Mahyeldi-Vasko Ditetapkan Jadi Gubernur-Wagub Sumbar Terpilih, 11 Pilkada Lain Sengketa di MK

PADANG, KOMPAS — KPU Sumatera Barat menetapkan Mahyeldi-Vasko Ruseimy sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Penetapan pemimpin terpilih juga dilakukan di delapan kabupaten/kota di Sumbar. Namun, 11 kabupaten/kota lain masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi. 

Penetapan Mahyeldi-Vasko dilangsungkan KPU Sumbar dalam rapat pleno terbuka di Kota Padang, Kamis (9/1/2025) siang. ”Menetapkan Mahyeldi dan Vasko Ruseimy dengan perolehan suara 1.757.612 suara atau 77,12 persen dari total suara sah sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumbar Tahun 2024,” kata Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen.

Rapat pleno terbuka itu dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi terkait, termasuk Bawaslu Sumbar. Walakin, Mahyeldi-Vasko dan paslon nomor 2, Epyardi Asda-Ekos Albar, tidak tampak dalam rapat tersebut.

Seusai membacakan keputusan, Surya didampingi anggota dan pejabat KPU Sumbar lainnya menandatangani Keputusan KPU Sumbar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penetapan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Sumbar Tahun 2025 tersebut.

Surya menjelaskan, seusai menetapkan paslon gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih, KPU Sumbar akan menyampaikan keputusan KPU Sumbar kepada DPRD Sumbar. ”DPRD selanjutnya akan menyampaikan usulan pengesahan dan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Terkait jadwal pelantikan, Surya menyebut itu merupakan domain pemerintah. DPRD Sumbar akan mengusulkannya kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. ”Nanti kita tunggu agenda pelantikan,” katanya.

Surya melanjutkan, selain paslon gubernur dan wakil gubernur Sumbar terpilih, Kamis ini juga berlangsung penetapan paslon bupati/wali kota terpilih di delapan kabupaten/kota oleh KPU setempat.

Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kabupaten Solok. 

”11 (kabupaten/kota) lainnya, karena ada gugatan di MK, tentu kami menunggu proses di MK. Sidang perdana di MK dimulai pada Jumat (10/1/2025),” ujar Surya. 

Adapun daerah yang hasil pilkadanya digugat ke MK adalah Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Limapuluh Kota. Selain itu, ada juga Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. 

Ketua Bawaslu Sumbar Alni mengatakan, penetapan paslon kepala daerah terpilih ini merupakan kewajiban KPU jika tidak ada sengketa hasil pilkada di MK. Penetapan ini juga merupakan amanat dari Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024, termasuk petunjuk teknis terkait hasil rekapitulasi dan penetapan hasil pilkada.

”Kami dari pengawas pemilu punya kewajiban untuk mengawasi. Dari hasil pengawasan kami, prosesnya berjalan aman, lancar, dan tentu saja kami akan terus mengawasi sebagai bagian dari kewajiban kami sampai akhir tahapan, yaitu pelantikan atau pengambilan sumpah dari paslon terpilih,” katanya.