Langkah Kemanusiaan untuk Palestina

Upaya gencatan senjata di Palestina yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum kunjung membawa hasil. Hanya menjelang pelantikan Presiden AS Januari lalu sempat terjadi gencatan senjata dan pertukaran tawanan, tetapi setelah itu perang kembali berkecamuk. Eskalasi yang terjadi di Gaza kembali meningkat dan akibatnya jumlah korban yang berjatuhan terus bertambah.

Sebulan lalu serangan udara yang dilancarkan Israel bahkan menyasar Rumah Sakit Al-Ahli. Serangan dilancarkan bahkan sampai lima kali dalam sebulan terakhir ini sehingga menghancurkan fasilitas rumah sakit dan juga laboratorium.

Rumah sakit yang dikelola Gereja Anglikan diserang karena dianggap menjadi tempat persembunyian kelompok Hamas. Pihak Gereja Anglikan menyampaikan keprihatinan dan meminta pihak Israel menunjukkan bukti atas tuduhan tersebut.

Organisasi Kesehatan Dunia memprihatinkan kondisi rumah sakit yang ada di Palestina karena tidak layak untuk menangani pasien. Sebanyak 50 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Al-Ahli terpaksa dipindahkan ke rumah sakit yang lain. Namun, 40 pasien yang kondisinya kritis tidak mungkin untuk dipindahkan.

Semua pihak yang memiliki rasa kemanusiaan pasti terpanggil untuk mengulurkan bantuan. Apalagi jika kondisi rumah sakit yang hancur mulai dari ruang gawat darurat, ruang untuk x-ray, hingga apotek sehingga tidak mungkin lagi memberikan perawatan kepada pasiennya.

Indonesia yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina menjadi salah satu negara terdepan yang mengulurkan bantuan. Hal itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga kelompok swadaya masyarakat dari Indonesia yang berada di pusat konflik dengan mendirikan rumah sakit.

Rumah Sakit Indonesia yang menjadi tumpuan masyarakat Palestina sekarang kondisinya juga porak poranda. Pihak Israel melakukan serangan terhadap rumah sakit yang dibangun dari bantuan masyarakat Indonesia karena dituduh menjadi tempat bersembunyi para pejuang Palestina.

Presiden Prabowo Subianto sudah memutuskan agar Indonesia tidak berhenti memberikan bantuan kepada warga Palestina. Langkah ini sejalan dengan sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sejauh yang bisa diketahui, salah satu agenda yang diangkat Presiden Prabowo dalam kunjungan ke Timur Tengah sejak 8 April adalah bagaimana bersama-sama menyelamatkan warga Palestina. Terutama membantu mereka yang menjadi korban dari pertempuran yang terus berkecamuk. Warga Palestina yang terluka harus mendapatkan perawatan yang memadai.

Berdasarkan penjelasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, bekerja sama dengan Uni Emirat Arab, Tentara Nasional Indonesia telah mengirimkan 25 tenaga medis untuk ditempatkan di Rafah. Setiap tiga bulan mereka dirotasi dengan tenaga kesehatan yang baru agar kondisi fisik mereka terjaga sehingga bisa memberikan bantuan maksimal kepada mereka yang membutuhkan perawatan.

Hanya saja, dengan jumlah korban yang begitu banyak serta fasilitas yang terbatas, tidak mungkin untuk memberikan pelayanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengambil inisiatif untuk membawa seribu warga Palestina yang kondisi kesehatannya parah untuk mendapatkan perawatan di Indonesia.

Kementerian Pertahanan memiliki beberapa rumah sakit yang bisa menampung warga Palestina yang membutuhkan perawatan kesehatan. Salah satunya adalah Rumah Sakit Jenderal Sudirman di Bintaro, Jakarta Selatan, yang baru tahun lalu selesai ditingkatkan fasilitasnya.

Dengan kondisi lingkungan yang lebih aman dan penanganan kesehatan yang lebih baik, diharapkan mereka bisa cepat pulih kesehatannya. Setelah perawatan selesai dijalani dan kondisi kesehatan lebih baik, warga Palestina itu bisa kembali ke tanah airnya dan ikut membangun kembali negaranya setelah perang berakhir. Sebab, langkah yang kita lakukan untuk mengevakuasi mereka ditujukan untuk kemanusiaan, bukan untuk mengganti kewarganegaraan mereka.

Sebagai negara yang mendukung kemerdekaan Palestina, Indonesia pasti tidak mendukung rakyat Palestina terusir dari tanah airnya. Langkah yang diambil pemerintah bukan menjadi bagian dari ide Presiden Donald Trump yang menginginkan rakyat Palestina meninggalkan Gaza karena AS akan membangun wilayah itu.

