Lecut Minus 0,21 Persen untuk Swasembada Beras

Pada 2025, Indonesia mulai melangkah mengejar target swasembada beras. Pijakannya cukup berat, apalagi jika berkaca pada 2024. Di tahun tersebut, subsektor tanaman pangan justru tumbuh -0,21 persen secara tahunan.

Pada 5 Februari 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, ekonomi Indonesia pada 2025 tumbuh 5,03 persen secara tahunan. Mesin utama pertumbuhan ekonomi nasional, yakni konsumsi rumah tangga, hanya tumbuh 4,94 persen.

Di tengah perlambatan mesin utama ekonomi, pertanian yang merupakan sektor pendulang tenaga kerja terbanyak justru tumbuh lambat. Pada 2024, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya tumbuh 0,67 persen secara tahunan. Subsektor tanaman pangan bahkan tumbuh -0,21 persen.

Pertumbuhan subsektor tanaman pangan pada 2023 dan 2024 masing-masing -3,86 persen dan -0,21 persen.

Kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan itu lebih rendah dibandingkan 2023 yang pertumbuhannya sebesar 1,31 persen. Namun, untuk subsektor tanaman pangan, kinerja sedikit membaik dari 2023 yang pertumbuhannya -3,86 persen.

Di balik terkontraksinya subsektor tanaman pangan tahun lalu, tecermin upaya pemerintah memperbaiki kinerja pertumbuhannya. Hal itu terindikasi dari perbaikan angka pertumbuhan triwulanan subsektor tersebut.

Pada triwulan I-2024, subsektor tanaman pangan tumbuh -24,72 persen secara tahunan. Kemudian pada triwulan II, II, dan IV, subsektor tanaman pangan tumbuh masing-masing 12,51 persen, 4,5 persen, dan 9,27 persen.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Dampak El Nino yang masih cukup kuat pada Januari-Mei 2024 telah menyebabkan produksi beras sepanjang 2024 turun. BPS mencatat, produksi beras nasional pada 2024 mencapai 30,62 juta ton atau turun 480.000 ton dibandingkan dengan 2023 yang sebanyak 31,1 juta ton.

Penurunan produksi beras itu tidak terlalu drastis berkat upaya Kementerian Pertanian (Kementan) menggulirkan gerakan percepatan tanam padi dan pompanisasi. Langkah itu setidaknya mampu meredam semakin berkurangnya luas sawah yang tidak digarap akibat kekurangan air.

Di sisi lain, serapan tenaga kerja di sektor pertanian juga masih tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lain. Berdasarkan data BPS, penduduk yang bekerja pada Agustus 2024 sebanyak 144,64 juta orang, naik 4,79 juta orang dari Agustus 2023.

Dalam setahun, sektor tersebut mampu meningkatkan serapan tenaga kerja mencapai 1,31 juta orang dengan kontribusi sebesar 28,12 persen. Kontribusi tersebut lebih tinggi dibandingkan kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan yang masing-masing 18,89 persen dan 13,38 persen.

Ada sejumlah faktor pemicu kenaikan tenaga kerja di sektor pertanian. Pertama, kenaikan harga sejumlah komoditas pertanian di tingkat petani. Gabah kering panen (GKP), misalnya. Pada Juni 2024, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) GKP petani dari Rp 5.000 per kilogram (kg) menjadi Rp 6.000 per kg.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Kamis (6/2/2025), mengatakan, Bapanas telah menginisiasi implementasi HPP GKP petani telah sejak 2023. Pada 2023, Bapanas telah menaikkan HPP GKP petani dari Rp 4.200 per kg menjadi Rp 5.000 per kg.

Kebijakan itu berlanjut pada 2024 dan 2025 dengan menaikkan HPP GKP masing-masing menjadi Rp 6.000 per kg dan Rp 6.500 per kg. Melalui kebijakan itu, harga rerata GKP dan nilai tukar petani (NTP) secara nasional membaik.

“Bahkan sejak 2022, NTP tidak pernah di bawah ambang batas 100 dan cenderung naik. Terbaru, NTP pada Januari 2025 meningkat menjadi 123,66 dibandingkan akhir 2024 yang sebesar 122,78. Begitu juga dengan NTPP yang naik dari 109,9 pada Desember 2024 menjadi 109,06 pada Januari 2025,” katanya.

