Makan Bergizi Gratis, Program Pertaruhan Pemerintah Baru (3)

JAKARTA, KOMPAS — Awal tahun ini, pemerintah menggulirkan program Makan Bergizi Gratis. Program yang sebelumnya bernama makan siang gratis ini dicanangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanye pemilu presiden dan wakil presiden tahun lalu.

Makan siang gratis berubah nama menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak Mei 2024. Alasan diubahnya nama program ini karena jam belajar pendidikan anak usia dini (PAUD), taman kanak-kanak (TK), hingga kelas I sekolah dasar (SD) tidak sampai siang, tetapi pukul 10.00. Artinya, waktu pemberian makan gratis itu tidak lagi siang, tetapi pagi hari.  

Tidak hanya anak PAUD, TK, dan kelas I SD, program MBG juga menyasar kelompok anak sekolah serta tingkat SMA dan sederajat. Selain kelompok anak sekolah, MBG juga diberikan kepada bayi hingga usia lima tahun atau balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Pada 2025, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan total ada 19,47 juta orang penerima MBG. Alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rinciannya, sebesar Rp 63,36 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional. Sisanya Rp 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen operasional. 

Kompas menghitung rata-rata harga per porsi makanan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Anggaran sebesar Rp 63,36 triliun dibagikan 5 hari dalam seminggu selama 52 minggu untuk 19,47 juta penerima. Hasilnya, rata-rata harga per porsi yang didapat setiap penerima Rp 12.516.

Di sisi lain, pemerintah menetapkan harga per porsi makanan sebesar Rp 10.000 pada awal Desember 2024. Angka ini turun dari sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 15.000 per porsi.

Selain itu, ada empat target khusus yang diincar pemerintah melalui program ini. Pertama, di bidang gizi untuk peningkatan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat.

Kedua, di bidang pendidikan, yaitu peningkatan prestasi, partisipasi kehadiran siswa, dan pengurangan anak putus sekolah. Berikutnya, di bidang ekonomi, yaitu pemanfaatan bahan pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. 

Dalam paparan mengenai program Makan Bergizi Gratis, BGN menjelaskan tujuan umum dari program MBG, yaitu untuk meningkatkan asupan gizi dan pengetahuan gizi pada kelompok sasaran. Kelompok itu adalah ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah, dan santri.

Target keempat adalah mengurangi kemiskinan. Di bidang ini, program MBG diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Dari paparan tersebut, BGN menyebutkan ada dua hal yang perlu segera diintervensi pemerintah melalui program MBG ini. Pertama, soal pemenuhan gizi. BGN mempertimbangkan kelompok keluarga miskin, yang rata-rata jumlah anggota rumah tangganya (ART) lebih banyak dibandingkan dengan kelompok kelas menengah dan kelas atas. 

Dari data BPS, rata-rata jumlah ART di kelompok keluarga kelas miskin sebanyak 4,78 atau 5 orang. Sementara rata-rata jumlah ART di kelompok keluarga kelas menengah hanya 3,21 atau 3 orang. Begitu juga jumlah ART di kelompok keluarga kelas atas sebanyak 2,84. 

Intervensi kedua, meningkatkan rata-rata lama sekolah. BGN mencatat rata-rata lama bersekolah di Indonesia tahun 2023 tidak lebih dari 9 tahun. Dari total 34 provinsi di Indonesia, ada 17 provinsi dengan lama sekolah di bawah rata-rata nasional. Paling singkat ada di Papua selama 7,15 tahun, Kalimantan Barat selama 7,71 tahun, dan NTB selama 7,74 tahun. 

Program ini menurut rencana akan terus disempurnakan di tahun-tahun mendatang. Tahun 2026, penerima MBG akan lebih banyak menjadi 30,46 juta dengan anggaran Rp 109,7 triliun. Tahun 2027 menjadi 41,45 juta penerima dengan anggaran Rp 149,2 triliun. Tahun 2028 menjadi 62,17 juta penerima dan anggaran Rp 223,8 triliun. Tahun 2029 naik bahkan hingga 82,9 juta penerima dengan anggaran Rp 298,4 triliun. 

Badan Gizi Nasional, merujuk paparan di laman Indonesia.go.id, merencanakan tiga skema penyaluran. Pertama, BGN membangun dapur pusat.

Skema kedua adalah membangun dapur di sekolah atau pesantren. Salah satu syaratnya sekolah atau pesantren tersebut minimal memiliki jumlah siswa sebanyak 2.000 orang. 

Skema ketiga terkait dengan daerah-daerah terpencil. BGN akan melayani daerah yang sulit dijangkau dengan kurun waktu pengiriman maksimal setengah jam. Sementara wilayah yang lebih sulit dijangkau bahkan membutuhkan waktu hingga satu hari, makanan akan dikirim dalam paket vakum. Pengiriman dilakukan setiap satu minggu atau satu bulan.

Dengan target dan tantangan yang ada, mampukah pemerintah merealisasikan janji politik ini?

===============

Untuk mengikuti liputan tema ini selengkapnya, kami mengajak Anda bergabung dalam grup Whatsapp Pembaca Kompas ”Investigasi & Jurnalisme Data” dengan mengeklik tautan ini. Kami juga ingin mendengarkan pandangan Anda tentang artikel ini melalui survei lewat berikut ini.