Industri Petrokimia Cari Alternatif Bahan Baku dari Luar Timur Tengah

JAKARTA, KOMPAS — Industri petrokimia nasional mulai mengalihkan sumber pasokan bahan baku dari kawasan Timur Tengah menyusul ketidakpastian geopolitik di wilayah tersebut. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kesinambungan produksi, yang saat ini bertahan di kisaran 70 persen dari kapasitas.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, pelaku industri telah mencari alternatif pasokan nafta dari luar Timur Tengah, terutama dari Amerika Serikat. Upaya penjajakan juga dilakukan ke negara di kawasan Asia tengah dan Afrika.

”Pelan-pelan kita sudah mulai dapat dari AS. Secara stok bahan baku aman, tidak ada masalah. Tantangannya sekarang lebih pada pengaturan jadwal kedatangan kapal (yang membawa bahan baku) agar selaras dengan ritme produksi. Jadi, sekarang, secara produksinya sekitar 70 persen,” ujar Fajar, Senin (27/4/2026), saat dihubungi.

Selama ini, kebutuhan nafta industri petrokimia nasional masih 100 persen bergantung pada impor, dengan sekitar 70 persen pasokan berasal dari Timur Tengah. Namun, distribusi dari kawasan tersebut terganggu, antara lain karena jalur pelayaran di Selat Hormuz yang belum sepenuhnya lancar dan aman sehingga menghambat pergerakan kapal.

Perubahan sumber pasokan berdampak pada waktu pengiriman. Jika dari Timur Tengah membutuhkan 10–15 hari, pasokan dari luar kawasan tersebut bisa memakan waktu hingga 50 hari. Kondisi ini menuntut penyesuaian perencanaan produksi dan logistik industri.

Di sisi lain, harga bahan baku masih berfluktuasi meski mulai menunjukkan tren pelandaian. Harga minyak mentah kembali menyentuh kisaran 100 dolar AS per barel, sementara harga nafta berada di atas 1.000 dolar AS per ton.

”Gejolak harga sudah tidak seekstrem sebelumnya, tetapi masih ada potensi kenaikan. Ini masa transisi menuju keseimbangan harga baru,” kata Fajar.

Selain diversifikasi sumber pasokan, industri juga mulai menjajaki alternatif bahan baku selain nafta, yakni gas minyak cair (LPG) dan kondensat. Secara teknologi, LPG dapat menggantikan 30–50 persen konsumsi nafta.

Dengan total kebutuhan nafta nasional berkisar 4–5 juta ton per tahun yang saat ini diserap dua produsen utama, yakni Chandra Asri dan Lotte Chemical, pemanfaatan LPG berpotensi menambah pasokan bahan baku setara 2–3 juta ton.

Namun, pemanfaatan LPG sebagai bahan baku masih terkendala kebijakan biaya masuk sebesar 5 persen. Saat ini, kata Fajar, pelaku industri menunggu langkah pemerintah yang sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan LPG di sektor industri.

”Momentum ini penting. Jika keputusan diambil sekarang, pasokan bisa masuk dalam 50 hari ke depan, saat harga LPG biasanya lebih kompetitif dibandingkan nafta,” ujar Fajar.

Dalam kondisi geopolitik saat ini, Fajar melanjutkan, pihaknya juga meminta pemerintah memperkuat ekosistem industri daur ulang sebagai sumber alternatif bahan baku. Saat ini, kapasitas industri daur ulang berkisar 2–3 juta ton, tetapi utilisasinya baru sekitar 500.000 ton.

Salah satu kendala utama adalah skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dinilai memberatkan pelaku usaha daur ulang. Oleh karena itu, industri mengusulkan insentif, termasuk kemungkinan PPN ditanggung pemerintah selama periode tekanan pasar akibat geopolitik.

”Kalau ini bisa didorong, industri daur ulang dapat membantu menutup kekurangan pasokan bijih plastik,” kata Fajar.

Gejolak geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai menekan industri ban nasional yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor berbasis petrokimia. Ketua Umum APBI Aziz Pane mengatakan, struktur industri ban Indonesia sejatinya lebih dekat dengan industri kimia ketimbang industri karet.

