Masalah Laten di Balik Peringkat Ke-10 Negara Paling Kotor di Dunia

Indonesia termasuk dalam 12 negara paling kotor di dunia pada tahun 2025 versi Ultimate Kilimanjaro. Skor negara paling kotor diperoleh dari empat indikator utama, yaitu kualitas udara, air, pengelolaan sampah, dan sanitasi.

Secara keseluruhan, Indonesia mendapat skor 58,75. Perolehan tersebut menempatkan Tanah Air di posisi ke-10 negara paling kotor di dunia.

Kualitas udara mendapatkan nilai 70. Sementara kualitas air sebesar 55, pengelolaan sampah 60, dan sanitasi dengan skor 45.

Peringkat ini lebih baik daripada Mesir, Nepal, Kongo, Irak, Nigeria, India, Chad, Pakistan, dan Bangladesh, tetapi masih di bawah Mongolia dan Haiti.

Ultimate Kilimanjaro menghitung hal di atas berdasarkan kualitas udara IQAir World Air Quality Report 2024; data air, sanitasi, dan kebersihan dari WHO/Unicef Joint Monitoring Programme 2024; serta pengelolaan sampah dari Yale Environmental Performance Index 2024.

Dalam laporan perusahaan tur pendakian Gunung Kilimanjaro di Afrika itu, seperti dikutip pada Senin (27/10/2025), disebutkan, kebakaran lahan gambut menyelimuti kota-kota dengan kabut kekuningan saat musim kemarau datang di Indonesia.

Sampah plastik dari kanal-kanal di Jakarta juga mengalir ke perairan Laut Jawa. Sampah kemudian terdampar di pantai-pantai wisata.

Selain itu, sumur menjadi payau ketika air pasang naik di banyak perdesaan. Bahkan, hanya sebagian kecil sampah rumah tangga yang masuk ke sistem pengumpulan resmi. Selebihnya dibakar atau dibuang ke jurang.

Pada saat yang sama, desa di pulau-pulau kecil bergantung pada jaringan listrik mikro berbahan bakar diesel. Jaringan kerap tersendat dan padam sehingga warga memasak dengan kayu bakar yang menambah polusi.

Terlepas dari hasil pemeringkatan di atas, kota-kota di Indonesia memang masih berkutat dengan masalah kualitas udara, air, pengelolaan sampah, dan sanitasi. Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian nasional tentu saja jadi sorotan sekaligus contoh.

Kualitas udara dan pengelolaan sampah jadi isu paling menonjol. Dalam laporan Ultimate Kilimanjaro pun skornya buruk, masing-masing 70 dan 60.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam salah satu penelitiannya menemukan kandungan mikroplastik dalam air hujan di Jakarta. Penelitian dilakukan sedari tahun 2018.

Temuan ini mengejutkan publik. Polusi dari plastik sudah menjangkau atmosfer sehingga memerlukan penanganan secara ilmiah, terukur, dan kolaboratif.

Penelitian lanjutan sedang disiapkan atas temuan tersebut. Disiapkan pula standar baku mutu mikroplastik, sebab saat ini regulasi nasional mengenai batas aman mikroplastik di udara dan air hujan belum tersedia.

Aktivitas masyarakat di Jakarta sendiri menghasilkan timbulan sampah harian hingga 8.607 ton per hari berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup.

Sampah itu terdiri dari 49,87 persen sisa makanan, plastik 19,18 persen, 22,95 persen plastik, 17,24 persen, dan lainnya. Tidak semua timbulan sampah terkelola sehingga berakhir di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, badan air, dan laut.

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta melaporkan volume sampah di badan air (sungai, kali, waduk, setu, embung, dan saluran penghubung) sedikitnya mencapai 247 ton per hari.

Terkini ada dua upaya yang bergulir. Pemprov Jakarta telah membangun tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif, RDF Plant Rorotan di Jakarta Utara.

