Lawan Korupsi, Ribuan Warga Manila Turun ke Jalan

MANILA, MINGGU — Ribuan warga Manila, Minggu (21/9/2025), turun ke jalan-jalan utama kota itu. Mereka memadati taman kota Manila dan ruas utama kota itu, Epifanio de los Santos Avenue. Ruas jalan utama tersebut merupakan titik awal gerakan people power. Pada 1986 gerakan itu berhasil menggulingkan Presiden Ferdinand Marcos, ayah Presiden Marcos Jr.

Kali ini, ribuan orang kembali turun ke jalan, melampiaskan kegelisahan dan kekesalan atas korupsi proyek-proyek pengendalian banjir. Akibat korupsi itu, Departemen Keuangan memperkirakan Filipina harus menanggung kerugian hingga 2 miliar dollar AS. Namun, Greenpeace memperkirakan kerugian yang tercatat akibat korupsi itu jauh lebih besar, mendekati angka 18 miliar dollar AS.

Awal bulan ini, para pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR serta pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya menerima suap. Situs web terkemuka di Filipina, Rappler, memperlihatkan sejumlah pengunjuk rasa membawa plakat yang menyebut proyek itu sebagai ”proyek hantu”.

”Mereka menguras uang rakyat, sementara warga menderita banjir, rumah mereka tersapu bersih. Pejabat naik pesawat pribadi, tinggal di rumah-rumah mewah,” kata Manuel Dela Cerna (58), warga Manila.

Unjuk rasa dimulai pada pagi hari sekitar pukul 09.00. Warga berkumpul di Taman Luneta, Manila. Otoritas kota itu memperkirakan hampir 50.000 orang turut dalam aksi damai tersebut. Namun, menjelang tengah hari, terjadi bentrokan antara massa pengunjuk rasa dan polisi.

Sekelompok orang, sebagian besar pemuda, melemparkan batu dan botol ke arah polisi dalam dua insiden terpisah. Orang tak dikenal juga membakar ban trailer yang digunakan sebagai barikade di dekat jembatan menuju Istana Malacanang.

Dalam bentrokan pertama, polisi menangkap 17 orang. Hampir satu jam kemudian, bentrokan kedua terjadi. Bentrokan berawal saat polisi menembakkan meriam air ke arah sekelompok pengunjuk rasa bertopeng. Seorang wartawan kantor berita AFP yang tengah meliput melihat beberapa polisi mengambil batu dan melemparkannya kembali ke arah para demonstran.

Sebagai antisipasi, polisi kemudian menutup semua jalur ke arah Istana Kepresidenan. Bentrokan itu tidak memancing massa anti-korupsi bergabung.

Sebelumnya, korupsi dalam proyek pengendalian banjir ini telah memicu pengunduran diri Ketua DPR Filipina Martin Romualdez, yang merupakan sepupu Presiden Marcos Jr, dan Presiden Senat Francis Escudero.

Korupsi besar-besaran dalam sektor infrastruktur itu mengemuka setelah Marcos Jr memberi perhatian khusus dalam pidato kenegaraan pada Juli. Marcos Jr memberi pidato setelah sejumlah wilayah di negeri itu direndam banjir selama berminggu-minggu.

Ia kemudian membentuk komisi independen untuk menyelidiki apa yang ia sebut sebagai anomali dalam 9.855 proyek pengendalian banjir. Proyek yang menelan dana hingga 9,5 miliar dollar AS itu seharusnya dilaksanakan sejak ia menjabat pada pertengahan 2022.

Marcos Jr menyebut skala korupsi dalam proyek itu sangat mengerikan. Kemarahan publik meletus ketika sejumlah kontraktor pemenang proyek konstruksi pengendalian banjir pamer kekayaan. Mereka mengaku mendapat proyek itu setelah membayar suap.

Pasangan kontraktor, Sarah dan Pacifico Discaya, mengaku, setidaknya 17 anggota DPR dan pejabat pekerjaan umum memaksa mereka membayar sejumlah uang. Suap itu merupakan kompensasi agar pasangan tersebut dapat mengamankan proyek pengendalian banjir.

(AP/AFP)