Lebanon Bantah  Rundingkan Perdamaian dengan Israel

BEIRUT, KAMIS — Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam menegaskan tidak ada perundingan damai antara Lebanon dan Israel. Pernyataan itu merujuk pada pembicaraan untuk pertama kali antara perwakilan sipil Lebanon dan Israel pada Rabu (3/12/2025).

AFP, Kamis (4/12/2025), memberitakan, untuk pertama kali setelah beberapa dekade, perwakilan sipil Lebanon dan Israel berbicara. Delegasi Lebanon dan Israel bertemu di markas pasukan penjaga perdamaian PBB di Naqura, Lebanon, dekat perbatasan dengan Israel, pada Rabu.

Simon Karam, pengacara dan mantan Duta Besar Lebanon untuk Amerika Serikat, memimpin delegasi Lebanon. Dari pihak Israel, Uri Resnick selaku Wakil Direktur Kebijakan Luar Negeri Dewan Keamanan Nasional Israel turut menjadi bagian dari delegasi Israel. Selain Israel dan Lebanon, pembicaraan juga dihadiri komite yang terdiri atas perwakilan AS, Perancis, dan pasukan penjaga perdamaian PBB atau UNIFIL.

AS berperan dalam terjadinya pembicaraan kedua negara tetangga tersebut. Pembicaraan dimaksudkan untuk menstabilkan kawasan dan semakin melemahkan Hizbullah yang didukung Iran.

Sementara menurut PM Salam, pembicaraan tersebut terbatas pada implementasi penuh gencatan senjata November 2024. Pembicaraan itu merupakan bagian dari mekanisme pemantauan gencatan senjata. ”Kami belum memasuki perundingan damai,” kata Salam.

Salam menambahkan, pembicaraan tersebut berkisar pada upaya penghentian permusuhan, pembebasan sandera Lebanon, dan penarikan penuh Israel dari Lebanon.

Lebanon dan Israel secara teknis masih berperang sejak 1948. Akan tetapi, sejak perang Israel-Hamas meletus di Jalur Gaza pada 7 Oktober 2023, Hizbullah selaku sekutu Hamas menyerang Israel. Hizbullah menyerang Israel dari Lebanon selatan.

Perundingan gencatan senjata Hizbullah-Israel pada tahun lalu dimotori oleh AS, Perancis, dan PBB. Gencatan senjata mulai berlaku sejak November 2024.

Basis dari gencatan senjata tersebut, merujuk Kompas.id edisi 28 November 2024, ialah resolusi DK PBB Nomor 1701 Tahun 2006. Diketahui, resolusi DK PBB No 1701 menyerukan pengerahan pasukan Lebanon di seluruh wilayah selatan, yang berbatasan dengan Israel dan sebagian besar dikuasai oleh Hizbullah.

Resolusi juga menyerukan agar semua kelompok bersenjata, termasuk Hizbullah, melucuti senjatanya. Hizbullah juga harus menarik pasukannya dari selatan sungai Litani di Lebanon selatan. Di sisi lain, pasukan Israel juga akan mundur dari wilayah Lebanon selatan.

Pada praktiknya, begitu gencatan senjata berlaku, Israel terus melancarkan serangan hampir setiap hari di Lebanon. Israel beralasan serangan itu bertujuan untuk menghentikan Hizbullah membangun kembali kemampuan militernya.

Israel juga masih mempertahankan pasukan di lima wilayah di selatan. Padahal, ada ketentuan gencatan senjata yang mengharuskan penarikan pasukan sepenuhnya.

Karena serangan tak henti itu, Hizbullah menolak melucuti diri. Alasan lain penolakan adalah Israel masih terus mempertahankan pasukan pendudukan di Lebanon.

Salam mengatakan, Lebanon berkomitmen melucuti Hizbullah. Tentara Lebanon juga akan terus membongkar aneka fasilitas milik Hizbullah di sekitar Sungai Litani. Area itu berjarak 30 kilometer dari perbatasan Lebanon-Israel. ”Di sana, pada akhir tahun, tentara harus dapat dikerahkan sepenuhnya dan memiliki monopoli penuh atas senjata,” ujar Salam.

Ia menambahkan, upaya tersebut akan diperluas ke seluruh wilayah negara di kemudian hari. Namun untuk wilayah Lebanon utara, targetnya adalah pembatasan senjata.

Salam juga menegaskan, Israel harus sepenuhnya melaksanakan kewajiban dalam gencatan senjata. Israel harus menarik diri dari beberapa titik di sisi perbatasan Lebanon. Israel juga harus membebaskan warga negara Lebanon yang ditangkap selama dan setelah perang yang masih ditahan di Israel.

Salam menyatakan, Lebanon terbuka untuk verifikasi oleh mekanisme terkait upaya militernya untuk melucuti senjata Hizbullah di selatan negara itu.

Terkait pembicaraan pada Rabu kemarin, terdapat pandangan berbeda antara Salam dan PM Israel Benjamin Netanyahu. Kantor PM Netanyahu menyatakan pembicaraan itu menjadi langkah awal untuk menciptakan dasar bagi hubungan dan kerja sama ekonomi antara kedua negara yang bermusuhan.

Adapun Salam mengatakan Lebanon masih berkomitmen pada Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002. Perdamaian Arab mensyaratkan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dengan pembentukan negara Palestina. Syarat ini ditentang keras oleh pemerintahan Netanyahu.

“Hubungan ekonomi akan menjadi bagian dari normalisasi tersebut. Jadi jelas siapa pun yang mengikuti berita ini akan tahu bahwa kami sama sekali tidak terlibat,” kata Salam.

Sementara Netanyahu berulang kali mengatakan Lebanon harus bergabung dengan Perjanjian Abraham. Melalui perjanjian itu segelintir negara Arab dan Muslim telah menormalisasi hubungan dengan Israel.

Namun, Salam tetap mengatakan, “Normalisasi akan mengikuti perdamaian. Tidak bisa mendahului perdamaian."

“Langkah apa pun menuju kerja sama ekonomi akan datang kemudian,” imbuh Salam. (AP/AFP/REUTERS)