Sengkarut Mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo, Rekam Jejak, dan Tugas Pangkogabwilhan I

Mutasi Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo menarik perhatian publik karena diralat oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hanya selang sehari. Mutasi yang dimuat dalam Surat Keputusan Kep/554/IV/2025 bertanggal 29 April 2025 diubah melalui Surat Keputusan Nomor 554a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

Kunto yang menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkogabwilhan I, sempat dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Mutasi itu pun dibatalkan. Bagaimana TNI menjelaskan pembatalan mutasi itu?

”Setelah Kep 554 dikeluarkan, ternyata dari rangkaian gerbong yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Sehingga, diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu, dan dikeluarkanlah Kep 554a,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi dalam jumpa pers daring, Jumat (2/5/2025).

Dalam Surat Keputusan Kep/554/IV/2025, sejatinya bukan hanya Kunto yang dimutasi. Ada 237 perwira tinggi (pati) TNI yang dimutasi, terdiri dari 109 TNI AD, 64 TNI AL, dan 64 TNI AU. Jabatan strategis yang mengalami pergantian tidak hanya Pangkogabwilhan I, tetapi ada juga Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III, Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) I, serta berbagai jabatan penting lain di lingkungan Mabes TNI dan ketiga matra TNI.

Sementara dalam Keputusan Nomor 554a, dari 237 perwira tinggi yang dimutasi, terdapat tujuh perwira tinggi yang diralat mutasinya. Mereka adalah Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksamana Muda Krisno Utama tidak jadi dimutasi menjadi Panglima Komando Armada III. Laksamada Muda Rudhi Aviantara yang batal dimutasi menjadi Panglima Kolinlamil dan Laksamana Pertama Phundi Rusbandi yang batal menjadi Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I.

Ada pula Laksamana Pertama Benny Febri yang tadinya menjabat Wakil Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Waaskomlek KSAL), serta Laksamana Pertama Maulana yang tadinya Kepala Dinas Komunikasi dan Elektronika Angkatan Laut (Kadiskomlekal).

Di antara perwira tinggi yang dimutasi dan kemudian diralat, yang paling menarik perhatian adalah mutasi Letjen Kunto. Beredar spekulasi di publik, keputusan itu dianggap terkait dengan statusnya sebagai putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno. Sebelumnya, Try Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, pada 17 April 2025 mengeluarkan delapan butir pernyataan itu.

Salah satu pernyataan itu berbunyi, ”Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman”.

Namun, Kapuspen TNI membantah kaitan itu. ”Tidak ada persepsi apa-apa kepada publik. Memang itu hanya karena kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika tugas.” 

Jika memang ini hanya terkait kebutuhan organisasi dan dinamika tugas, lantas siapa Letjen Kunto Arief Wibowo dan apa tugasnya sebagai Pangkogabwilhan I? 

Kunto lulus dari Akademi Militer tahun 1992. Dalam karier militernya, jenderal yang menyandang bintang tiga tersebut telah menduduki berbagai jabatan dan penugasan. Setelah lulus Akmil, Kunto diberi tugas sebagai Komandan Peleton (Danton) Yonif Linud 502/Ujwala Yudah dan Danton Yonif Linud 412 Bharata Eka Sakti.

Beragam tugas kemudian diembannya, mulai dari Kasi-2/Ops Korem 083/Baladhika Jaya (2007-2008), Komandan Batalyon Infanteri (Danyonif) 500/Raider (2008-2009), dan Satuan Pendidikan Sussarcab di Pusdikif Pussenif (2009-2010). Tugas berikutnya adalah Komandan Brigade Infanteri 6/Tri Shakti Balajaya (2012-2013), Kepala Departemen Teknik Akademi Militer (2013-2014), hingga akhirnya dipercaya sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Kodam IX/Udayana (2014-2016), Komandan Korem 044/Garuda Dempo (2016-2018), dan Komandan Pusat Latihan Tempur Kodiklat TNI AD (2018).

Tidak ada persepsi apa-apa kepada publik. Memang itu hanya karena kebutuhan organisasi dan perkembangan dinamika tugas.

Sebagai jenderal bintang satu, Kunto kemudian menduduki jabatan Komandan Korem 032/Wirabraja (2018-2020) dan Kepala Staf Kodam III/Siliwangi (2020-2021). Ketika berpangkat mayor jenderal, Kunto dipercaya menjadi Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad (2021-2022) dan Panglima Kodam III/Siliwangi yang juga merangkap Komandan Komando Garnisun Tetap II/Bandung (2022-2023).

