Menimbang Kurikulum Merdeka, Lanjut atau Ganti?

Ganti menteri ganti kurikulum menjadi istilah yang paling sering didengar setiap kali masa transisi pemerintahan atau pergantian menteri. Kurikulum Merdeka yang baru seumur jagung ditetapkan sebagai kurikulum nasional akan dikaji ulang oleh menteri baru dengan evaluasi terlebih dahulu.

Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan menilai, Kurikulum Merdeka memang belum sempurna. Banyak hal yang perlu diperbaiki, misalnya, implementasi program guru penggerak tidak efisien dan banyaknya aplikasi yang justru menjadi beban bagi para guru dan tenaga pendidik.

Namun, ada sejumlah hal, seperti fleksibilitas dalam proses belajar dan mengajar, yang perlu dipertahankan dari Kurikulum Merdeka. Karena itu, dia mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengevaluasi Kurikulum Merdeka.

”Di lapangan, banyak persoalannya Kurikulum Merdeka itu, lebih baik diubah total saja. Apa pun nama kurikulumnya, tetapi harus tetap berbasis riset. Kurikulum itu hanya satu poin dari banyaknya PR di bidang pendidikan,” kata Cecep saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Evaluasi nanti, kata Cecep, perlu melibatkan sejumlah pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Selain itu, evaluasi juga perlu mengacu pada Peta Jalan Pendidikan 2020-2035. Hal ini demi menjaga agar para pelajar tidak menjadi korban kebijakan yang berubah-ubah.

Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menambahkan, Kurikulum Merdeka telah meletakkan dasar yang kuat dan mampu menunjukkan keterkaitan antarfase dan keberlanjutan konsep pendidikan, dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi.

Sabar dulu. Kami masih terus melakukan pengkajian.

Namun, dia menyoroti skor literasi dan numerasi yang tetap rendah walau sudah ganti kurikulum ke Kurikulum Merdeka. FSGI menduga ini terjadi karena sekolah tingkat dasar fase B dan C kehilangan fokus pada aspek membaca, menulis, dan berhitung (calistung). Sementara, sekolah sering kali memaksakan untuk memenuhi kriteria ketuntasan minimal walau sang murid belum bisa calistung.

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga belum bisa mengubah paradigma lama. Sebagian guru, terutama kepala sekolah, belum berubah karena masih menyeragamkan pola mengajar dan penilaian.

”Kebebasan akses instan teknologi juga memengaruhi. Siswa malas berpikir terutama membaca, permasalahan belajar, soal, tugas secara cepat. Jawaban bahkan didapat dari AI (akal imitasi), tanpa berusaha paham isinya,” tutur Heru.

Ini tergambar dalam skor Programme for International Student Assessment (PISA) yang semakin menurun. Skor PISA Indonesia semakin merosot dari 397 pada 2015 menjadi 359 pada tahun 2022. Pada bidang matematika turun dari 386 menjadi 366 pada periode yang sama, sedangkan sains turun dari 403 menjadi 383.

Penetapan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Aturan ini berlaku sejak Maret 2024 dan lebih dari 300.000 satuan pendidikan di Indonesia sudah menerapkannya.

Mendikbudristek Nadiem Makarim yang memelopori kurikulum ini juga berharap apa yang diinisiasinya akan dilanjutkan oleh Mendikdasmen Abdul Mu'ti. Nadiem mengklaim, kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan telah dirasa positif oleh para peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan masyarakat luas.

Selama lima tahun terakhir, Kemendikbudristek telah menerapkan beberapa kebijakan penting melalui program Merdeka Belajar. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembelajaran di sekolah lebih terpusat pada peserta didik dan sesuai dengan potensi serta kapasitas satuan pendidikan.

Hal ini juga didukung dengan pembiayaan yang seimbang, seperti penyaluran dana bantuan operasional pendidikan (BOS) yang dialokasikan secara berbeda berdasarkan wilayah dan tingkat kebutuhan satuan pendidikan, misalnya untuk sekolah luar biasa dan sekolah menengah kejuruan.

Namun, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan, ada sejumlah hal yang perlu disempurnakan dari Kurikulum Merdeka. Pria yang aktif di bidang pendidikan selama berkiprah di Muhammadiyah ini akan mulai mengumpulkan masukan dari semua pihak.

”Sabar dulu. Kami masih terus melakukan pengkajian supaya pembicaraan seperti tentang ujian nasional apakah namanya akan tetap sama atau tetap asesmen nasional seperti sekarang. Kami juga menangkap banyak hal yang berkaitan dengan mendorong partisipasi publik yang kami sebut dengan gotong royong," kata Mu'ti di Jakarta, Rabu (24/10/2024).

Sebelum bertemu dengan sejumlah pihak tersebut, mulai hari ini, Kamis (24/10/2024), Mu’ti bersama semua anggota Kabinet Merah Putih akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Mereka akan mendalami strategi pemerintahan pemerintahan Prabowo-Gibran, termasuk pada bidang pendidikan.