Fasilitas tersebut digadang-gadang sebagai solusi pengelolaan sampah dengan kapasitas 2.500 ton per hari. Keberadaannya juga melengkapi RDF Plant Bantargebang untuk mengurangi beban TPST Bantargebang, yang setiap hari menerima 7.200-7.700 ton sampah.

Sayangnya, hingga kini RDF Plant Rorotan belum beroperasi. Warga sekitar belum sepenuhnya menerima dan mengeluhkan bau, serta khawatir mengalami gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan.

Pemprov Jakarta meminta warga tidak perlu khawatir dengan rencana operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif itu. Seluruh persiapan telah melalui tahapan uji coba cermat dan sistematis guna memastikan keamanan lingkungan sekaligus kenyamanan masyarakat.

Gubernur Jakarta Pramono Anung juga masih menanti keluarnya peraturan presiden untuk kelanjutan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik dan proyek lainnya. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah saling menguntungkan, terutama di tengah tantangan global dan dalam negeri.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan P Roeslani sebelumnya menyampaikan bahwa Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyiapkan pendanaan untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di berbagai daerah.

Proyek akan dimulai November 2025 setelah rangkaian sosialisasi kepada pemerintah daerah. Tak hanya soal listrik, proyek ini juga untuk kesehatan, lingkungan, dan lainnya karena memberikan asas manfaat yang luar biasa.

Kualitas udara mengalami situasi tak jauh beda. Pemprov Jakarta sedang menyusun rancangan peraturan daerah untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Aturan baru diharapkan lebih kuat dari aspek pengawasan, penegakan hukum, dan perlindungan hak masyarakat. Sebab, di dalamnya diatur mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, termasuk model koordinasi antarlembaga dan pengelolaan dana hasil denda untuk kegiatan pemulihan lingkungan.

Laporan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta pada Selasa (8/4/2025) dapat dijadikan contoh terkini. Waktu itu disampaikan bahwa terjadi perbaikan kualitas udara selama periode Idul Fitri 2025, mulai 24 Maret sampai 6 April 2025.

Terjadi penurunan konsentrasi polutan sebesar 43–75 persen dibandingkan tahun 2024 dan 18–69 persen daripada tahun 2023. Hasil ini masuk kategori baik dan sedang jika merujuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).

Sementara pemantauan konsentrasi PM 2,5 menunjukkan tren penurunan serupa. Ada penurunan yang jelas saat hari raya Idul Fitri dibandingkan dengan H-7 hingga H-4.

Konsentrasi PM 2,5 tertinggi pada 26 Maret dan 27 Maret 2025. Dua hari itu merupakan waktu terakhir sebelum cuti bersama. Kemudian, kembali naik pada H+4 dan H+5 seiring kembali normalnya aktivitas masyarakat.

Laporan ini sekilas menggembirakan, tetapi menunjukkan pola yang sama. Penurunan polusi terjadi seiring berkurangnya aktivitas masyarakat, bukan oleh kebijakan pengendalian pencemaran udara yang sistematis dan berkelanjutan.

Greenpeace Indonesia, akademisi, dan komunitas masyarakat pernah mendorong Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat membuka data kualitas udara dalam bentuk konsentrasi. Salah satu di antaranya ialah PM 2,5 dalam mikrogram per meter kubik secara waktu nyata (real time).

Data dalam bentuk konsentrasi disebut lebih bagus daripada indeks ISPU. Indeks tersebut kerap menimbulkan persepsi bahwa kualitas udara masih aman untuk beraktivitas. Sebaliknya, data konsentrasi lebih obyektif untuk mengetahui seberapa besar paparan polusi terhadap kesehatan masyarakat.

Polusi udara juga tidak hanya berasal dari dalam kota itu sendiri. Sumber cemarannya lintas batas, berasal dari pembangkit listrik, kawasan industri di Jabodetabek, dan berpotensi dari wilayah lain di Pulau Jawa.

Hal tersebut berarti upaya pengendalian pencemaran udara tidak bisa dilakukan hanya oleh Jakarta. Di sini pentingnya koordinasi lintas batas wilayah dan sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun daerah sekitar.