Kedaulatan sejati diukur dari seberapa besar porsi rantai pasok global yang mampu kita kendalikan dari Jakarta, bukan dari seberapa lurus jalur kapal berlayar.
19 Nov 2026 17:00 WIB · Artikel Opini
Kompas/Supriyanto
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia melontarkan instruksi tegas: tidak boleh lagi ada ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia yang singgah di negara perantara. ”Kalau kita mau kirim barang ke China, ya, dari Jakarta langsung ke China,” ujarnya, seperti dikutip kompas.com (2 November 2026).
Bahlil menuding negara transit, yang meski tak disebut namanya tentu mengarah ke Singapura, hanya memberi ”stempel” administratif lalu mengklaim komoditas tersebut sebagai ekspor mereka. Tudingan itu didukung data yang sahih. Ada 50 juta-60 juta ton batubara Indonesia setiap tahun transit di Singapura, sebuah negara yang praktis tidak memiliki satu pun tambang batubara.
Di permukaan, kebijakan ini tampak sebagai koreksi yang terlambat. Jika benar puluhan juta ton komoditas kita tercatat sebagai portofolio dagang negara lain selama bertahun-tahun dan terus-menerus dibiarkan, Indonesia bukan saja telah kehilangan potensi penerimaan pajak yang sangat besar. Secara sadar atau tidak, bangsa ini juga telah menghadiahkan posisi tawar geopolitik yang sangat kuat ke tangan Singapura.
Penulis:
Akuat SupriyantoEditor:
Yohanes KrisnawanPenyelaras Bahasa:
Retma Wati