Ide untuk merawat warga Palestina yang menjadi korban perang bukan ide yang baru. Pada Juni tahun lalu ketika menjadi pembicara dalam Shangri-La Dialogue 2024 di Singapura, Presiden Prabowo sudah menyampaikan gagasannya pada pertemuan tahunan para Menteri Pertahanan dan Panglima Angkatan Bersenjata dari 40 negara.

Ketika itu, sebagai Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo tampil bersama Menteri Pertahanan AS Lloyd James Austin III, Menteri Pertahanan China Laksamana Dong Jun, serta dua pembicara utama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Shangri-La Dialogue ketika itu salah satunya membahas perang yang terjadi di Gaza.

Di tengah perhelatan Shangri-La Dialogue muncul proposal perdamaian menyeluruh yang disampaikan Presiden AS Joseph Biden. Presiden Biden menyerukan dilakukan gencatan senjata secara permanen dan mendesak dua pihak yang bertikai, Israel dan Hamas, untuk menerimanya.

Presiden Prabowo ketika itu sudah mengedepankan pesan kemanusiaan. Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan penjaga perdamaian apabila diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bahkan, Indonesia siap untuk membangun rumah sakit lapangan guna membantu penanganan medis bagi warga di Palestina yang menjadi korban perang.

Dengan kondisi rumah sakit yang porak poranda, Presiden Prabowo ketika itu sudah menawarkan untuk mengevakuasi mereka yang terluka. Indonesia siap untuk membawa seribu warga Palestina yang membutuhkan perawatan medis yang lebih serius.

Indonesia tidak sendiri, tetapi mencoba menggalang solidaritas dunia. Setidaknya proposal perdamaian dan kemanusiaan ini ditawarkan Indonesia kepada negara-negara ASEAN yang lain. Pesan itu disampaikan kepada Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong, Menteri Luar Negeri Vivian Balakhrisnan, dan Panglima Angkatan Bersenjata Laksamana Madya Aaron Beng.

Dalam konteks geopolitik, saya yakin, Rusia dan China, yang juga membutuhkan dukungan negara-negara Timur Tengah, mau ikut mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah. Negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab dan Qatar sudah mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden Prabowo tentang proposal Indonesia itu ketika Presiden sebagai Menhan hadir pada Qatar Economic Forum pertengahan Mei tahun lalu.

Kerja sama yang dilakukan dengan UEA untuk mengirimkan tenaga kesehatan di Rafah sekarang ini menjadi bukti bahwa ide Presiden Prabowo diterima banyak pihak dan baik untuk dijalankan. Langkah kemanusiaan ini bahkan bisa menjadi langkah awal untuk menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

Presiden Prabowo berpandangan, konflik perbatasan dan wilayah jangan diselesaikan dengan cara mengangkat senjata. Sebab, ketika terjadi perang akan banyak korban jiwa yang jatuh dan masyarakat luas akhirnya menderita.

Cara Asia (Asian Way) diyakini Presiden Prabowo bisa dipakai dalam penyelesaian sengketa. Pengalaman Indonesia ketika berkonflik dengan Malaysia dan Singapura bisa diselesaikan melalui pendekatan kebijakan bertetangga yang baik (good neighborhood policy). Setelah itu, Indonesia kini bisa hidup berdampingan dengan baik bersama Malaysia dan Singapura.

Sekarang ini yang perlu dilakukan semua negara dalam menyelesaikan konflik Palestina adalah mendesak dilakukannya gencatan senjata. Sebab, dengan adanya gencatan senjata, maka tidak perlu ada lagi orang yang harus kehilangan nyawanya dan menderita. Pasukan perdamaian PBB kemudian bisa masuk ke wilayah sengketa untuk menghindarkan terjadinya kembali perang.

Setelah itu bukan hanya perundingan damai bisa dilakukan oleh masing-masing pihak yang bertikai. Akan tetapi, warga dari negara yang bertikai pun bisa kembali menata hidup mereka dan membangun kembali keluarga mereka.

Pengalaman Jerman dan Korea bisa menjadi pelajaran bagaimana gencatan senjata dan penetapan garis demarkasi yang dijaga pasukan perdamaian PBB bisa membuat bangsa yang bersengketa bisa melanjutkan kembali pembangunan negaranya. Bahkan, ketika terjadi perubahan geopolitik, Jerman bisa kembali bersatu setelah 44 tahun terpisah. Sementara Korea meski belum mencapai perdamaian, bisa meraih kemajuan.

Suryopratomo, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura