT Ke-17 BRICS yang di Rio de Janeiro, Presiden Prabowo juga mengusulkan gagasan ”South-South Economic Compact”. Melalui gagasan tersebut, ia mendorong agar negara-negara dalam BRICS menjadi motor penggerak perekonomian negara-negara di belahan selatan dunia yang didominasi oleh negara-negara berkembang. Hal ini penting di tengah ketidakpastian ekonomi global yang terutama berimbas pada negara-negara di selatan.

KTT Ke-17 BRICS mengusung tema ”Penguatan Kerja Sama Global South untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun kehadiran Indonesia menjadi yang pertama kalinya setelah menyatakan bergabung dalam forum multilateral tersebut, awal tahun ini. Presiden Prabowo menghadiri langsung pertemuan tersebut didampingi sejumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Dari hasil pertemuan perwakilan negara-negara BRICS yang digelar tertutup, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dilahirkan ”Leaders Declaration” yang salah satu poinnya soal kesepakatan tentang pentingnya penguatan multilateralisme dan reformasi tata kelola global.

Menyangkut hal ini, Presiden Prabowo kembali menyampaikan komitmen Indonesia agar terwujudnya perdamaian dunia melalui multilateralisme dan pentingnya menghormati hukum internasional. Presiden juga menegaskan menolak penggunaan standar ganda dan perang, termasuk dukungan pada kemerdekaan Palestina dan menolak agresi dari Israel.

Selain itu, Presiden mendorong pentingnya mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan memasukkan keterwakilan negara-negara di selatan sehingga lahir kepemimpinan multilateral yang lebih adil. Agar hal ini terwujud, BRICS didorong untuk mengupayakannya di PBB.

Yang juga diingatkan oleh Presiden Prabowo adalah Kesepakatan Dasasila Bandung yang lahir dari Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung. Meski kesepakatan itu lahir tujuh dekade silam, poin-poinnya masih relevan untuk dihidupkan kembali di tengah dinamika global saat ini.

Dasasila Bandung merumuskan sepuluh prinsip utama untuk menjaga perdamaian dan kerja sama antarbangsa, terutama di tengah ketegangan Perang Dingin. Poin-poin penting yang dihasilkan di antaranya menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah, tidak melakukan agresi atau campur tangan dalam urusan negara lain, penyelesaian sengketa secara damai, serta pentingnya kerja sama ekonomi dan budaya.

Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi Gerakan Non-Blok dan simbol solidaritas negara-negara yang baru merdeka dalam menghadapi dominasi Blok Barat dan Timur.

Poin lain yang disepakati dalam KTT BRICS, menurut Airlangga, terkait penguatan kerja sama ekonomi, perdagangan, dan keuangan. ”Poin ini penting bagi Indonesia di tengah ketidakpastian. Kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga menjadi pasar bagi produk-produk Indonesia,” ujarnya.

Masih terkait hal itu, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa kemitraan ekonomi negara berkembang menjadi sangat penting dan diharapkan kemanfaatan dari New Development Bank (NDB), bank bentukan BRICS, bisa ditingkatkan. Dalam forum sempat disinggung pula soal 120 proyek yang tengah ditangani oleh NDB. Proyek itu terbentang dari infrastruktur hingga proyek energi bersih.

Dua poin lain yang disepakati, lanjut Airlangga, terkait upaya untuk bersama-sama mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan inklusif, serta kerja sama dalam mempromosikan pembangunan manusia, sosial, dan kebudayaan.

Poin-poin kesepakatan itu, terutama soal reformasi tata kelola global, diyakini bisa didorong dan diwujudkan oleh BRICS. Pasalnya, negara-negara anggota BRICS memiliki kekuatan yang mumpuni dengan merepresentasikan 40 persen PDB global dan 56 persen penduduk dunia.

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir mengungkapkan, atensi besar pemimpin negara-negara BRICS pada pentingnya multilateralisme, sejak KTT dibuka pada Minggu pagi hingga siang, dipantik oleh situasi dunia yang saat ini tidak menentu akibat banyaknya pelanggaran hukum internasional dan melemahnya sistem multilateral.

”Jadi, salah satu isu yang paling banyak diangkat oleh negara-negara anggota adalah pentingnya BRICS mengambil kepemimpinan untuk Global South agar bisa mendorong reformasi sistem multilateral,” tambahnya.

BRICS juga diharapkan bisa menyatukan negara-negara selatan untuk kepentingan itu karena situasi dunia yang kondusif penting bagi negara-negara selatan untuk bisa berkembang maju.

Negara-negara BRICS diharapkan menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dari supply chain. Itu ide Presiden

Dalam forum KTT BRICS tersebut, menurut Arrmanatha, Presiden Prabowo juga sempat mengusulkan gagasan South-South Economic Compact. Ide ini diutarakan Presiden di sesi kedua forum KTT yang membahas kaitan multilateralisme dengan sektor keuangan dan kecerdasan buatan (AI/artificial intelligence). Melalui gagasan itu, negara-negara dalam BRICS didorong untuk menjadi motor penggerak pembangunan negara-negara di selatan.

”Negara-negara BRICS diharapkan menjadi motor untuk memberikan akses yang lebih luas kepada negara-negara Global South untuk perdagangan, untuk juga lebih mengintegrasikan perekonomiannya untuk menjadi bagian dari supply chain. Itu ide Presiden,” katanya.

Ia pun mengungkapkan, banyak negara anggota BRICS menyatakan bahwa reformasi multilateralisme merupakan keniscayaan yang dibutuhkan negara-negara berkembang tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga berkembang. Hal serupa disampaikan Presiden Prabowo dalam forum.

Oleh karena itu, reformasi multilateralisme penting tidak hanya dalam konteks perdamaian dan keamanan, tetapi juga dalam konteks perdagangan. ”Karena memang selama ini reform, khususnya di dalam konteks Bretton Woods Institution, IMF dan Bank Dunia, itu sangat lambat. Oleh karena itu, BRICS yang mengambil inisiatif untuk membentuk NDB. Ini salah satu opsi agar negara berkembang sendiri bisa menjawab persoalan pembangunannya, pembiayaan-pembiayaan pembangunannya sendiri,” tambahnya.

Selain itu, agar reformasi tata kelola global dan penguatan multilateralisme bisa terwujud, negara-negara BRICS di PBB disebutnya bakal bersatu dan bakal menjadi kelompok kekuatan yang mempercepat reformasi di PBB. Indonesia ditekankannya, termasuk yang akan mendorong hal itu.

”Di PBB, tahun lalu, Indonesia sangat aktif dalam dalam pembahasan reform di PBB. Kita menjadi salah satu pemain yang bisa menghasilkan yang namanya pack of the future di PBB. Nah, sekarang kita masuk di BRICS, tadi salah satu usul, dari kalau tidak salah itu Afrika Selatan atau Brasil ya, itu mendorong agar negara-negara BRICS di PBB jadi salah satu kelompok force yang bisa, mempercepat reformasi di PBB. Dalam hal ini, tentunya Indonesia akan bisa bermain yang cukup besar di situ,” jelasnya.