Pada 2023-2024, Kunto mengemban jabatan Wakil Komandan Kodiklatad (2023-2024) dan Staf Ahli Bidang Ekonomi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas). Pada 2024, Kunto diangkat sebagai Pangkogabwilhan I sehingga dia menyandang pangkat letnan jenderal.

Dikutip dari situs TNI, Kogabwilhan I bertugas sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik untuk operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP). Kogabwilhan juga menjadi kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar serta memulihkan kondisi keamanan sesuai kebijakan Panglima TNI. Untuk tugas itu, Kogabwilhan mengintegrasikan berbagai pangkalan TNI yang berada di wilayah operasinya.

Sejak Kogabwilhan dibentuk pada Oktober 2019, posisi Pangkogabwilhan I selalu diisi perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut (AL). Kunto merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat (AD) pertama yang menjabat Pangkogabwilhan I.

Sebelum Kunto, Pangkogabwilhan I dijabat oleh Laksamana Madya (Laksda) Rachmad Jayadi (2024-2025). Sebelumnya, jabatan Pangkogabwilhan dijabat oleh Laksda Agus Hariadi serta Laksda Yudo Margono. Di antara Pangkogabwilhan I, Yudo Margono menggapai puncak karier militernya saat menjabat Panglima TNI (2022-2023).

Terkait penunjukan perwira tinggi dari matra darat tersebut, Mabes TNI menyatakan bahwa hal itu merupakan bagian dari penyegaran di struktur kepemimpinan. Keputusan itu sekaligus merupakan upaya untuk bersinergi lebih optimal di Kogabwilhan I.

”Penempatan jabatan di lingkungan TNI, termasuk Pangkogabwilhan I, dilakukan berdasarkan mekanisme internal yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pengalaman, serta kompetensi perwira yang bersangkutan,” kata Kapuspen TNI kala itu, yakni Mayjen Hariyanto.

Kogabwilhan I meliputi pasukan TNI yang berasal dari ketiga matra, baik TNI AD, TNI AU, dan TNI AL, termasuk satuan komando daerah militer (kodam), Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komando Armada (Koarmada), dan Komando Operasi Udara. Kogabwilhan I bermarkas di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. 

Dari sisi wilayah, Kogabwilhan I meliputi wilayah darat, laut, dan udara. Untuk wilayah darat meliputi Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Untuk wilayah laut meliputi perairan di sekitar wilayah Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Banten, Kalbar, Kalteng, dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1.

Penempatan jabatan di lingkungan TNI, termasuk Pangkogabwilhan I, dilakukan berdasarkan mekanisme internal yang mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pengalaman, serta kompetensi perwira yang bersangkutan.

Adapun ALKI 1 adalah jalur pelayaran yang menghubungkan Laut Natuna Utara ke Samudra Hindia atau sebaliknya. Jalur ALKI 1 melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda.

Untuk wilayah udara Kogabwilhan I mencakup wilayah udara di atas Sumatera, Banten, DKI Jakarta, Banten, Kalbar, dan Kalteng. Selain itu, ruang udara di atas ALKI 1 juga merupakan tanggung jawab Kogabwilhan I.

Spekulasi seputar pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo sebagai Pangkogabwilhan I, yang dikaitkan dengan pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, tidak bisa dinafikan begitu saja. Sebab, sang ayah, Try Sutrisno, turut menandatangani pernyataan itu. Selain Try Sutrisno, purnawirawan lain yang tanda tangan adalah Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Selain mereka, disebutkan ada 102 purnawirawan jenderal, 73 purnawirawan laksamana, 65 purnawirawan marsekal, dan 91 kolonel yang juga menandatangani pernyataan itu. Tak hanya mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR, mereka juga mengusulkan agar melakukan perombakan kabinet kepada para menteri yang diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Para purnawirawan prajurit TNI tersebut juga mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Lalu, mereka menuntut agar mengembalikan Polri pada fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Menanggapi hal itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto menyebut Presiden Prabowo Subianto mempelajari delapan poin pernyataan sikap yang disampaikan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

”Tentunya Presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu, beliau dan para purnawirawan satu almamater, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama dengan jiwa saptamarga dan sumpah prajurit itu. Oleh karena itu, beliau memahami itu,” ujar Wiranto (kompas.id, 24/4/2025).

Aspirasi dari para purnawirawan itu memang tidak terkait langsung dengan proses mutasi di TNI. Namun, sulit dimungkiri, publik mengaitkan dua hal itu meski sudah dibantah oleh TNI.

Terlepas diri berbagai spekulasi seputar mutasi di TNI, kini Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo kembali meneruskan tugasnya sebagai Pangkogabwilhan I, sebuah jabatan strategis yang telah dijalankannya sekitar empat bulan terakhir ini.