Dievaluasi Pusat, Layanan Transportasi oleh Dinas Perhubungan di Kota Bogor dan Bali Terhenti

JAKARTA, KOMPAS — Menyusul Bali, Kota Bogor menghentikan layanan buy the service (BTS) BisKita Trans Pakuan. Ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah tak maksimal mengelola transportasi publik.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Jawa Barat, Marse Hendra Saputra mengatakan, layanan BisKita Trans Pakuan dihentikan sementara waktu terhitung 1 Januari 2025 hingga maksimal 30 hari ke depan.

”Karena ada evaluasi dan transformasi kelembagaan di Kementerian Perhubungan,” kata Marse saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (2/1/2025).

Marse memastikan, setelah maksimal 30 hari dan selesai evaluasi kelembagaan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), BisKita Trans Pakuan akan kembali melayani masyarakat Kota Bogor di Koridor 1, Koridor 2, Koridor 5, dan Koridor 6. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan layanan BisKita Trans Pakuan bisa berjalan lebih optimal di masa mendatang.

”Sementara masih akan dilanjutkan (pengelolaan) oleh Kemenhub sampai dengan 2025,” ujarnya.

Meski akan kembali mendapatkan subsidi sepanjang 2025 dari Kemenhub, Dishub Kota Bogor juga akan mengevaluasi dan mematangkan pengoperasian BisKita Trans Pakuan untuk 2026 ketika subsidi tidak lagi diberikan. Pemkot Bogor harus siap menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sendiri.

Sebelumnya, Kemenhub menyerahkan sepenuhnya pengelolaan BTS BisKita Trans Pakuan kepada Pemerintah Kota Bogor. Kemenhub tidak lagi memberikan subsidi penuh terhadap layanan transportasi publik dengan standar pelayanan minimum (SPM) di Kota Bogor. Setiap pemerintah daerah, termasuk Kota Bogor, harus mengelola transportasi publiknya secara mandiri.

BisKita Trans Pakuan ini menjadi bagian dari program pembangunan angkutan perkotaan berbasis bus yang diinisiasi oleh Kemenhub dengan menerapkan pembelian layanan atau BTS.

BTS adalah skema pembelian layanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membayar operator penyedia layanan transportasi publik dengan mekanisme lelang berbasis SPM di beberapa kota di Indonesia.

Layanan BTS terbagi dua, yakni Teman Bus (Transportasi Ekonomis, Mudah, Aman, dan Nyaman) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan BisKita (Bus Inovatif, Solusi Transportasi Perkotaan Terintegrasi dan Andal) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Teman Bus berlaku untuk luar Jabodetabek.

Tidak beroperasinya layanan BisKita Trans Pakuan ini sangat disesalkan warga. Sonny Asmaullana (37), misalnya, harus menggunakan ojek daring untuk bermobilitas.

”Kecewa dan sayang banget bisa sampai berhenti. Akhirnya warga yang rugi. Tolong jangan lama-lama berhentinya. Ini pengeluaran transportasi akan membengkak,” kata Sonny.

Warga lain, Fauzia Apriliani (45), juga kesal dengan berhentinya BisKita Trans Pakuan karena terpaksa harus menggunakan angkutan kota (angkot) konvensional. Tak hanya itu, anaknya yang berstatus pelajar juga ikut terdampak.

”Saya sudah nyaman dengan BisKita yang bersih dan aman. Tapi, sekarang harus pakai angkot yang kotor, ngetem, sopir ngerokok itu. Anak saya juga ke sekolah pakai ojek daring. Pengeluaran pasti bertambah,” tutur Fauzia.

Serupa dengan Kota Bogor, layanan Trans Metro Dewata di Bali juga terpaksa berhenti per Januari 2025 karena tak lagi mendapatkan subsidi dari Kemenhub.

Kepala Dishub Bali I Gusti Wayan Samsi Gunarta saat dihubungi mengatakan, pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Kemenhub agar tetap melanjutkan subsidi untuk pengoperasian Trans Metro Dewata (TMD) di enam koridor di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

”Kami Pemerintah Provinsi Bali sudah mempersiapkan diri untuk hand over (mengambil alih) pengelolaan TMD (dari Kemenhub ke Pemprov Bali). Tapi, tidak sekaligus di semua koridor, di enam koridor. Perlu bertahap,” ujar Samsi.

Jika keuangan daerah siap, lanjutnya, Pemprov Bali pun siap mengelola layanan TMD. Tak hanya itu, Pemprov Bali juga harus mengembangkan skema pendanaan mandiri agar TMD terus berlanjut di luar subsidi pemerintah pusat. Lalu, Pemprov juga mengembangkan layangan feeder atau transportasi penghubung.

”Anggaran yang perlu disiapkan sekitar Rp 80 miliar per tahun di enam koridor. Kami siap di bulan Juli. Arahan Pak Gubernur, kami persiapan untuk satu koridor. Secara bertahap koridor lainnya. Sekali lagi, perlu bertahap, tidak bisa sekalian (di enam koridor),” kata Samsi.