Perry Mundur, Masa Transisi Gubernur BI Jadi Ujian Independensi Bank Sentral

JAKARTA, KOMPAS — Perry Warjiyo mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia sebelum masa jabatannya berakhir pada Mei 2028. Pergantian pucuk pimpinan bank sentral di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan meningkatnya perhatian pasar terhadap arah kebijakan ekonomi menjadi sorotan karena menyangkut kredibilitas transisi dan independensi Bank Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Perry dan menerbitkan keputusan presiden mengenai pemberhentiannya secara hormat pada Senin (27/7/2026). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden juga menyampaikan penghargaan atas dedikasi Perry selama hampir tujuh tahun memimpin Bank Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditunjuk sebagai pejabat gubernur sementara. Destry akan menjalankan seluruh kewenangan gubernur hingga pemerintah mengajukan calon gubernur definitif kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

Beberapa jam setelah Destry ditunjuk sebagai Pejabat Sementara Gubernur BI, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan tertutup dengan Destry di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.

Pertemuan tersebut dilakukan dalam kapasitas Purbaya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). KSSK merupakan forum koordinasi yang beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu tidak menghasilkan keterangan kepada awak media. Setelah pertemuan, Destry dan Purbaya meninggalkan lokasi melalui area berbeda. KSSK selanjutnya dijadwalkan memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman mengatakan, pelaku pasar akan mencermati alasan pengunduran diri Perry, proses transisi kepemimpinan di BI, serta potensi keterkaitan dinamika politik yang terjadi terhadap arah kebijakan moneter.

”Dari perspektif ekonomi, pengunduran diri Gubernur BI di tengah tekanan rupiah merupakan kejutan kelembagaan yang sensitif bagi pasar. Pelaku pasar akan menilai alasan pengunduran diri, kualitas proses transisi, dan apakah pergantian tersebut berkaitan dengan tekanan politik terhadap arah kebijakan moneter,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, pergantian kepemimpinan BI berpotensi meningkatkan volatilitas rupiah, mendorong kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta memperbesar premi risiko investasi apabila komunikasi pemerintah dan BI tidak dilakukan secara cepat dan meyakinkan.

Pasar tidak hanya menilai sosok pengganti Perry Warjiyo, tetapi juga kredibilitas proses pergantian kepemimpinan di BI.

Risiko tersebut menjadi perhatian karena BI sebelumnya mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen dengan fokus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Meski demikian, Rizal menilai, pergantian kepemimpinan di bank sentral tidak serta-merta memicu krisis.

”Pergantian ini tidak otomatis menjadi krisis karena mekanisme kesinambungan kepemimpinan telah berjalan melalui Destry Damayanti,” katanya.

Rizal mendorong pemerintah untuk segera memberikan penjelasan mengenai proses pergantian kepemimpinan serta memastikan independensi dan proses pengambilan keputusan Dewan Gubernur BI tetap terjaga selama masa transisi. Menurut dia, pasar tidak hanya menilai sosok pengganti Perry Warjiyo, tetapi juga kredibilitas proses pergantian kepemimpinan di BI.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menyoroti aspek independensi BI dalam proses pergantian tersebut. Menurut dia, pengunduran diri Perry terjadi di tengah meningkatnya perhatian investor terhadap kondisi fiskal dan tata kelola kebijakan ekonomi.

Bhima berpendapat, ada tekanan politik yang memengaruhi keputusan Perry untuk mundur. Apalagi, pelebaran defisit APBN, lemahnya penerimaan pajak, serta peningkatan utang pemerintah telah meningkatkan persepsi risiko Indonesia di mata investor.

Ia juga menilai sejumlah perubahan regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (UU PFII), berpotensi mempersempit ruang independensi bank sentral.

”Yang harus diantisipasi pasca-pengunduran diri Perry adalah melemahnya independensi Bank Indonesia. Mengembalikan kepercayaan investor tentu tidak mudah apabila muncul persepsi bahwa arah kebijakan moneter berada di bawah tekanan politik,” ujar Bhima.

Menurut Bhima, pemerintah perlu memastikan proses pemilihan gubernur BI berikutnya berlangsung transparan serta tetap menghormati independensi bank sentral. Hal itu penting untuk menjaga stabilitas pasar keuangan dan efektivitas kebijakan moneter.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, pengunduran diri seorang gubernur bank sentral bukan peristiwa biasa karena BI merupakan lembaga independen yang memiliki mandat menjaga stabilitas moneter, nilai tukar rupiah, inflasi, sistem pembayaran, dan ketahanan sektor keuangan.

Menurut Syafruddin, meskipun Perry menyampaikan alasan pribadi sebagai dasar pengunduran dirinya, publik tetap membutuhkan penjelasan mengenai kondisi kelembagaan, kesinambungan kebijakan, serta proses pergantian gubernur.

”Transparansi tidak berarti membuka seluruh urusan pribadi, tetapi memastikan tidak ada masalah institusional yang disembunyikan di balik alasan personal,” katanya.

Ia menambahkan, kepercayaan terhadap bank sentral tidak hanya dibangun melalui keputusan suku bunga, tetapi juga melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan kepastian bahwa kebijakan moneter tetap dikelola secara profesional.