Hal ini tecermin dari komposisi bahan baku yang sekitar 72 persen masih diimpor dan didominasi produk turunan fosil. Dari terhambatnya dan krisis bahan baku itu membuat perusahan ban mengurangi produksi hingga 40 persen.

”Industri ban itu industri kimia. Sekitar 72 persen bahan bakunya impor, berbasis fosil. Jadi, ketika terjadi konflik geopolitik seperti di Timur Tengah, dampaknya langsung terasa ke industri dalam negeri, seperti mengurangi produksi,” ujar Aziz, saat dihubungi.

Menurut dia, hanya sekitar 28 persen bahan baku yang berasal dari karet alam. Sementara bahan kimia domestik, seperti zinc oxide dan sulfur, masih terbatas.

Stok bahan baku yang telah disiapkan sebelumnya kini semakin menipis. Beberapa perusahan pun mulai mencari bahan baku di luar kawasan Timur tengah, salah satunya dari Singapura. Namun, bahan baku yang didapat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi dan harga bahan baku juga sangat tinggi, mencapai 60 persen.

Ketergantungan terhadap bahan baku impor tersebut membuat industri ban rentan terhadap gangguan rantai pasok global. Sejumlah material penting, seperti polietilena, untuk pelapis ban dan butyl rubber sebagai komponen karet sintetis sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik.

Aziz menegaskan, kondisi geopolitik memang tak terhindarkan, tetapi Indonesia masih bisa mengerakkan industrinya dengan memaksimalkan potensi yang ada di dalam negeri. Namun, itu semua butuh komitmen dari pemerintah.

Salah satu opsi yang dikembangkan adalah penggunaan rubber processing oil (RPO) berbasis minyak sawit sebagai substitusi bahan baku berbasis fosil. Untuk memaksimalkan RPO, Indonesia perlu kerja sama, terutama dengan Malaysia yang telah lebih maju dalam pengembangan RPO.

Selain itu, substitusi juga dapat dilakukan pada komponen carbon black, yang selama ini sepenuhnya berbasis fosil. APBI menilai carbon black dapat diproduksi dari ban bekas melalui teknologi pirolisis atau termolisis menjadi recovered carbon black (RCB).

”Ban bekas bisa diproses kembali menjadi carbon black. Ini inovasi yang sedang kami dorong. Selain itu, proses pirolisis juga menghasilkan minyak diesel dan residu yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan bangunan (batu bata),” ujar Aziz.

Ia menambahkan, potensi bahan baku dari ban bekas di dalam negeri sangat besar, tetapi belum termanfaatkan optimal. Selama ini, limbah ban berakhir di tempat pembuangan sampah dan kerap dibakar secara terbuka yang justru menimbulkan polusi lingkungan dan risiko kesehatan.

Di tengah tekanan biaya, harga ban di pasar juga mengalami kenaikan signifikan. Aziz mencotohkan, untuk ban radial, harga dilaporkan meningkat 20–40 persen. Kondisi ini membuat sebagian pelaku usaha menahan stok karena khawatir harga semakin naik dan menekan daya beli konsumen.

Kekhawatiran lainnya ialah dari sisi permintaan atau penundaan pemesanan ban dari sejumlah produsen kendaraan. Sisi lain dari sektor otomotif, tren kendaraan listrik menuntut spesifikasi ban yang lebih ringan.

”Oleh karena ban harus lebih ringan perlu synthetic rubber yang lebih besar. Nah, synthetic rubber ini bahan bakunya dari minyak bumi dan gas alam. Ini menjadi tantangan dan hambatan lagi dengan kondisi geopolitik,” katanya.

Kapasitas produksi, industri ban nasional sebenarnya mampu memproduksi hingga 210 juta unit per tahun. Namun, realisasi produksi masih berada di kisaran 170 juta unit, dengan serapan pasar domestik sekitar 90 juta unit.

Rendahnya serapan pasar domestik itu karena dipicu oleh tingginya impor ban, baik legal maupun ilegal. Ia menyoroti lemahnya pengawasan di sejumlah pelabuhan tidak resmi yang memungkinkan masuknya produk impor tanpa kontrol ketat.