Kurs Rupiah: Sudah Digempur Gejolak Eksternal, Tergerus Defisit Ganda Pula

JAKARTA, KOMPAS — Dinamika faktor eksternal saja sudah merongrong rupiah. Apalagi ketika fiskal dan transaksi berjalan mengalami defisit yang lebar, rupiah berisiko tertekan makin dalam dan lama. Ujung-ujungnya, ruang fiskal makin sempit, dunia usaha kesulitan berekspansi, dan daya beli masyarakat tertekan.

Sejak awal Januari hingga awal Mei 2026, rupiah sudah terdepresiasi 4,1-4,59 persen. Awal Januari 2026, kurs rupiah berkisar Rp 16.600-Rp 16.700 per dolar AS. Pada awal Mei 2026, rupiah terpuruk di Rp 17.300-Rp 17.400 per dolar AS.

Tekanan eksternal terhadap rupiah terutama berasal dari suku bunga Amerika Serikat yang tetap tinggi, penguatan dolar AS global, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan geopolitik dunia.

Situasi ini mendorong investor global memindahkan dana ke aset dolar AS yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Ini memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia.

Persoalan struktural domestik, defisit fiskal dan defisit transaksi berjalan, kian membuat rupiah rentan. AMRO memproyeksikan defisit transaksi berjalan Indonesia melebar, dari 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025 menjadi 1,6 persen pada 2026 dan 2,1 persen pada 2027.

Sementara itu, defisit APBN 2025 tercatat Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Pada 2026, defisit APBN ditargetkan Rp 689,15 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Realisasi pada triwulan I-2026 sudah mencapai Rp 240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Defisit transaksi berjalan mencerminkan kebutuhan devisa. Sementara defisit fiskal mencerminkan kebutuhan pembiayaan pemerintah. Ketika keduanya melebar secara simultan, kebutuhan pembiayaan eksternal meningkat sehingga pasar cenderung melihat risiko ekonomi domestik menjadi lebih tinggi.

Depresiasi rupiah menyebabkan komplikasi persoalan perekonomian nasional. Persoalan ini, misalnya, meningkatkan biaya impor bahan baku, energi, dan barang modal sehingga mendorong kenaikan biaya produksi dan inflasi domestik. Kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat, memperlambat konsumsi, serta mengurangi ekspansi dunia usaha karena biaya usaha dan ketidakpastian kurs meningkat.

Di sisi lain, Bank Indonesia cenderung mempertahankan suku bunga tinggi untuk menjaga stabilitas rupiah. Kebijakan ini berdampak pada melambatnya kredit, investasi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Menanggapi persoalan struktural domestik ini dan risiko terhadap rupiah dan perekonomian nasional itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons. ”Tekanan apa? Kan, sudah kita hitung. Sudah masuk pokoknya angka (pelemahan rupiah) itu,” katanya seusai konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Purbaya menambahkan, kenaikan harga minyak pun tidak akan mengganggu fiskal Indonesia. Menurut dia, pemerintah sudah memperhitungkan skenario harga minyak dunia hingga 100 dolar AS per barel sepanjang 2026. Sementara harga minyak dunia saat ini masih sekitar 80 dolar AS per barel.

”Anda tidak usah takut fiskal berantakan,” ujarnya.

Namun, ia tidak menyebutkan angka pasti asumsi nilai tukar rupiah dalam perhitungan terbaru tersebut. Sembari bercanda, ia menambahkan, ”Nanti malah pada beli (dolar AS).”

Asumsi nilai tukar rupiah dalam APBN 2026 adalah Rp 16.500 per dolar AS. Namun, pada awal Mei ini, nilai tukar rupiah terus melemah hingga menyentuh Rp 17.425 per dolar AS.

Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini mengingatkan, pelemahan rupiah yang dibarengi ketergantungan pertumbuhan pada belanja negara akan mempersempit ruang fiskal. Mengingat pertumbuhan pada triwulan I-2026 sebesar 5,61 persen sangat ditopang belanja pemerintah, ia menekankan pentingnya efisiensi APBN.

”Itu pasti, kan, seperti bejana berhubungan,” ucapnya.

Menurut Didik, rupiah melemah karena industri nasional lebih berorientasi domestik ketimbang ekspor. Dengan demikian, devisa yang masuk rendah, sementara kebutuhan impor tinggi.

”Kalau begini, jangan harap rupiah kuat, apalagi kita rakus (barang) impor,” ujarnya.

Ia mendorong transformasi struktur ekonomi dan menuntut nasionalisme pengusaha untuk menyimpan devisanya di dalam negeri. ”Kebun, tambang, izin, kredit, semua ada di Indonesia, kok malah devisa disimpan di luar negeri. Ini akan mengurangi kekuatan ekonomi Indonesia,” tambah Didik.

Peneliti ekonomi Centre for Strategic and International Studies, Deni Friawan, menjelaskan, pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 yang tampak tinggi dipicu oleh basis rendah tahun lalu, momentum Ramadhan-Lebaran, dan insentif pemerintah. Namun, secara agregat, kondisi ini semu karena ekspor melambat dan keuntungan komoditas (windfall) tidak terealisasi.

”Jadi, secara agregat kelihatan tumbuh besar. Tetapi, dengan tahu apa yang tumbuh, baru kelihatan kenapa hidup kelihatan tambah buruk, nilai rupiah jelek, IHSG turun,” tuturnya.

Pelemahan rupiah disebabkan oleh ketidakpastian global, arus modal keluar (capital outflow), periode pembagian dividen, hingga tingginya kebutuhan impor minyak. Deni menyoroti terjadinya defisit ganda (twin deficit) pada transaksi berjalan dan fiskal yang keduanya bernilai besar. Sektor fiskal kian tertekan oleh utang jatuh tempo, bunga utang tinggi, serta belanja program besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan alutsista.

Untuk jangka pendek, Deni menekankan perlunya pengelolaan fiskal yang kredibel guna memulihkan kepercayaan pasar. Efisiensi anggaran menjadi kunci, terutama dalam meninjau ulang subsidi dan belanja nonproduktif.

”Selama subsidi masih besar, MBG tetap jalan dengan anggaran besar, alutsista masih menyedot anggaran besar, selama itu orang akan mempertanyakan mana efisiensi yang dilakukan,” ujar Deni.

Kenyataannya saat ini, cadangan devisa Indonesia terus menurun. Jika pada akhir Februari 2026 berada di angka 151,9 miliar dolar AS, akhir Maret angkanya menjadi 148,2 miliar dolar AS.

Bank Indonesia telah menyiapkan tujuh langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan langkah-langkah intervensi itu seusai mengikuti rapat tertutup yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Selain mendorong penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam mata uang rupiah di dalam negeri (domestic delivery) dan non-deliverable forward di pasar luar, batas penukaran dolar AS per orang per bulan tanpa dokumen bukti pendukung yang sah (underlying) pun diturunkan dari 100.000 dolar AS menjadi 50.000 dolar AS. Ke depan, batas ini akan diturunkan lagi menjadi 25.000 dolar AS.