Mahasiswa Indonesia di Harvard Hadapi Ketidakpastian

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencabut izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa internasional membuat mahasiswa Indonesia dalam ketidakpastian. Mereka yang sudah lulus dan sedang bekerja, mereka yang tengah menempuh pendidikan, hingga yang segera belajar semua dalam situasi tidak pasti.

Maria Cellina Wijaya, lulusan Jurusan Global Health Universitas Harvard, yang dihubungi dari Jakarta, Jumat (23/5/2025), menjelaskan, setelah keputusan Presiden Trump, sesama mahasiswa yang masih berada di Boston, AS, memilih menunggu. Mereka menunggu sikap Universitas Harvard yang diminta menyerahkan data mahasiswa asing dalam 72 jam kepada pemerintah federal.

”Teman-teman yang masih di sana memilih menunggu,” ujar Cellina yang memutuskan pulang Indonesia pada Maret 2025 setelah melihat situasi di AS kurang mendukung.

Ia memilih pulang Indonesia saat masih bekerja magang sebagai asisten peneliti. ”Saya lulus Mei 2024. Kemudian, saya bekerja magang sebagai asisten peneliti untuk profesor saya. Kerja magang ini harusnya selesai Juni 2025. Namun, saya melihat kondisi kurang bagus, saya memutuskan pulang,” tutur Cellina.

Sejak Trump kembali memimpin AS, dana penelitian bagi profesor di Harvard sudah dihentikan per Februari lalu. ”Penelitian profesor saya juga terhenti. Kampus juga menghentikan perekrutan-perekrutan baru, termasuk untuk posisi saya,” ucapnya.

Akibatnya, lanjut Cellina, bila meneruskan bekerja, dirinya meyakini kontrak kerjanya juga tidak akan diperpanjang. Kondisi semakin tidak mendukung karena Cellina bekerja dengan visa mahasiswa (student visa).

Demikian juga teman-temannya yang sudah lulus dan juga bekerja. Mereka bekerja dengan visa belajar.

”Dengan larangan yang disampaikan Trump, jika izin belajar di-cancel, izin kerja juga di-cancel. Kalau izin dicabut, keberadaan di AS langsung dianggap ilegal,” ujar Cellina.

Dari percakapan secara daring di grup angkatan, menurut Cellina, teman-teman yang sudah selesai dan tinggal wisuda sudah aman. Yang bermasalah adalah mereka yang sekarang ini ada di tahun pertama menuju tahun kedua atau yang akan masuk tahun ini.

”Itu juga tidak jelas statusnya bagaimana,” ucap Cellina yang kini sudah mengajar Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran Univesitas Ciputra, Surabaya.

Bagi Cellina, keputusan pulang itu tepat. Selama di AS, ia melihat sendiri tindakan petugas imigrasi yang mencari-cari mahasiswa internasional di kampus-kampus.

”Di Boston itu ada banyak kampus. Para petugas dari Departemen Imigrasi AS sering kali mempertanyakan visa belajar kepada para mahasiswa internasional,” kata Cellina.

Ia melihat ada banyak mahasiswa yang ditahan oleh petugas ICE karena tidak bisa langsung menunjukkan dokumen yang ditanyakan. ”Itu sebabnya KBRI atau KJRI sempat mengeluarkan imbauan supaya mahasiswa Indonesia membawa paspor dan dokumen visa belajar untuk jaga-jaga,” kata Cellina.

Sementara mahasiswa asal Indonesia menunggu ketidakpastian di AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam jumpa pers harian di Beijing menyatakan, Pemerintah China akan tegas melindungi hak dan kepentingan mahasiswa dan cendekiawan China di luar negeri. Namun, Mao tidak memberikan perincian apa pun tentang bagaimana hal itu akan dilakukan dalam situasi ini.

”Tindakan demikian oleh pihak AS hanya akan merusak citranya sendiri dan kredibilitas internasionalnya,” kata Mao.

Keputusan pemerintahan Trump tersebut juga menjadi topik hangat di media sosial China. Penyiar pada televisi pemerintah CCTV mempertanyakan apakah AS akan tetap menjadi tujuan utama bagi mahasiswa internasional. Saat ini Harvard telah menggugat Pemerintah AS di pengadilan.

”Namun, dengan periode litigasi yang panjang, ribuan mahasiswa internasional mungkin kesulitan menunggu,” demikian komentar CCTV.

Dinyatakan juga, sebaiknya mahasiswa internasional mempertimbangkan pilihan lain ketika ketidakpastian kebijakan menjadi norma.

Pemerintah Jerman selain mengecam keputusan Pemerintah AS juga segera bertindak melindungi para mahasiswa Jerman yang menempuh pendidikan di AS. Jerman pada hari Jumat mengecam keputusan ”fatal” Pemerintah AS mencabut hak Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Jerman juga mendesak pemerintahan Trump untuk mempertimbangkan kembali keputusan itu.

Menteri Riset Jerman Dorothee Baer mengatakan kepada stasiun radio Bayern 2 bahwa dirinya berharap Pemerintah AS akan membatalkan keputusan itu. ”Ini bukan sinyal positif, baik bagi generasi muda maupun dunia bebas,” ucapnya.

Baer menambahkan, ”Saya tidak pernah menyangka akan sampai pada titik ini, bahwa titik kebebasan akademis suatu hari nanti akan dipertanyakan.”

”Namun, saya tidak putus asa bahwa ’tanah kebebasan’ suatu hari nanti akan kembali sesuai dengan namanya,” ujar Baer.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Jerman menyatakan Kemenlu Jerman akan berbicara dengan Kemenlu AS tentang mahasiswa Jerman di Harvard.

”Kami mengetahui jumlah mahasiswa Jerman yang belajar di Harvard mencapai tiga digit. Jadi, kami akan segera membahasnya dengan mitra kami di AS tentang dampaknya terhadap mahasiswa Jerman,” kata juru bicara tersebut secara anonim.

”Kami juga akan menyampaikan harapan kami dalam diskusi ini bahwa perhatian dan kepentingan mahasiswa Jerman di sana akan dipertimbangkan dengan tepat,” tambahnya. (AP/AFP/REUTERS)