Masih Ada Ruang Negosiasi soal Tarif, Pemerintah RI Segera Bertemu dengan AS

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengirimkan surat yang menegaskan tarif resiprokal 32 persen atas produk-produk Indonesia. Meski demikian, ruang negosiasi masih terbuka. Pemerintah RI akan segera bertemu dengan perwakilan AS.

Seusai pernyataan Trump itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melanjutkan perjalanan ke Washington DC, Amerika Serikat. Ia dijadwalkan tiba Selasa (8/7/2025) setelah mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan keputusan tarif Trump untuk Indonesia.

Pemerintah optimistis, berdasarkan isi surat dari Trump, ruang negosiasi masih terbuka. ”Masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS. Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional,” kata Haryo.

Sebelumnya, Trump telah mengirim surat berisi besaran tarif impor kepada negara-negara mitra dagangnya, termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, Trump menegaskan bahwa tarif yang diberlakukan atas produk Indonesia ke AS adalah 32 persen, sebagaimana besaran tarif resiprokal awal yang dikenakan pada April 2025.

Meski demikian, Trump masih membuka ruang negosiasi. Dalam suratnya, ia mengatakan, AS bisa saja tidak mengenakan tarif terhadap Indonesia asalkan pemerintah dan pengusaha Indonesia memutuskan untuk membangun pabrik manufaktur di AS.

”(Kalau itu terjadi), kami akan melakukan segalanya untuk mempercepat perizinan secara profesional dan rutin, bahkan dalam hitungan minggu,” ucap Trump dalam suratnya.

Kita tampaknya tidak bisa berharap banyak dengan AS dengan menawarkan berbagai konsesi yang berlebihan, setidaknya di era Trump.

Trump mengatakan, isi surat tersebut masih bisa berubah, terutama jika RI memutuskan menghapus pengenaan tarif dan nontarif atas produk AS, serta meniadakan berbagai kebijakan hambatan perdagangan dengan AS.

”Tarif masih bisa dimodifikasi, naik maupun turun, tergantung pada hubungan AS dengan negara Anda,” kata Trump.

Pengajar Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, negosiasi dengan AS sulit untuk mencapai titik adil. Kesepakatan antara AS dan Vietnam, misalnya, tidak bisa dipersepsikan sebagai suatu keberhasilan untuk pihak Vietnam.

”AS mengenakan tarif 20 persen, sementara Vietnam harus berlakukan zero tariff. Dalam kepala Trump, ini yang dianggap fair,” kata Syafruddin.

Sementara itu, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Mohamad Fadhil Hasan berpendapat, tawaran konsesi yang diberikan Indonesia kepada AS untuk mengimpor lebih banyak lagi produk AS tidak cukup.

”Apa yang diinginkan AS adalah penghapusan berbagai hambatan nontarif, seperti TKDN (tingkat komponen dalam negeri), larangan ekspor bahan mentah, dan lain-lain, yang dianggap menghambat ekspor AS ke Indonesia. Sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat diterima Indonesia juga,” katanya.

Oleh karena itu, ia menilai Indonesia perlu tetap memperkuat hubungan ekonominya dengan sejumlah negara di luar AS dan melakukan diversifikasi ekspor. Mulai dari Uni Eropa, negara-negara Timur Tengah, hingga negara anggota BRICS.

”Kita tampaknya tidak bisa berharap banyak dengan AS dengan menawarkan berbagai konsesi yang berlebihan, setidaknya dalam era Trump sekarang ini,” ujar Fadhil.