Resolusi itu menegaskan bahwa tindakan Israel bisa menggagalkan seluruh capaian normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab.
15 Sep 2025 18:13 WIB · Internasional
DOHA, SENIN — Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam atau KTT OKI di Doha, Qatar, Senin (15/9/2025), membahas rancangan resolusi untuk menyikapi Israel. Tindakan Israel dinilai sudah mengancam masa depan perdamaian dan normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel.
Serangan udara Israel ke Doha pada 9 September 2025 dipandang bukan sekadar pelanggaran kedaulatan, tetapi juga ancaman terhadap stabilitas kawasan. Lima anggota Hamas tewas dalam serangan tersebut dan satu petugas keamanan Qatar.
Resolusi itu menegaskan bahwa tindakan Israel bisa menggagalkan seluruh capaian normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab. Selama beberapa tahun terakhir, normalisasi itu dipandang sebagai terobosan diplomasi Timur Tengah.
”Serangan brutal Israel terhadap Qatar serta tindakan bermusuhan lain, termasuk genosida, pembersihan etnis, pengepungan, dan kolonisasi, mengancam perdamaian dan koeksistensi di kawasan,” demikian kutipan dari draf resolusi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang diperoleh Reuters.
”Semua yang telah dicapai di jalur normalisasi hubungan, baik perjanjian yang ada maupun rencana di masa depan, kini terancam,” demikian sebagian isi naskah seperti diberitakan Reuters, Senin (15/9/2025).
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/12/31d324812e8a7b76bd1afbe1cfb81f78-QATAR_UAE_POLITICS_DIPLOMACY_ISRAEL_PALESTINIAN_132449245.jpg)
Normalisasi yang digadang-gadang lewat Abraham Accords pun kini goyah. Uni Emirat Arab (UEA) memanggil wakil duta besar Israel untuk menyampaikan protes resmi, Jumat (12/9/2025). Pemerintah UEA menilai serangan dan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai langkah bermusuhan. UEA juga menegaskan stabilitas Qatar adalah bagian tak terpisahkan dari keamanan Teluk.
Sementara Arab Saudi menegaskan, kemerdekaan negara Palestina sebagai syarat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Selama ini, Washington mendorong Arab Saudi untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Para pemimpin OKI yang beranggotakan 57 negara serta Liga Arab yang beranggotakan 22 negara dijadwalkan hadir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah memastikan kehadirannya, begitu pula Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/15/e0893f76aae3e740f62cfef429002c80-doha_4.jpg)
Sebelum bertolak ke Doha, Pezeshkian menegaskan Israel telah menyerang banyak negara Islam sejak 7 Oktober 2023, termasuk Lebanon, Irak, Iran, Yaman, dan Qatar. ”Rezim ini melakukan apa pun sesuka hati. Sayangnya, AS dan negara-negara Eropa mendukung tindakan ini,” ujarnya.
Lewat cuitan di X, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan, bahwa dalam hal ini, Iran bersama Qatar. Ia tidak menyinggung serangan Iran ke pangkalan udara AS di Qatar pada 23 Juni 2025.
Serangan Iran terhadap Pangkalan Udara Al Udeid di luar kota Doha itu merupakan respons terhadap pengeboman AS terhadap tiga lokasi nuklir di Iran. ”Iran berdiri bersama Qatar dan semua saudara Muslim, melawan teror yang meneror kawasan,” demikian cuitan Araghchi.
Peringatan dan kecaman itu datang di tengah proses normalisasi hubungan antara Israel dan sejumlah negara Arab. Proses normalisasi ini digagas sejak 2020 melalui Abraham Accords. Di bawah mediasi Amerika Serikat (AS), UEA, Bahrain, Maroko, dan Sudan menjadi negara-negara yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel.
Namun, serangan Israel ke Doha itu menjadi ujian baru. Sebelumnya, serangan Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023 juga telah disebut sebagai sandungan terhadap kelanjutan normalisasi.
Dikutip Al-Jazeera 2023, peneliti senior Chatham House Galip Dalay, menilai perang di Gaza akan memaksa Timur Tengah memulai lagi proses itu. Menurut dia, normalisasi hubungan Israel–Arab praktis keluar dari meja pembahasan sejak serangan Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/10/3d182583ded3b4ddc5f61bb983c3efb1-QATAR_ISRAEL_PALESTINIAN_HAMAS_132427481.jpg)
Di Israel, Perdana Menteri Israel Netanyahu menghadapi tekanan politik dan publik soal nasib 48 sandera yang masih ditahan Hamas di Gaza. Pemerintah Israel memperkirakan hanya 20 dari mereka yang masih hidup.
Netanyahu menyebut keberadaan pemimpin Hamas di Qatar sebagai penghalang utama pembebasan sandera. Ia mendesak Doha untuk mengusir atau menyeret mereka ke pengadilan. ”Jika tidak, kami akan bertindak sendiri,” katanya pekan lalu.
