Kursi Menteri BUMN Masih Kosong, Sinyal ”Reshuffle” Kabinet Lagi?

JAKARTA, KOMPAS — Reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto jilid III masih menyisakan persoalan.

Posisi Menteri BUMN yang ditinggalkan oleh Erick Thohir masih kosong. Erick lantas ditunjuk menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Padahal, Erick kini masih menjabat Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025), merupakan yang ketiga kalinya di era Presiden Prabowo setelah reshuffle pertama pada Februari 2025 dan reshuffle kedua pada 8 September lalu.

Dalam reshuffle kabinet jilid ketiga, dua menteri dan wakil menteri baru dilantik. Salah satunya, Erick Thohir yang sebelumnya menjabat Menteri BUMN digeser untuk mengisi posisi Menpora. Sebelumnya, posisi Menpora diisi oleh politisi Partai Golkar, Dito Ariotedjo, yang diputuskan diberhentikan oleh Presiden Prabowo pada 8 September lalu. Adapun posisi Menteri BUMN masih kosong.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi seusai pelantikan menyampaikan, posisi Menteri BUMN masih kosong karena Presiden belum menemukan figur yang tepat. Hal ini otomatis memunculkan spekulasi akan ada reshuffle kabinet lagi oleh Presiden Prabowo.

”Presiden masih mencari sosok yang tepat. Untuk sementara akan ditunjuk pelaksana tugas Menteri BUMN. Kemungkinan dari Wamen BUMN,” katanya.

Saat ini, Kementerian BUMN memiliki tiga wakil menteri, yakni Kartika Wirjoarmodjo, Aminuddin Ma’ruf, dan Dony Oskaria. Namun, Dony juga tengah merangkap jabatan sebagai Chief Operating Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Prasetyo menepis wacana peleburan Kementerian BUMN ke dalam Danantara. Pemerintah, menurut dia, masih fokus membenahi manajemen dan operasionalisasi BUMN. ”Kalau nanti dalam perjalanannya perlu ada perubahan, kita lihat lagi,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, kosongnya Menteri BUMN semestinya tidak mengganggu kinerja kementerian. Sebab, masih ada tiga wamen yang bisa melaksanakan fungsi dan kerja-kerja di Kementerian BUMN. Terlebih saat ini, sebagian tugas Kementerian BUMN dilaksanakan oleh Danantara.

”Ini arahan positif untuk perampingan kabinet. Kenapa tidak sekalian digabungkan saja Kementerian BUMN dengan Danantara agar lebih efektif,” katanya.

Adapun menyangkut jabatan sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyerahkan posisinya itu kepada Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA). ”Nanti, kan, itu ada prosesnya di FIFA. FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia nanti yang akan menentukan,” kata Erick seusai pelantikan.

Saat ditanyakan terkait aturan bahwa tidak boleh ada campur tangan pemerintah di federasi sepak bola seperti PSSI, Erick kembali menyerahkan keputusannya kepada FIFA. Jawaban serupa disampaikan ketika ditanya apakah ada rencana Erick untuk mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. ”Semua aturan dari FIFA,” ujarnya.

Meski demikian, ia melihat FIFA tak mempersoalkan jabatannya sebagai Ketua Umum PSSI saat masih menjabat Menteri BUMN.

”Waktu Menteri BUMN statusnya juga sah karena memang dilihat dari track record saya selama ini ada di dunia sepak bola. Namun, saya tidak mau mendahului, tunggu biar otoritas di sepak bola internasional yang menilai,” tambahnya.

Kini, setelah ditunjuk sebagai Menpora, Erick Thohir bakal fokus mengembangkan kapasitas pemuda. ”Kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita. Artinya, pemuda ini ke depan harus kita bangun secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global dan cinta Tanah Air dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan,” ujarnya.

Adapun untuk sektor olahraga, Erick menekankan bahwa olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga juga harus menjadi duta bangsa di dunia. ”Olahraga ke depan juga harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan,” tambahnya.

Di luar itu, Prasetyo Hadi juga menyampaikan terkait Badan Komunikasi Pemerintah.

Dalam reshuffle kabinet jilid III ini, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Angga Raka Prabowo dilantik untuk memimpin badan itu. Adapun Hasan Nasbi diberhentikan dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Menurut Prasetyo, Badan Komunikasi Pemerintah bukan lembaga baru, melainkan transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan.

”Setelah evaluasi beberapa bulan terakhir, kami menilai perlu perbaikan dalam komunikasi. Tidak hanya mewakili kantor kepresidenan, tetapi juga mencakup komunikasi pemerintah secara luas,” ucapnya.

Dengan transformasi itu, lanjut Prasetyo, Badan Komunikasi Pemerintah akan memperluas cakupan kerja, termasuk menyinkronkan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah serta memastikan program pemerintah tersampaikan kepada publik.

Senada, Angga Raka mengakui bahwa dirinya masih menjabat sebagai Wamen Komdigi. Sebab, dua lembaga yang dipimpinnya sama-sama fokus pada komunikasi publik. Keberadaannya di kedua instansi itu akan memperkuat komunikasi pemerintah.

”Saya diminta perkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antarkementerian/lembaga, dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamen Komdigi,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Angga, ia akan memperkuat komunikasi agar seluruh program Presiden Prabowo tersampaikan dengan baik kepada publik. Ia juga akan menjadi jembatan dalam mendengarkan suara-suara publik yang ada di media.

Selain pergeseran Erick Thohir, Presiden Prabowo mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kepala Staf Umum TNI 2000-2004 Djamari Chaniago dipercaya untuk menempati posisi itu.

Presiden Prabowo juga melantik sejumlah wakil menteri, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2022-2024 Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat ini mengisi kursi wakil menteri tersebut setelah Immanuel Ebenezer ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga menerima suap.

Kemudian, ada pula Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan serta Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Gerindra, Demokrat, dan PKB merupakan bagian dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Selain itu, Presiden juga melantik M Qodari yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala Staf Kepresidenan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Qodari menggantikan AM Putranto.

Kemudian, Presiden melantik Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 11 November 2024-30 Juni 2025 Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Di jajaran Badan Gizi Nasional (BGN), Presiden Prabowo melantik Nanik S Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Adapun Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa dilantik sebagai Ketua LKPP.