Makan Bergizi Gratis dan UMKM

Sesungguhnya perkara makan bukan hanya sekadar memasukkan makanan ke dalam mulut, melainkan menyangkut banyak aspek yang akhirnya berpengaruh pada suasana hati. Oleh sebab itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) hendaknya menjadi bagian dari sekolah yang menyenangkan.

Salah satu persoalan adalah jenis dan porsi makanan. Bagaimana mengatasi anak yang tidak suka sayur, buah, atau menu lainnya? Jangan sampai anak dipaksa memakannya sehingga MBG menjadi tidak menggembirakan.

Bagaimana pula dengan porsi yang dirasa kurang bagi sebagian anak, sementara bagi sebagian anak yang lain dirasakan berlebih? Model prasmanan yang dilakukan di suatu pesantren bisa mengatasi persoalan tersebut (Kompas, 7/1/2025).

Di pesantren yang lain, makanan tidak dibagi untuk setiap santri, tetapi dikelompokkan untuk setiap empat santri, digelar di atas tikar beralaskan daun pisang. Cara ini melatih tenggang rasa dan membangun kebersamaan.

Cara makan dengan tangan yang merupakan budaya setempat janganlah diganti dengan memakai sendok dan garpu. Apalagi jika peralatan tersebut sekali pakai dan terbuat dari plastik, tentu akan menjadi sampah plastik. Sekolah tentu telah dilengkapi dengan tempat cuci tangan, peninggalan masa Covid-19.

Mengenai makanan sisa hendaknya bisa dijadikan pupuk cair, yang dapat digunakan untuk kebun sekolah atau dijual sebagai kegiatan ekstrakurikuler.

Menghargai keberagaman, kearifan lokal, dan sumber daya setempat merupakan keniscayaan. Pada gilirannya akan menghasilkan menu sesuai ciri khas daerah masing-masing. Tidak seperti saat ini, menu nyaris seragam, seperti nasi putih, ayam goreng, nuget, tempe, sayur, dan buah untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.

Mengingat latar belakang Presiden, maka sebagai pembuka jalan program ini dikerahkan 351 kodim, 14 lantanal, dan 41 lanud, dan diperkirakan 70 kodim menangani MBG (Kompas, 5/2/2025).

Namun, jika kelak sudah berjalan baik, seyogianya peran militer dalam program MBG lambat laun bisa berkurang. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu gantungan hidup masyarakat sipil hendaknya lebih diberdayakan sehingga mereka bisa ikut terlibat dan tidak hanya sebagai penonton.

A Agoes Soediamhadi

Langenarjan, Yogyakarta