Kedua, peningkatan tenaga kerja pertanian juga tidak terlepas dari peralihan pekerja industri manufaktur ke pertanian. Maraknya, pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah lini industri tersebut menjadi pemicunya. Sebagian pekerja yang di-PHK dan belum mendapatkan pekerjaan pengganti kembali ke desa dan bekerja di sektor pertanian.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, pada Januari-Desember 2024 terdapat 77.965 orang tenaga kerja yang ter-PHK. PHK terbanyak terjadi di DKI Jakarta, yakni mencapai 17.085 orang atau 21,91 persen. Kemudian disusul Jawa Tengah yang sebanyak 13.130 orang, Banten 13.042 orang, Jawa Barat 10.661 orang, dan Jawa Timur 5.327 orang.

Kondisi 2024 melecut pemerintah semakin gencar mewujudkan swasembada pangan, khususnya beras. Apalagi, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 telah digariskan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian yang disasar pada 2025 sebesar 2,2 persen. Target itu juga harus naik menjadi 3,46 persen pada 2029.

Tak mengherankan jika pemerintah berupaya mempercepat target swasembada beras dari 2028 menjadi 2027. Pemerintah juga berkomiten tidak mengimpor beras sepanjang 2025. Pemerintah bahkan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Swasembada Pangan demi mengejar produksi beras. Misinya adalah mengawal target-target tahunan swasembada beras tercapai.

Dalam RPJMN 2025-2029 telah digariskan, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian yang disasar pada 2025 sebesar 2,2 persen. Target itu juga harus naik menjadi 3,46 persen pada 2029.

Kepala Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementan Ugi Sugiharto mengatakan, pada 2025, Kementan menargetkan produksi beras nasional sebanyak 32 juta ton. Untuk itu, areal luas tanam padi ditambah dari dari 17 juta hektar luas tanam padi reguler menjadi 20 juta hektar.

“Tambahan areal tanam seluas 3 juta hektar itu bakal dilakukan melalui optimalisasi lahan pertanian dan mencetak sawah baru,” katanya dalam rapat koordinasi nasional Satgas Swasembada Pangan yang digelar secara hibrida di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Merujuk hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi BPS, luas panen padi pada Januari-April 2025 diperkirakan mencapai 4,41 juta hektar. Potensi luas panen padi itu lebih tinggi dari realisasi periode yang sama 2023 dan 2024 yang masing-masing seluas 4,21 juta hektar dan 3,57 juta hektar.

Menurut Ugi, Satgas Swasembada Pangan bakal memonitor dan mengawal target luas tanam padi dan produksi beras tahun ini tercapai. Satgas yang juga melibatkan TNI tersebut dibekali sistem pemantauan dan pelaporan berbasis aplikasi digital.

Mereka wajib melaporkan realisasi tanam harian padi yang mencakup padi sawah, padi gogo, optimalisasi lahan 2024 dan 2025, serta cetak sawah baru. Mereka juga wajib melaporkan permasalahan atau kendala di lapangan, antara lain seperti banjir, kekeringan, hama, distribusi pupuk subsidi, kondisi irigasi, dan ketersediaan benih.

“Pemantauan dan pelaporan hingga level desa itu akan dilakukan oleh bintara pembina desa (babinsa) dan penyuluh pertanian lapangan (PPL). Kami juga telah membagikan cara-cara mengantisipasi dan menangani banjir dan kekeringan, serta pemberantasan hama dan penyakit,” ujarnya.

Selain itu, Kementan juga membentuk 1.755 brigade pangan dengan anggaran sekitar Rp 30 triliun. Setiap brigade terdiri dari 15 petani milenial yang akan mengelola lahan seluas 200 hektar. Mereka akan bekerja bersama petani lokal dan didampingi pegawai Kementan, widyaiswara, penyuluh, dosen, dan guru.

Brigade Pangan itu akan menanam padi di lahan rawa dan lahan tidur di sejumlah daerah di Indonesia. Lahan-lahan itu tersebar di sejumlah daerah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Pendapatan setiap petani milineal tersebut diperkirakan Rp 10 juta per bulan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, Brigade Pangan ini menjadi wadah penciptaan lapangan kerja di sektor pertanian, termasuk menumbuhkan petani-petani milenial. Mereka dapat menggarap lahan pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna.

Sensus Pertanian 2023 BPS mengakategorikan petani milenial sebagai petani berusia 19-39 tahun yang adaptif terhadap teknologi digital dan inovasi pertanian. Pada 2023, terdapat 6,18 juta petani milenial atau 21,93 persen dari 28,19 juta petani di Indonesia.

Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah petani milenial terbanyak, yakni 971.102 orang. Kemudian diikuti Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan jumlah petani milenial masing-masing 625.807 orang dan 543.044 orang.