Pernyataan ini menambah ketegangan dengan Qatar. Sebagai mediator utama antara Hamas, Israel, Mesir, dan Amerika Serikat, Doha menilai sikap Israel justru merusak peluang perdamaian. Namun, Qatar menegaskan tak akan menghentikan perannya dalam proses gencatan senjata itu.
Di sisi lain, kesungguhan ancaman normalisasi itu juga diragukan. Lembaga kajian keamanan internasional yang berbasis di New York, Soufan Center, menilai, keberhasilan mengumpulkan KTT sebesar ini dalam waktu kurang dari sepekan sudah menunjukkan adanya kegawatan bersama di kawasan.
”Tapi pertanyaannya adalah apakah KTT itu hanya akan berakhir pada kecaman atau dapat menuju langkah yang dapat menuntut konsekuensi lebih dari Israel. Termasuk penurunan hubungan diplomatik, sanksi ekonomi terbatas, serta pembatasan wilayah udara dan akses,” tulis analisis lembaga itu.
Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyatakan, Israel melakukan ”terorisme negara”. Ia menegaskan, serangan Israel tidak akan menghentikan peran Doha dalam memediasi konflik Gaza. Ia meminta komunitas internasional untuk berhenti menerapkan standar ganda dan memberi sanksi pada Israel.
”Sudah saatnya komunitas internasional berhenti menerapkan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang dilakukan,” katanya pada pertemuan di Doha, Minggu (14/9/2025).
Sudah saatnya komunitas internasional berhenti menerapkan standar ganda dan menghukum Israel atas semua kejahatan yang dilakukan.
Namun, sejauh ini, belum ada pembahasan sanksi terhadap Israel dalam KTT OKI itu. Qatar menjadi perantara diplomasi di kawasan Timur Tengah. Atas permintaan AS, Qatar menampung kepemimpinan politik Hamas agar tetap ada saluran komunikasi dengan Israel. Namun, posisi ini kini justru membuat Qatar menjadi sasaran serangan dan tudingan Israel.
Serangan Israel terjadi padahal AS mempunyai pangkalan militer di Doha. Profesor di Hamad bin Khalifa University di Doha, Sultan Barakat, mengatakan, AS perlu menjelaskan bagaimana serangan itu terjadi. Serangan Israel ke Qatar adalah ancaman bagi seluruh dunia.
”AS perlu menjelaskan bagaimana serangan ini bisa terjadi di bawah pengawasannya,” ujarnya seperti dikutip Al Jazeera.
Serangan Israel ke Doha juga membuat Washington dalam posisi sulit. Presiden AS Donald Trump menyatakan ketidakpuasan terhadap langkah Israel. ”Kami bersama Qatar. Mereka adalah sekutu besar,” kata Trump.
Ia menegaskan kepada Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, bahwa serangan semacam itu tidak boleh terulang. Namun, di sisi lain, AS tetap mendukung tujuan Israel mengeliminasi Hamas. Trump menyebutnya sebagai tujuan yang layak diperoleh.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio tengah berada di Israel untuk bertemu Netanyahu dan pejabat lain. Washington ingin menegaskan kekhawatiran atas serangan ke Qatar. Kedatangan Rubio juga untuk membicarakan rencana serangan Israel terbaru di Gaza City.
Dikutip media BBC, Rubio dan Netanyahu bertemu di Yerusalem. Pembahasan mengenai dampak serangan Israel di Qatar yang diperkirakan menjadi agenda utama. ”Jelas, kami tidak suka dengan ini. Presiden juga tidak suka dengan ini. Sekarang kita harus maju dan mencari solusi untuk langkah berikutnya,” katanya sebelum pertemuan itu.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2025/09/15/1e7adce71c79b77d17247dfdef18f53f-doha_1.jpg)
Sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 orang dan menahan 251 lainnya, perang di Gaza telah merenggut lebih dari 64.000 korban jiwa, menurut data otoritas setempat. Sekitar separuh korban adalah perempuan dan anak-anak.
Israel membantah tuduhan genosida. Pemerintah Israel menyebut operasi militer di Gaza adalah bentuk pembelaan diri menghadapi serangan Hamas. Namun, tudingan Israel melakukan genosida semakin menguat.
KTT OKI di Doha berpotensi menjadi titik balik politik kawasan. Normalisasi yang dulu dipandang sebagai pencapaian diplomasi bersejarah dipertaruhkan. Lebih dari sekadar forum diplomasi, KTT ini menjadi ajang untuk membuktikan dunia Islam siap mempertaruhkan normalisasi dengan Israel, demi solidaritas terhadap Palestina dan kedaulatan Qatar. (AP/Reuters)
Penulis:
Irene SarwindaningrumEditor:
Nur HidayatiPenyelaras Bahasa:
Apolonius Lase