Kunjungan Kenegaraan di China Tuntas, Presiden Prabowo Bertolak ke AS

BEIJING, KOMPAS — Setelah tuntas dengan kunjungan kenegaraan selama tiga hari di China, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, untuk melanjutkan rangkaian lawatan kenegaraannya, pada Minggu (10/11/2024) siang waktu Beijing, China.

Presiden Prabowo Subianto dan rombongan Kabinet Merah Putih terbang menuju Washington DC, Amerika Serikat (AS), dari Bandara Internasional Capital Beijing (BCIA), Beijing, China, Minggu (10/11/2024) pukul 14.40 waktu setempat. Rombongan Presiden dilepas oleh Menteri Sumber Daya Air China Li Guoying dan sejumlah Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China.

Menurut rencana, Presiden akan berada di AS selama dua hari, yakni 11-12 November 2024. Salah satu agendanya adalah pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden.

Sebelum bertolak ke AS, Presiden dan rombongan melakukan kunjungan kenegaraan perdana ke China selama tiga hari sejak Jumat (8/11/2024).

Presiden mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping, yang dilanjut dengan penandatanganan sejumlah kerja sama, dan ditutup dengan jamuan makan malam dari Presiden China Xi Jinping. Sebelumnya, Presiden juga bertemu dengan Perdana Menteri Li Qiang dan Ketua Kongres Rakyat Nasional China (NPC) Zhao Leji.

Selain itu, Prabowo menghadiri forum bisnis Indonesia-China yang mempertemukan para pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan pengusaha China. Dalam forum tersebut, Presiden menyaksikan penandatanganan kesepakatan kerja sama ekonomi yang nilai investasinya mencapai 10,07 miliar dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 157,64 triliun.

Ditemui di Beijing, Minggu pagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Xi Jinping, Presiden Prabowo menyepakati sejumlah kerja sama. Salah satunya terkait pengembangan sektor ekonomi biru yang merupakan pendalaman dari sektor maritim seperti energi, solar, dan perikanan.

Di luar itu, perjanjian kerja sama yang disepakati Indonesia dan China antara lain terkait protokol fitosanitari untuk produk kelapa yang diekspor dari Indonesia ke China serta promosi perikanan berkelanjutan.

Kerja sama terkait mineral kritis, mineral hijau, dan sumber daya air juga turut ditandatangani. Selain itu, ada pula kesepakatan soal keamanan maritim serta proyek pendanaan program makan siang gratis di sekolah di Indonesia.

Saat bertemu Xi Jinping, Presiden Prabowo sempat menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kerja sama kedua negara. Begitu pula Xi Jinping menyampaikan kesediaan China untuk meningkatkan kerja sama dan melanjutkan tradisi persahabatan kedua negara yang sudah berlangsung 75 tahun.

Airlangga melanjutkan, kedua presiden itu juga menyinggung soal proyek kerja sama pembangunan di Indonesia.

Misalnya, kereta cepat Jakarta-Bandung serta rencana pembangunan bendungan di utara Pulau Jawa. Tak hanya itu, pihak Beijing juga membicarakan soal pengembangan kawasan industri di kedua negara, pertukaran mata uang lokal, dan sistem pembayaran dengan mata uang lokal. ”Kami juga membahas soal geopolitik, termasuk situasi terakhir dari terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika,” kata Airlangga.

Ia tidak memungkiri, dampak keterpilihan Trump serta rivalitas China dengan AS bisa berpengaruh ke Indonesia. Akan tetapi, Indonesia mengantisipasinya dengan mempertahankan sikap politik luar negeri yang tidak berpihak. Indonesia tetap akan bekerja sama dengan seluruh kekuatan yang ada di dunia.

”Indonesia adalah negara yang nonblok, non-align, jadi bisa bekerja sama dengan siapa pun,” kata Airlangga.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam melihat kerja sama Indonesia dengan China dalam konteks rivalitas antara China dan AS merupakan tantangan sekaligus peluang strategis.

Selama pemerintah mampu memainkan peran diplomatik yang cerdas dan tetap konsisten menjaga posisi tidak memihak, Indonesia bahkan dilihatnya bisa memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia perlu menjaga keseimbangan dengan tidak terlalu condong ke salah satu pihak. Pemerintah juga harus memprioritaskan kepentingan nasional untuk mendukung stabilitas pembangunan dan kedaulatan negara.

”Posisi ini membutuhkan diplomasi yang cerdas, fleksibilitas, dan fokus pada tujuan jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat regional dan global,” kata Umam.

Lebih lanjut, menurut dia, rivalitas antara China dan AS mencakup berbagai dimensi, seperti ekonomi, politik, militer, dan teknologi, dan Indonesia memiliki peluang untuk mengambil keuntungan dari kedua negara besar tersebut, dengan sejumlah strategi.

Keuntungan itu antara lain memanfaatkan persaingan ekonomi untuk menarik investasi. China dan AS dalam upaya memperluas pengaruh di kawasan Asia Pasifik sering berlomba-lomba memberikan investasi dan proyek infrastruktur. Indonesia dapat memanfaatkan situasi itu dengan menarik investasi dari kedua negara untuk mendukung pembangunan nasional, termasuk proyek infrastruktur besar seperti jalan tol, pelabuhan, dan pengembangan teknologi digital. Misalnya, Belt and Road Initiative (BRI) dari China membawa banyak investasi besar ke Indonesia, sedangkan AS juga menawarkan kerja sama ekonomi dan teknologi melalui berbagai mekanisme seperti Indo-Pacific Economic Framework.

Strategi lainnya, memperkuat posisi sebagai negara nonblok. Dalam rivalitas AS-China, menurut Umam, Indonesia harus memanfaatkan posisinya sebagai salah satu negara terpenting di ASEAN untuk mendorong stabilitas regional, diplomasi multilateral, dan menjadi jembatan dialog.

”Indonesia dapat mengambil peran sebagai mediator atau fasilitator dalam pertemuan internasional, memperkuat posisinya sebagai pemimpin regional dan memperluas pengaruh diplomatik,” ujarnya.

Selain itu, strategi lain yang bisa ditempuh di antaranya diversifikasi mitra perdagangan. Dengan menjaga hubungan baik dengan AS dan China, Indonesia dapat meningkatkan diversifikasi pasar ekspor dan impor. China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi tetap penting bagi Indonesia untuk memperluas akses ke pasar AS dan sekutu-sekutu lainnya guna menjaga ketahanan ekonomi.