Tarif Trump Ditunda, Pelaku Usaha Tetap Bersiasat Efisiensi hingga Buka Ceruk Pasar Baru

Penundaan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia memberi angin segar bagi pelaku usaha di Jawa Timur. Namun, berbagai ikhtiar tetap dikerahkan demi kelangsungan produksi dan mencegah pemutusan hubungan kerja.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pengenaan sebagian tarif bea masuk impor yang sedianya berlaku mulai 9 April 2025, ditunda hingga 90 hari ke depan. Informasi mengenai penundaan tarif itu pun telah diterima oleh para pengusaha di Jawa Timur terutama yang produknya berorientasi ekspor ke negeri Paman Sam tersebut.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan pihaknya telah mengonfirmasi secara langsung informasi terkait penundaan tarif Trump tersebut kepada para pengusaha Jatim. Hasilnya, mereka menyatakan, Amerika Serikat sepakat memundurkan pemberlakuan tarif resiprokal selama tiga bulan atau 90 hari untuk negara-negara yang tidak melawan termasuk Indonesia.

“Alhamdulillah, pengusaha Jatim punya waktu tiga bulan untuk kembali bekerja menggunakan resources (sumber daya) mereka sambil menunggu bagaimana hasil negosiasi pemerintah Indonesia (dengan Amerika Serikat),” ujar Adhy, Kamis (11/4/2025).

Penundaan implementasi kebijakan tarif resiprokal ini menjadi angin segar bagi pengusaha juga Pemerintah Provinsi Jatim. Bagaimana tidak, Amerika Serikat menjadi negara tujuan ekspor terbesar bagi Jatim dengan pangsa pasar 14,3 persen. Produk unggulannya antara lain kayu olahan, perhiasan emas, dan alas kaki.

Penundaan pemberlakuan kebijakan tarif resiprokal menjadi momentum bagi pengusaha dan pemerintah daerah untuk menyusun langkah strategis. Oleh karena itulah, Pemprov Jatim telah mengumpulkan pada pengusaha besar dari berbagai bidang usaha yang tergabung dalam Apindo Jatim, Rabu (9/4/2025) malam.

Para pengusaha ini mengelola industri padat karya yang mempekerjakan ribuan karyawan. Secara keseluruhan jumlah karyawan dari industri itu lebih dari 50.000 orang sehingga apabila terjadi gangguan usaha akan berdampak signifikan terhadap kinerja ekonomi Jatim.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan inti dari pertemuan itu membahas dampak dinamika ekonomi global terutama pengenaan tarif resiprokal sebesar 32 persen terhadap produk-produk Indonesia terutama dari Jatim. Pembahasan dilakukan secara detil hingga hal-hal yang sifatnya teknis seperti volume pesanan yang terdampak hingga bahan baku yang diperlukan oleh perusahaan.

“Ternyata mereka semua memiliki ketahanan yang luar biasa sehingga sudah mengantisipasinya. Ada juga yang mereka harapkan dari pemprov untuk menjaga perekonomian tetap stabil,” kata Emil.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta para pengusaha berkomitmen tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan karyawan. Sebagai gantinya, perusahaan bisa menerapkan kebijakan pengurangan jam kerja atau hari kerja karyawan.

“Mungkin yang dilakukan adalah opsi mengurangi jam kerja atau hari kerja. Ini penting untuk menjaga ekonomi Jatim tetap stabil,” ucap Khofifah.

Menanggapi permintaan itu, Ketua Dewan Penasehat Apindo Jatim Alim Markus mengatakan kebijakan tarif bea impor Presiden Donald Trump berdampak signifikan terhadap industri manufaktur. Namun, pihaknya berjanji akan berupaya menyalurkan para pekerja kepada perusahaan-perusahaan baru yang membutuhkan karyawan untuk mencegah PHK besar-besaran.

“Kami tidak ada PHK. Kami salurkan ke perusahaan-perusahaan baru yang membutuhkan,” ujar Alim Markus.

Alim meminta pemerintah provinsi maupun pusat fokus memetakan opsi-opsi kebijakan untuk membantu pengusaha bertahan ditengah kondisi global yang penuh ketidakpastian saat ini. Pelaku usaha ingin pemerintah menjaga iklim usaha tetap kondusif agar mereka bisa memaksimalkan produktivitas sembari mencari peluang pasar di luar Amerika Serikat.

Emil menambahkan Pemprov Jatim berkomitmen membantu pengusaha mencari jalan keluar menghadapi tantangan ekonomi global. Salah satunya, membantu melakukan penetrasi pasar ke negara-negara lain yang potensial.

Pemprov Jatim akan membantu mengidentifikasi produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh para pelaku industri untuk memudahkan memetakan pangsa pasar potensial di luar Amerika Serikat yang sesuai karakter produk tersebut.  Misalnya, apakah produk dari pabrik tertentu cocok untuk pasar di Asia Timur atau negara-negara di Uni Emirat Arab. Saat bersamaan, pihaknya juga mengidentifikasi praktek-praktek kecurangan perdagangan internasional yang berpotensi membuat Amerika Serikat semakin marah.

Selanjutnya, Pemprov Jatim menggali masukan dari pelaku usaha sebagai bahan menyusun rekomendasi kebijakan untuk pemerintah pusat. Saat bersamaan, Emil akan mengintensifkan komunikasi dengan para perwakilan negara-negara di Jatim untuk membuka peluang pasar baru.

Masih dalam upaya menjaga kinerja ekonomi Jatim, pemerintah provinsi berjanji memperkuat koperasi dan pelaku usaha mikro kecil menengah. Alasannya, UMKM menopang lebih dari 58 persen pertumbuhan ekonomi Jatim.

Pelaku UMKM juga sudah terbukti memiliki resiliensi tinggi menghadapi krisis ekonomi seperti saat Pandemi Covid-19 lalu. Strateginya antara lain meminta BUMD terutama Bank Jatim dan Bank UMKM Jatim mendampingi permodalan pelaku UMKM.

Khofifah minta bank milik pemprov tersebut mengucurkan kredit modal usaha dengan bunga ringan atau di bawah suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, perbankan diminta menyalurkan kredit tanpa agunan kepada pelaku usaha mikro guna menyiasati jebakan rentenir.

Jatim terus berupaya mengubah tantangan menjadi peluang demi menjaga kinerja ekonominya karena provinsi berjuluk Brangwetan ini penyumbang terbesar kedua ekonomi nasional dengan kontribusi 14,39 persen dan penyumbang terbesar kedua ekonomi di Pulau Jawa dengan kontribusi lebih dari 25 persen.