Kursi Sekjen PDI-P Ditentukan Ketua Umum, Kongres Bakal Bahas Sikap Partai

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P segera menggelar kongres. Ketua umum mendatang bakal menentukan kader yang akan menempati kursi sekretaris jenderal PDI-P. Kongres juga akan menentukan sikap partai terhadap pemerintah.

Menurut rencana, Kongres V PDI-P bakal digelar setelah perayaan Lebaran 2025. Namun, Juru Bicara PDI-P Guntur Romli, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (3/4/2025), mengatakan, belum ada penetapan kapan kongres partai bakal diselenggarakan. Kepastiannya akan dirumuskan lewat rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P dan instruksi Ketua Umum PDI-P.

Guntur menegaskan bahwa kursi sekretaris jenderal (sekjen) bergantung pada keputusan ketua umum terpilih hasil kongres. ”(Hal ini) Karena kongres hanya menetapkan ketua umum (bukan bersama sekjen). Pastinya Ibu Megawati Soekarnoputri yang diminta kembali untuk menjadi Ketua Umum PDI-P lima tahun mendatang, 2025-2030,” ujarnya.

Selain struktur partai, lanjut Guntur, Kongres V PDI-P juga bakal membahas langkah strategis partai lima tahun ke depan, termasuk sikap resmi terhadap pemerintah.

Karena kongres hanya menetapkan ketua umum (bukan bersama sekjen). Pastinya Ibu Megawati Soekarnoputri yang diminta kembali untuk menjadi Ketua Umum PDI-P lima tahun mendatang, 2025-2030.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menuturkan, setelah kongres menentukan ketua umum, ketua umum PDI-P terpilih akan merumuskan struktur kepengurusannya, termasuk sekretaris jenderal.

Meskipun demikian, politisi senior PDI-P itu belum mengetahui siapa saja kandidat yang pantas untuk duduk di kursi sekjen. Sebab, ketua umum terpilih yang akan menentukannya, bukan dipilih lewat kongres.

Diketahui, Kongres V PDI-P harus digelar tahun ini seiring berakhirnya masa kepengurusan DPP PDI-P. Masa kepengurusan DPP yang dimulai sejak 2019 ini seharusnya sudah berakhir tahun lalu, tetapi DPP PDI-P meminta perpanjangan satu tahun atau berakhir tahun 2025.

Posisi sekjen masuk menjadi pembahasan dalam kongres setelah Hasto ditahan KPK pada akhir Februari lalu. Meski Hasto berstatus terdakwa dan ditahan di rutan, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk tak mencopot atau mengganti Hasto dari posisi Sekjen PDI-P.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai, setiap partai memiliki banyak faksi dengan kepentingan masing-masing. PDI-P kini terbelah soal bergabung atau berseberangan dengan pemerintahan. Terkait hal itu, kandidat sekjen harus bisa mengakomodasi dan menjadi penghubung antarfaksi dalam partai.

Selain itu, sekjen PDI-P biasanya juga bertugas sebagai tangan kanan ketua umum PDI-P. Sosoknya harus bisa menjadi penghubung atau komunikator baik ketua umum dengan kader maupun ketua umum dengan pemerintahan.

Intinya, lanjut Aditya, PDI-P mempertimbangkan banyak aspek kelayakan kader menjadi sekjen, termasuk kultur dan latar belakang. Dua kandidat tersebut diyakini sudah melalang buana di DPR dan pernah menjalin relasi kuat dengan partai lainnya.

”Yang jadi pertanyaannya nanti itu, apakah sekjen harus berhenti sebagai anggota legislatif atau tidak. Sebab, biasanya sekjen PDI-P itu fokus dan penuh tugasnya di partai, tidak menjabat posisi lain. Namun, bisa juga nanti berubah. Kita tunggu saja pertimbangan Ibu Megawati,” tuturnya.