Manifesto Pendidikan Guru Besar ITB untuk Kembalikan Peradaban Bangsa

JAKARTA, KOMPAS — Bangsa Indonesia pada zaman ini dinilai tak setia menjalani rencana pelayaran besar yang ditetapkan para pendiri bangsa, malah kerap memilih jalan pintas. Bahkan, menjadi kewajaran yang tak malu lagi dipertontonkan pejabat, wakil rakyat, pendidik, hingga masyarakat di semua ranah kehidupan.

Menurut Ketua Komisi Nilai-nilai Luhur di Forum Guru Besar (FGB) ITB Iwan Pranoto, yang dihubungi dari Jakarta, Selasa (2/9/2025), kondisi peradaban bangsa yang mengkhawatirkan saat ini mendapat sorotan dari para guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB).

Terkait hal itu, Manifesto Pendidikan disusun 20 guru besar ITB yang ditetapkan dalam Rapat Pleno pada 15 Agustus 2025. Kemudian Manifesto Pendidikan dibacakan dalam Rapat Pleno FGB pada 1 September 2025 di tengah situasi bangsa yang ramai dengan aksi massa di sejumlah daerah.

Dalam manifesto tersebut disebutkan, upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk pemajuan peradaban bangsa hari ini pun sedang berhadapan dengan ”kanker” tabiat menerabas yang mewabah dahsyat.

Sayangnya, tidak ada jalan pintas untuk menggunting tabiat jalan pintas seperti korupsi, sogok-menyogok, suap-menyuap, mengobok-obok aturan, perisakan konstitusi, mengakali undang undang, sampai kecurangan akademik yang dilakukan tanpa tedeng aling-aling lagi.

Bahkan, di ranah pendidikan, kalangan pendidik ada yang terkena penyakit memilih jalan pintas. Untuk mengejar imbalan ala kadarnya, sejumlah pendidik bahkan di perguruan tinggi, terang-terangan terbukti menerabas aturan.

Harapan untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara ke jalur yang telah digagas para pendiri bangsa diyakini tetap ada harapan melalui jalan pendidikan.

Alih-alih pendidikan sebagai penawar penyakit menerabas atau jalan pintas tersebut, para pelaku pendidikan malah turut bersekongkol mewajarkan dan menyuburkan virus menerabas. Anak-anak bangsa dinilai lalai dan sudah berkhianat untuk setia menapaki jalur menjadi Indonesia yang ditetapkan di awal peradaban di abad lalu.

”Namun, harapan untuk mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara ke jalur yang telah digagas para pendiri bangsa diyakini tetap ada harapan melalui jalan pendidikan,” kata Ketua FGB ITB Mindriany Syafila.

Mindriany menegaskan, pernyataan para guru besar ITB ini dikukuhkan atas kesadaran bahwa gagasan mendirikan bangsa berlandaskan kemerdekaan dan kebinekaan. Hal ini merupakan janji setia untuk berlayar mengayuh bahtera bangsa, mengarungi samudra luas zaman, bernahkoda akal budi, dan berawak nalar. 

”Karena itu perlu ada sistem pendidikan nasional yang terjangkau dan bermutu di Tanah Air, agar tiap anak bangsa berkesempatan sebaik-baiknya dalam mengasah nalar, menebalkan tekad, menghaluskan rasa, dan meneguhkan jiwa melalui adat istiadat,” kata Mindryani.

Sekretaris FGB ITB A Nanang T Puspito mengatakan kehidupan berbangsa dan bernegara hanya bisa dikembalikan ke jalur yang telah digagas para pendiri bangsa melalui jalan pendidikan. Karena itu, FGB ITB menggagas lima hal dalam Manifesto Pendidikan sebagai jalan luhur dan bermakna untuk memajukan peradaban bangsa.

Lima Manifesto Pendidikan tersebut meliputi pendidikan bermutu dan terjangkau diselenggarakan guna pemajuan peradaban; pendidikan senantiasa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan; dan  pendidikan didirikan di atas kemerdekaan bernalar serta keluhuran akal budi.

Selain itu, pendidikan memupuk benih gairah belajar sepanjang hayat dan pendidikan diselenggarakan berpayung cakrawala keberagaman budaya bahari dan kepulauan.

Iwan mengatakan harus disadari keberhasilan generasi penerus menguasai ilmu kemanusiaan, seni, teknologi, dan sains serta persilangannya berlandaskan Pancasila dan dinaungi wawasan kebaharian akan menentukan keberlanjutan serta kejayaan bangsa di masa depan.

Oleh karena itu, agar setiap warga negara mampu memberdayakan diri, harus berdiri sebuah sistem pendidikan nasional yang terjangkau dan bermutu di Tanah Air.

”Melalui lintasan pendidikan terjangkau dan bermutu pula, tiap warga negara mampu mempertajam daya nalar dan mengedepankan watak luhur guna merawat demokrasi dan republik ini, meski dunia akan makin penuh sesak dibanjiri semburan tiruan cerdas, penyesatan informasi, dan algoritma tak netral,” kata Iwan.

Secara terpisah, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Haeri mengatakan kondisi bangsa yang sarat persoalan juga menjadi ruang bagi peserta didik untuk belajar tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sementara itu, Koordinator Nasional; P2G Satriwan Salim mengatakan Pidato Presiden Prabowo terkait situasi bangsa saat ini agar pemerintah, DPR, kementerian, atau lembaga terbuka mendengar, menerima, dan menindaklanjuti masukan kritik masyarakat patut diapresiasi.

”Ini momentum tepat agar pemerintah dan perlemen berbenah serta evaluasi diri. Kami mendesak Komisi X DPR membuka ruang dialog publik semua pemangku kepentingan pendidikan dalam pembahasan RUU Sisdiknas (Rancangan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional),” ujarnya.

Selama ini proses penyusunan RUU Sisdiknas dinilai sangat tertutup, tidak partisipatif, dan jauh dari unsur meaningfull participation,” kata Satriwan menegaskan.

Mendengarkan suara dan aspirasi rakyat dalam pendidikan menjadi jalan masuk reformasi pendidikan yang membawa kemajuan bangsa bagi kesejahteraan bersama. Untuk itu pemerintah dan DPR diminta merealisasikan janji dan perintah konstitusi serta keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemerintah dan DPR didesak memfokuskan kembali prioritas anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN (untuk sektor pendidikan dasar dan menengah serta guru), serta segera menghentikan penggunaan anggaran 20  persen APBN pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, menetapkan pendidikan dasar gratis sesuai perintah Pasal 31 UUD 1945 dan amar putusan MK serta menetapkan standar upah minimum guru Non-ASN sesuai Astacita.

Tuntutan lainnya, yakni mengevaluasi pelaksanaan Sekolah Rakyat termasuk anggarannya yang superjumbo melebihi anggaran murid sekolah/madrasah pada umumnya dan mengevaluasi SMA Unggul Garuda. Pemerintah didesak menyerahkan pengelolaan Sekolah Rakyat dan SMA Unggul Garuda kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.